Loading...

Sabtu, 30 Juli 2016

loading...

Masyarakat Batak Mendesak Pemerintah Lindungi Hukum Adat

    Sabtu, Juli 30, 2016   No comments

Loading...
PARAPAT-SIMALUNGUN-SUMUT, SriwijayaAktual.com  – Puluhan tokoh dari enam puak bangsa Batak, yang terdiri dari Batak Angkola, Mandailing, Pakpak, Karo, Simalungun dan Batak Toba, berkumpul di Pantai Bebas, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (30/7/2016).
 
Mereka datang untuk mengikuti Musyawarah Masyarakat Adat Batak (MMAB) 2016 yang diinisiasi Perkumpulan Marga Simbolon se-Indonesia (PSBI) dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSBI mulai 29 sampai 31 Juli 2016.
Musyawarah itu ikut dihadiri Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK); Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar; Menteri Informasi dan Komunikasi Rudiantara; Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, serta Ketua PSBI  Effendi Simbolon.

Dalam musyawarah tersebut, JK ikut berdialog langsung dengan para tokoh adat. Dalam dialognya JK selaku pemerintah, diminta untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait hak ulayat dan perlindungan hukum adat.

Ketua PSBI, Effendi Simbolon mengatakan, masyarakat Batak‎ mendesak pemerintah untuk segera melindungi keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum adat itu dinilai penting untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat adat di dalam tatanan hukum nasional.

Belum dilindunginya hukum adat, membuat banyak sekali masalah terkait adat dan ulayat khususnya persoalan tanah, harus diselesaikan lewat mekanisme hukum formal di Mahkamah Agung.

“Dengan kondisi itu, segala masalah terkait hak-hak masyarakat adat diselesaikan berdasarkan alas hukum negara. Padahal jauh sebelum itu, aturan dari masyarakat adat sudah menjadi rujukan,” sebut Effendi.

Menurut Effendi, akibat tak digunakannya hukum adat, banyak hal prinsip yang berpotensi konflik yang membuat masyarakat memilih mengangkat senjata untuk menyelesaikan persoalan yang harusnya bisa diselesaikan secara adat. Agar hal itu tidak terjadi lagi, masyarakat adat harus dijadikan sebagai akar terbawah untuk menyangga sistem pertahanan keamanan bersama dengan pemerintah.

“Di banyak daerah, sejumlah persoalan bisa diselesaikan di komunitas adat mereka. Jadi tak perlu sampai pengadilan apalagi sampai kasasi di Mahkamah Agung,” ungkapnya. (Rel/andi.ak)
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...