Loading...

Jumat, 01 Juli 2016

loading...

Mantan Wakil Ketua MK, Minta Ketua MA Mundur Karena Banyak Aparatnya Ditangkap KPK RI

    Jumat, Juli 01, 2016   No comments

Loading...
#Penangkapan Panitera PN Jakpus

Harjono (ari/detikcom)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan tidak akan mundur meski banyak anak buahnya ditangkap KPK. Hal itu disayangkan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono yang menilai sebaliknya.

"Akuntabilitas ada dua macam yaitu akuntabilitas pengorbanan dan akuntabilitas penjelasan. Sebagai hakim akuntabilitas penjelasan penting melalui putusannya. Sebagai ketua karena terbukti nggak berhasil memimpin harus berani mengorbankan jabatannya, mundur," kata Harjono kepada wartawan, Jumat (1/7/2016).

Hatta Ali diminta mundur sebagai Ketua MA, bukan sebagai hakim agung.

"Menurut saya MA sudah di luar batas toleransi," Tegasnya Harjono.

Seruan permintaan mundur juga datang dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Menurut guru besar pidana Prof Dr Hibnu Nugroho, sudah sepantasnya Ketua MA mengundurkan diri karena ia penanggung jawab seluruh jalannya proses pengadilan.

"Semua terpusat di tangan Ketua MA. Mundur kalau seperti ini," ujar Hibnu.

Desakan mundur juga datang dari elemen masyarakat. Pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho meminta Ketua MA Hatta Ali mundur karena dinilai telah gagal melakukan reformasi birokrasi di pengadilan.

"Kami sarankan ketua MA mundur saja kalau tak bisa selesaikan problem peradilan di lembaganya, di institusi peradilan," kata Emerson.

Namun Hatta Ali punya keyakinan lain dan tidak akan mundur. Menurut Hatta Ali, sistem yang dibangunnya telah tepat dan sesuai agenda reformasi.

"Jangan kita melakukan reformasi membabi buta. Satu generasi dipotong, tidak bisa. Sekretariat dibubarkan, misalnya. Anak buah saya berbuat, saya harus mundur, tidak demikian" kata Hatta Ali.

Menurut Hatta Ali, pihaknya telah melakukan banyak berbagai perubahan dan strategi reformasi sesuai kebutuhan.

"Tapi kita bagaimana memacu diri kita untuk memperbaiki. Apa yang kita lakukan, mendirikan satgas, yang tidak ada di blue print, kita melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti. Ternyata sudah belasan orang yang sudah kita berhentikan. Kalau orang yang tidak bersalah jangan diberhentikan. Dosanya dua kalinya," papar Hatta Ali.

Sebagaimana diketahui, dalam lima bulan terakhir KPK menangkap aparat pengadilan terkait kasus suap. Belasan orang dipanggil menjadi saksi. Berikut daftar operasi KPK sepanjang 5 bulan terakhir:

Operasi Fabruari 2016
KPK menangkap Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna yang sedang menerima suap sebesar Rp 400 juta dari terpidana korupsi, Ichsan Suaidi. Andri sedang menjalani persidangan di PN Jakpus.

Operasi April 2016
KPK menangkap Panitera PN Jakpus Edy Nasution karena menerima suap dari pengusaha Doddy untuk mengurus perkara PK. Belakangan terkungkap, perkara PK itu dikendalikan oleh Sekretaris MA Nurhadi. KPK yang menggeledah rumah Nurhadi mengamankan Rp 1,7 miliar, di antaranya di toilet. Sejumlah saksi 'menghilang' dan istri Nurhadi yang juga pejabat MA, Tin Zuraida ikut diperiksa.

Operasi Mei 2016
KPK menangkap segerombolan aparat Pengadilan Tipikor Bengkulu yang akan membebaskan dua terdakwa dengan tarif Rp 1 miliar. Mereka yang diamankan dan ditahan KPK yaitu:
1. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba. Sehari-hari Janner adalah Ketua PN Kapahiang.
2. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Toton.
3. Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu, Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.
4. Terdakwa korupsi Syafri Syafii.
5. Terdakwa korupsi Edi Santron.

Operasi Juni 2016 Jilid I
KPK menangkap segerombolan orang usai vonis ringan perkara Saipul Jamil. Mereka yang diamankan dan ditahan KPK adalah:

1. Advokat Berthanatalia Ruruk Kariman, ditetapkan sebagai tersangka.
2. Advokat Kasman Sangaji, ditetapkan sebagai tersangka.
3. Kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, ditetapkan sebagai tersangka.
4. Panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, ditetapkan sebagai tersangka.

"(Kami menyampaikan) Permohonan maaf karena perbuatan segelintir oknum MA dan pengadilan serta berbagai pendapat di masyarakat. Mahkamah Agung milik rakyat Indonesia, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur sehari sebelum penangkapan Rohadi.

Operasi Juni 2016 Jilid II
KPK lagi-lagi menangkap aparat pengadilan. Kali ini terulang di PN Jakpus yaitu Santoso. Panitera Pengganti PN Jakpus itu merupakan anak buah Edy Nasution, yang terlebih dahulu ditangkap KPK.
(asp/rvk/Adm).

Sumber, Detiknews 
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...