Rabu, 26 April 2017

Muncul Wacana Pemilihan DPD RI Dilakukan Melalui Pansel, Senator Sumsel ini Angkat Bicara!

    Rabu, April 26, 2017   No comments
H. Abdul Aziz SH
PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com - Panitia Kerja (Panja) RUU Penyelenggara Pemilu masih terus menggodok undang-undang Pemilu. Ada sejumlah perubahan terkait pemilihan, salah satunya pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI  (DPD RI) sesuai usululan dari Pemerintah.

Ada wacana, rekruitmen pemilihan DPD RI  dilakukan lewat panitia seleksi (Pansel). Nantinya Pansel dibentuk Gubernur dengan unsur pansel adalah unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Ada seleksi tertulis tentang pemahaman soal 4 pilar, ketatanegaraan, pembangunan daerah, dan otonomi daerah. Ada kewajiban untuk membuat makalah tentang pembangunan daerah, serta  melalui fit and proper test oleh DPRD sebelum dilempar ke publik untuk dipilih. 

Senator asal Sumsel, Anggota DPD RI Komite  III, H. Abdul Aziz SH, mengaku terkejut dengan wacana tersebut. Dia bilang wacana yang digulirkan aneh.

"Aneh juga ya itu. Tidak sejalan dengan demokrasi sistem pemilihan langsung yang kita miliki saat ini, sama saja hal itu pembatasan terhadap calon," Tuturnya H. Abdul Aziz saat dikonfirmasi Sriwijaya Aktual melalui handphone,  Rabu (26/4/2017).

Sebagai Negara demokrasi, Aziz menyebut seharusnya masyarakat dibebaskan memilih pemimpinnya. karena DPD RI adalah lembaga legislatif, dewan atau wakil rakyat, ya harus dipilih langsung oleh rakyat. DPD RI bukan sekedar instansi atau lembaga daerah, namun lembaga legislatif Negara.  Lagipula dengan metode Pansel, belum tentu jadi baik.


Politikus yang merupakan alumni HMI ini menegaskan, bisa saja Pansel justru punya kepentingan. Atau lebih parah keputusan bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. selain itu justru juga dapat timbul pertanyaan, apa sih maunya Pemerintah?
 
"Berharap, pesta demokrasi (Pemilu)  kedepan, jangan sampai mengurangi hak anggota masyarakat atau rakyat  untuk memilih dan dipilih," Tandasnya H. Abdul Aziz SH.  (Jiar)


'Anies-Sandi Menang untuk Menanggung Beban'

    Rabu, April 26, 2017   No comments

Bambang Soesatyo
'Anies-Sandi Menang untuk Menanggung Beban'

Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

OPINI, SriwijayaAktual.com - TERIMA kasih kepada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atas kerja dan pengabdian mereka dan selamat kepada bakal gu­bernur dan bakal wakil gu­ber­nur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno.

Jangan larut dalam euforia kemenangan, Anies-Sandi harus segera ber­konsolidasi agar tran­sisi peme­rintahan nanti berjalan mulus. Lagi pula, begitu banyak beban pekerjaan yang harus dituntas­kan.

Tuntas sudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Kondusivitas ibu kota negara ini harus segera dipulihkan. Semua harus fokus lagi pada kegiatan produktif. Jangan lupa bahwa di hadapan Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta dan warga Ibu Kota terbentang sejumlah pekerjaan besar yang harus di­selesaikan dalam jangka dekat.   

Bersama Palembang, Jakarta akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games pada periode 18 Agustus 2018-2 September 2018. Pesta olah­raga ini akan diikuti 45 negara. Asian Games XVIII Jakarta-Palembang akan menyeleng­gara­kan 42 cabang olahraga, terdiri atas 34 cabang olahraga olimpiade dan delapan cabang olahraga nonolimpiade.

Pemprov DKI Jakarta tentu harus memastikan kesiapan semua venue, hotel, dan kelan­caran transportasi para atlet. Sekitar 32 cabang olahraga akan diper­tandingkan di Jakarta dan sekitarnya. Baru-baru ini Wakil Pre­siden Jusuf Kalla sudah melihat langsung kesiapan Palembang sebagai tuan rumah.

Maka itu, masalah kesiapan Jakarta se­bagai tuan rumah pun tidak boleh lepas dari perhatian Anies-Sandi. Karena Asian Games XVIII Jakarta-Palembang akan me­nen­tukan citra negara, Anies-Sandi hen­daknya memberi per­hatian ekstra terhadap kesiapan Jakarta. Event internasional ini akan menjadi pertaruhan bagi kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta.

Selain soal Asian Games XVIII, Jakarta pun sedang sibuk membangun sejumlah proyek infrastruktur transportasi. Ada proyek Mass Rapid Transit (MRT) dari wilayah selatan me­nuju pusat dan utara Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sedang membangun dua dari tujuh rute Light Rail Transit (LRT). Ditambah dengan pembangunan jembatan layang dan underpass di beberapa titik, Ibu Kota memang tampak begitu sibuk mem­bangun. Akibat itu, belakangan ini kemacetan lalu lintas pada hampir semua ruas jalan utama sudah sangat parah dan sangat menyiksa warga. 

Penyelesaian semua proyek infrastruktur itu dan upaya mengurai kemacetan juga harus menjadi fokus perhatian Anies-Sandi. Pemprov DKI yang baru nanti harus memiliki catatan rinci mengenai jadwal penyelesaian proyek. Hal ini perlu agar Pemprov DKI berani memastikan bahwa semua proyek infrastruktur itu akan selesai tepat waktu.

Penyelesaian proyek yang tepat waktu akan ber­pengaruh signifikan terhadap upaya mengurangi kemacetan. Kalau memungkinkan, penyelesaian beberapa proyek itu bah­kan bisa dipercepat.

Karena itu, sambil menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum DKI tentang hasil final Pilkada 2017, Anies-Sandi perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan pasangan petahana Ahok-Djarot.

Selain membahas rencana program yang akan di­masukkan dalam APBD DKI Perubahan, Anies-Sandi juga harus memberi perhatian terhadap agenda-agenda lain se­bagaimana telah disebut sebelumnya. Termasuk program penanganan banjir hingga tempat pembuangan akhir sampah.

Seperti diketahui bersama, masih ada sejumlah persoalan pelik yang akan terus dihadapi Pemprov DKI Jakarta dari waktu ke waktu. Semua persoalan pelik itu ber­singgungan langsung dengan kepentingan warga. Sehingga, jika gubernur lalai atau lamban, kinerja Pemprov DKI Jakarta akan langsung dikecam warga. Kemungkinan-kemungkinan seperti itulah yang harus diantisipasi Anies-Sandi. Maka itu, koordinasi dengan Ahok-Djarot menjadi sangat penting agar transisi nanti minim masalah.
 
Pengawasan Publik 
Berkat perubahan pola pendekatan masalah dan pengelolaan anggaran, warga Jakarta kini sangat kritis terhadap Pemprov DKI. Warga Jakarta menuntut pengelolaan anggaran yang transparan.

Kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Manajemen pemprov pun harus responsif. Terhadap beberapa aspek itu, bisa dikatakan bahwa Pemprov DKI saat ini sudah meletakkan standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Setidaknya, hal ini tercermin dari ting­kat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja kepemimpinan Ahok-Djarot. Maka itu, tantangannya sangat jelas bagi Anies-Sandi. Minimal mempertahankan standar yang sudah dicapai saat ini. Akan lebih ideal jika Anies-Sandi bisa meningkatkan standar itu. 
 
Persepsi warga Ibu Kota tentang penge­lolaan APBD DKI yang transparan dan bebas dari korupsi bisa dipahami dari begitu banyak pendapat warga. Misalnya, berkat transparansi anggaran saat ini, warga Ibu Kota seakan disadarkan bahwa bertahun-tahun lalu banyak anggaran yang me­nguap karena tak jelas pemanfaatannya.

Sebagai misal anggaran untuk membersih­kan atau penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) serta anggaran untuk me­ngeruk atau membersihkan sungai dan kali. Pada tahun-tahun terdahulu sarana dan prasarana umum serta sungai/ kali dibiar­kan kotor, padahal ada alokasi ang­garan untuk membersihkannya.
 
Warga pun berasumsi bahwa ada begal anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Dugaan ini se­makin kuat ketika Pemprov DKI dan DPRD DKI pada 2014 bersitegang karena isu APBD DKI yang sarat dengan anggaran ganda. Fakta historis ini tentu saja tidak boleh lolos dari pantauan Anies-Sandi. 

Selain transparansi pengelolaan APBD, warga DKI juga me­nyoroti penggunaan dana yang bersumber dari corporate social responsibility (CSR). Tentang pemanfaatan CSR, aturan main yang diterapkan saat ini adalah langsung dalam bentuk barang atau proyek. Alokasi CSR tidak lagi dalam bentuk dana tunai, tetapi langsung dikonversi dalam bentuk proyek untuk kepentingan umum.

Revitalisasi untuk ribuan kilometer trotoar dibiayai dengan CSR. Realisasi proyek pe­ningkatan Jembatan Semanggi pun dibiayai dengan CSR, termasuk revitalisasi kawasan Kalijodo. Transparansi dan model pemanfaatan CSR ini hendaknya diteruskan Anies-Sandi.

Faktor lain yang juga harus diamati Anies-Sandi adalah konsistensi dan kualitas pelayanan publik, khususnya di semua kelurahan hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit. Kendati masih terdapat kekurang­an di sana-sini, warga DKI secara umum menyatakan cukup puas atas upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini. 

Ditemukan banyak fakta bahwa jika pusat-pusat layanan publik tidak bekerja sebagaimana mestinya, warga tidak segan-segan untuk melapor atau menginformasikannya melalui media sosial. Ketidakberesan itu akan menjadi gunjingan warga. Jika pusat-pusat layanan publik itu tidak segera membenahi kinerja, publik akan mengecam gubernur dan wakil gubernur. 

Selain intens memantau pelayanan publik, Anies-Sandi juga harus memastikan birokrasi yang dipimpinnya mampu responsif terhadap keluhan atau laporan warga. Keluhan atau laporan itu langsung disampaikan warga dengan datang ke Balai Kota DKI atau melalui sarana media sosial.

Patut digarisbawahi oleh Anies-Sandi bahwa keluhan atau laporan warga akan selalu ada. Dan, sudah pasti bahwa warga menghendaki agar Pemprov DKI me­respons keluhan maupun laporan-laporan itu.  

Pada masa lalu warga Jakarta nyaris tidak peduli dengan kinerja Pemprov DKI. Tetapi, kini warga Jakarta justru sangat aktif mengawasi Pemprov DKI dari hari ke hari. Maka itu, ketika Anies-Sandi diberi amanah untuk memimpin Jakarta dan mengendalikan birokrasi Pemprov DKI, itu adalah pekerjaan besar yang sangat berat karena penuh tantangan. 

Dengan begitu, pesta kemenangan harus segera diakhiri. Anies-Sandi harus mulai mendata program kerja prioritas yang relevan dengan kepenting­an warga Ibu Kota. (*)

Baca Juga: Selamat Datang Gubernur Baru DKI Jakarta

Opini ini Dikutip dari laman sindonews.com yang diterbitkan pada Rabu (26/4/2017)
 

Jika Tidak Hati-hati, Sri Mulyani Dapat saja Makin Kukuh Dicap sebagai 'Agen Neolib'

    Rabu, April 26, 2017   No comments
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (Dok)

Panja RUU Pemilu Sedang Pertimbangkan Usulan Pemerintah 'Mengubah Cara Pemilihan Anggota DPD RI 2019'

    Rabu, April 26, 2017   No comments

Eks Kepala BPPN Tersangka Baru Skandal Korupsi BLBI, 'KPK Terus Buru Tersangka Yang Lain'

    Rabu, April 26, 2017   No comments
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner