Loading...

Jumat, 22 Juli 2016

loading...

ADD Antara Realita dan Prasangka

    Jumat, Juli 22, 2016   No comments

widodo
Oleh, Widodo SH, Bendahara Umum Lembaga Karya Usaha Muda (LKUM).
SriwijayaAktual.com - Salah satu poin penting dari kebijakan pemerintah yang diamanahkan dalam Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat posisi Desa, mainstreaming pembangunan nasional ini patut diapresiasi sebagai sebuah langkah penting dan strategis, sebab dari aspek demografi sebagian besar rakyat Indonesia berada di desa, dari aspek geografis desa di Indonesia memiliki keanekaragaman natural resources yang melimpah, namun belum dioptimalkan pengelolaannya, serta dari sisi geopolitik menjadi basis suara rakyat yang sesungguhnya.
Afirmasi yang menempatkan Desa sebagai fokus pembangunan nasional pun telah terimplementasi dari alokasi pendanaan yang cukup besar utamanya bila dilihat dari aspek peningkatan alokasi dana Desa, dimana untuk tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup fantastis yakni sekitar 125% (dari Rp.20,1 triliun tahun 2015 meningkat menjadi Rp 47 triliun pada tahun 2016).

Namun demikian realitas kekinian menunjukkan bahwa, alokasi anggaran yang besar tidak lantas mampu menyelesaikan persoalan yang dialami desa, justru saat ini muncul problematika baru, antara lain keterlambatan penyerapan anggaran, penolakan Pemerintah Daerah dan Desa untuk mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD), kebingungan pemerintah Desa untuk menyusun rencana pemanfaatan dana desa, termasuk kesulitan merancang program prioritas Desa, serta kekhawatiran kesalahan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang bisa berimplikasi pada “Keharusan Melanjutkan Pendidikan Dibalik Jeruji Besi”. 

Persoalan-persoalan tersebut menjadi anomali dari niat baik pemerintah untuk membangun Indonesia dari Desa, dan  menyadarkan kita bahwa semangat dan niat baik belumlah cukup untuk mewujudkan suatu perubahan, namun sangat dibutuhkan sebuah “Aplikasi Baik, Dalam Bentuk Kebijakan Yang Benar dan Pelaksanaan Yang Tepat Sasaran”, dimana hal ini belum terjawantahkan dari berbagai kebijakan teknis yang dibuat oleh Pemerintah, melalui 3 kementrian yakni Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes, PDT/ Transmigrasi. 

Alih-alih mampu mewujudkan sinergi dan akselerasi pelaksanaan otonomi Desa, justru dalam perjalanannya menimbulkan tarik menarik kepentingan, hal ini terlihat dari kesan kompetisi membuat perangkat aturan teknis, berupa 4 PP (Peraturan Pemerintah), 4 Permendagri, 5 Permendes dan 2 Permenkeu dan terakhir dengan keluarnya SKB 3 Menteri, dimana aturan–aturan itu justru semakin membingungkan para pelaksana, ditingkat daerah maupun Desa. Dan membuat pemanfaatan Dana Desa terancam tidak tepat sasaran.

Disamping kelemahan dari Beleid tersebut, dalam beberapa kesempatan masyarakat Desa juga dibuat gamang oleh komentar para penentu kebijakan, yang selalu berubah terkait pemanfaatan Dana Desa. 
Beberapa waktu lalu Kemendes memfatwakan prioitas Dana Desa untuk kemiskinan, pendidikan kesehatan dan pertanian, beberapa hari kemudian berubah lagi, yakni pembentukan BUMDes, lalu  Infrastruktur, Koperasi dan yang terbaru untuk membangun TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), namun dalam hitungan hari, berubah lagi menjadi selembar kertas pun cukup yang penting penyerapan..penyerapan...dan penyerapan bisa dipercepat. Hal ini memberi kesan bahwa Pemerintah sendiri tidak punya road map yang jelas tentang Dana Desa. 

Selain itu, sesat pikir terkait Dana Desa, juga terlihat dari masih kuatnya asumsi yang ada dari aparat pemerintah dari Pusat sampai ke Desa, bahwa penyebab utama masih tertinggalnya Desa yakni ketersediaan dana yang terbatas, sehingga pandangan mereka selalu berkutat pada “Berapa Anggarannya?” atau “Semakin Banyak Anggarannya, Maka Semakin Banyak Program dan Kegiatan Yang Dapat Dilaksanakan di Desa”, padahal dalam penganggaran publik, prinsip yang berlaku adalah Money follow function, atau anggaran berbasis pada urusan, fungsi atau kewenangan, sehingga yang harusnya diperjelas lebih awal adalah kewenangan apa saja yang dimiliki oleh setiap Desa.

Sejatinya alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Akhir tahun 2015, kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan dana desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang tujuan dan prinsip penggunaan dana desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa yaitu menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang di biayai dana desa, sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.
Redesain pembangunan Desa ini patut dilakukan, dengan mengacu pada pesan Bung Karno “Sungguh Tuhan YME, Hanya Memberi Satu Hidup Kepadaku, Tidak Ada Manusia Mempunyai Hidup Dua atau Tiga Kali, Tetapi Hidup Satu Ini, Akan Kuberikan InsyaAllah 100 % Kepada Pembangunan Tanah Air  Bangsa dan Negara Ku”.
Dan alangkah eloknya ketika kita yang berkhidmat untuk desa, membulatkan tekad, memberi support yang tinggi pada upaya Indonesia saat ini yang sedang melacak para pemimpin baru yang memiliki ideologi, visi, semangat, keberanian, pengorbanan diri dan tanggung jawab meneruskan pekerjaan membangun elemen-elemen peradaban tanah air. Dan kita semua harus memeluk teguh keyakinan, bahwa nantinya kita akan menyapa mereka (para pendiri bangsa) dengan percaya diri, tanpa tersipu-sipu di alam sana, karena kita mampu membuktikan diri bahwa kita bukanlah pewaris kerdil dari berbagai warisan besar mereka, Insya Allah. (Art).



loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...