Loading...

Rabu, 17 Agustus 2016

loading...

Bakal Calon Kepala Desa Tampang Baru, Pertanyakan Kebijakan Bupati Musi Banyuasin

    Rabu, Agustus 17, 2016   No comments

Loading...
Safari, Bakal Calon Kepala Desa Tampang Baru
MUSI BANYUASIN-SUMSEL, SriwijayaAktual.com - Safari, yang merupakan  salah satu Bakal Calon (Bacalon)  Kepala Desa Tampang Baru,  Kecamatan Bayung Lencir,  Kabupaten  Musi Banyuasin (Kab.Muba) mempertanyakan kebijakan Bupati Muba yang mengeluarkan Perbup Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016. 

"Oleh  karena Perbup tersebut,  saya sebagai Bacalon  kepala desa merasa sangat dirugikan akibat digugurkan atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa pada saat panitia melalukan pemeriksaan penelitian berkas persyaratan Bacalon  Kepala Desa pada tanggal 13 Agustus 2016 yang lalu." Ujarnya  Safari sesuai release yang diterima Redaksi SriwijayaAktual, Rabu (17/8/2016).

Berdasarkan pasal 31 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi “Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan dan memenuhi kelengkapan sebagai berikut, fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi ijazahnya rusak, bagi yang lulus paket B atau ujian persamaan dikeluarkan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran. Hal tersebut lah yang membuat Safari dugugurkan mengingat Ijazah yang bersangkutan diterbitkan tanggal 11 Juli 2016.

Sementara itu, melalui kuasa hukumnya,  Joemarthine Chandra, SH dari Kantor Rumah Keadilan Ampera,  mengatakan,  bahwa Peraturan Bupati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengingat pada pasal 26 ayat (6) dijelaskan bahwa kedudukan pendidikan nonformal diakui setara dengan pendidikan formal. 

"Oleh sebab itu, Peraturan Bupati (Perbup) tersebut sangat terkesan diskriminatif ketika dalam perbup diatur mengenai batasan waktu keluarnya ijazah pada saat pendaftaran. Selain dari itu Perbup juga tidak selaras dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2016 yang tidak diatur mengenai batas waktu 3 bulan dalam hal kelengkapan ijasah bakal calon kepala desa."Ungkapnya Joe.


Terkait dengan tidak diluluskannya safari sebagai Calon Kepala Desa,  pihaknya kedepan tetap  akan melakukan upaya-upaya hukum dengan melihat mekanisme yang telah diatur perundang-undangan terhadap kebijakan yang merugikan klien kami tersebut, termasuk melakukan uji materi terhadap Perbup Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2016 jika Bupati Musi Banyuasin (Muba)  tidak mau merevisi Perbup yang bertentangan dan/atau tidak selaras dengan undang-undang tersebut."Tandasnya Joe. (Red).
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...