Loading...

Senin, 18 Juli 2016

loading...

Komisi I DPR RI Nilai Pansel Calon Anggota KPI Sekarang Lebih Berkualitas

    Senin, Juli 18, 2016   No comments

kpi
(Ilust/Ist)
JAKARTA, SriwijayaAktua.com  – Komisi I DPR menilai panitia seleksi (pansel) anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kali ini jauh lebih baik, dan berkualitas dibandingkan dengan pansel yang dibentuk oleh KPI pada periode sebelumnya.

“Faktanya, sejauh ini kita melihat pansel yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari para tokoh masyarakat jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan pansel yang dibentuk oleh KPI sebelumnya,” kata anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty di sela-sela fit and proper tes calon anggota KPI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Hal itu disampaikan Evita Nursanty menyusul gugatan yang dilakukan sejumlah warga ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2016-2019.

Gugatan tersebut disampaikan Fajar A. Isnugroho (Warga Sidoarjo Jawa Timur) bersama empat penggugat lainnya diantaranya Alem Febri Sonni (Warga Makassar, Sulsel), Achmad Zamzami (Aktivis Muda NU), dan Arie Andyka (Praktisi Hukum).

Menurut Evita, tidak ada yang dilanggar dalam proses seleksi anggota KPI. Termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Tidak ada yang dilanggar. Pemerintah mendapat tugas dari DPR dalam hal ini Komisi I untuk membentuk pansel dan itu sudah dilakukan. Kita lihat dalam daftar pansel itu diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mumpuni dibidangnya,” jelas Evita.

Kata dia, Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI dan tidak ada hubungannya dengan keabsahan pansel.

“Jadi itu konteks yang berbeda. Proses seleksi tidak ada kaitannya dengan syarat. Kalau dikatakan representasi dari masyarakat, anggota pansel yang dipilih ini menurut saya sudah sangat representative dan sangat tepat,” tambahnya.

Lalu dengan batas usia, menurut Evita, dalam UU Penyiaran juga tidak diatur batas usia sehingga wajar saja jika pansel membuat syarat usia minimal dan tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan yang bisa ditanyakan langsung kepada pansel.

“Kecuali kalau dalam undang-undang sudah dipatok batas usia tertentu jelas akan salah jika pansel membuat batasan usia yang berbeda. Ini kan tidak diatur di UU, sehingga boleh saja kalau pansel punya pemikiran lain untuk mengaturnya. Tapi sekali lagi, pansel tentu punya pertimbangan lain,” kata Evita.

Ia pun tak sepakat dengan apa yang disebut para penggugat bahwa proses seleksi anggota KPI ini mengancam demokrasi dan kemerdekaan pers.

“Kita di DPR punya niatan yang sama untuk membangun demokrasi dan kebebasan pers. Kita tidak ingin set-back, itu sudah jalan yang dipilih bangsa ini. Kita bisa melihat dalam proses seleksi 27 calon anggota KPI di Komisi I DPR sekarang, mereka cukup mumpuni dan berkualitas, kita lihat saja nanti hasilnya,” ungkapnya. (Adm/Abadikini)
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...