Loading...

Sabtu, 02 Juli 2016

loading...

Ketum Partai Buruh Sonny, Sebut Ada Apa Dibalik Ahok Ngotot Bela Pegembang Reklamasi?

    Sabtu, Juli 02, 2016   No comments

Loading...
soni
Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono (Ist)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono, memberi tanggapan keras atas pernyataan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap  ngotot (ngeyel) membela pengembang atas keputusan Menko Maritim Rizal Ramli yang membatalkan secara permanen pembangunan Pulau G salah satu pulau hasil reklamasi teluk Jakarta.

“Tentunya tidak sekedar pemerintah menyatakan dibatalkan permanen seterusnya, akan tetapi hrs ditindak lanjuti dengan harus ada tersangkanya, anehnya kok Gub. DKI Jakarta Ahok masih ngotot atas keputusan komite gabungan tersebut”. Ujar sonny.

“Dikatakan ngaco dan ahok merasa disudutkan. Artinya ahok melawan keputusan pemerintah pusat resmi tersebut. ada apa dibalik Ahok ngotot membela pegembang tsb.?” ujar Sonny melalui siaran pers Sabtu (1/7/2016) kemarin.
Sonny menaruh rasa curiga atas ke-ngotot-an Ahok yang selalu membela pengembang tersebut. Mungkin jika proyek tersebut gagal total, pihak pengembang akan menuntut Ahok mengembalikan Sogokan.
“Apa ahok takut untuk diminta mengembalikan kontribusi (sogokan red.) yang sudah diambil dari pengembang proyek reklamasi tersebut?” papar Sonny.

“Menko Maritim Rizal Ramly mengatakan pengembang melakukan pembangunan ugal-ugalan terhadap reklamasi tersebut. Pengembang merasa dekat dengan pejabat makanya berani ugal-ugalan”. Pungkas Sonny.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan para menteri sepakat bahwa pulau G masuk pelanggaran berat. Karena itu, reklamasi Pulau G harus dibatalkan.
“Para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat,” ujar Rizal dalam jumpa pers di kantornya di Gedung BPPT I lantai 3, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Acara Jumpa pers tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Deputi DKI Oswar, dirjen dari kementerian Lingkungan Hidup dan dirjen dari Kelautan dan Perikanan serta perwakilan Kemenhub.

Menurut Rizal, kesimpulan tersebut berdasarkan laporan berbagai Komite. Komite menyebutkan ada 3 jenis pelanggaran yakni pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Pelanggaran berat yakni pulau-pulau yang keberadaan membahayakan lingkungan hidup atau proyek vital strategis, bahayakan pelabuhan dan lalu lintas laut.

Reklamasi Pulau G, lanjut Rizal termasuk pelanggaran berat karena banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik milik PLN dan mengganggu lalu lintas kapal nelayan serta tata kelola reklamasi Pulau G merusak biota.
“Jadi kesimpulan kami Pulau G pelanggaran. Oleh karena itu kami putuskan dibatalkan untuk waktu seterusnya,” kata Rizal.

Rizal menerangkan, untuk Pulau C, D, dan N termasuk pelanggaran sedang. Pelanggarannya yakni pulau dibuat demi mengejar keuntungan semata. Namun masih bisa dilakukan koreksi pembongkaran.

“Yang terjadi adalah harusnya Pulau C itu dipisahkan antara pulau harus ada kanal 100 meter dengan kedalaman 8 meter agar arus lalu lintas kapal tidak terganggu. Kedua kalau banjir airnya bisa langsung pindah ke laut bebas,” imbuhnya. (Adm/kamarberita).
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...