Polri meyakini, kejahatan terorisme merupakan kewenangannya. Terorisme Indonesia merupakan tindak pidana diatur UU No 15 Tahun 2005, tentang Tindak Pidana Terorisme. Institusi BNPT dan Densus 88 Polri, sebagaimana diatur Perpres No 46 Tahun 2010, BNPT umumnya dipimpin oleh seorang kepala, umumnya dijabat dari kepolisian sebagai preseden yang menguatkan posisi Polri terhadap kejahatan terorisme.

Di pihak lain, menurut Gubernur Lemhannas Prof Budi Susilo Supandji, TNI terlibat pemberantasan terorisme dijamin secara hukum. Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004. Secara penafsiran lebih luas, terorisme itu sama saja dengan pembajakan dan perompakan. Pelumpuhan oleh TNI terhadap pembajak Somalia di laut bebas Timur Tengah 2011 merupakan jurisprudensi yang membenarkan keterlibatan TNI dalam terorime.

Pandangan tersebut senada dengan Tim Khusus DPR RI, yang saat ini sedang melakukan revisi UU No 15 Tahun 2005. Tampaknya mereka setuju jika peran intelijen dan TNI ditingkatkan dalam penanganan kejahatan trorisme. Dengan tewasnya gembong teroris Santoso, operasi TNI Tinombala di Poso telah mendorong paradigma baru. Penanggulangan teroris akan semakin tangguh ketika TNI dilibatkan ke dalam operasi teroris. Mengingat kejahatan teroris tidak sekadar kejahatan dalam konteks ketertiban masyarakat, tetapi juga terdapat  unsur pertahanan dan keamanan negara.

Perlu dipertimbangkan mengapa TNI perlu terlibat dalam penanggulangan terorisme bersama Polri. Pertama, sifat kejahatan teroris itu sendiri memang tidak bisa hanya dipandang sebagai kejahatan pidana biasa. Polri  memandang bahwa kejahatan teroris merupakan wilayah kewenangan Polri tidak sepenuhnya salah jika dilihat dari hukum pidana murni. Namun, secara faktual sosiologis, modus vivendi dan operandinya tampak semakin kompleks. Keterlibatan TNI menjadi signifikan digunakan sebagai upaya mendukung penegakan hukum teroris yang luar biasa.

Kedua, kejahatan terorisme saat ini secara fakta dan data telah mengalami perubahan dalam  operasioanal lapangan. Unsur perubahan tempat kejadian atau locus delicti yang semula peristiwa itu terjadi di kota saat ini sudah berpindah ke hutan-hutan adalah faktor penentu. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang menimbulkan ancaman yang menakutkan, penggunaan kekerasan dalam keadaan damai di kota. Kejahatan teroris telah berubah ke arena peperangan terbuka yang memusatkan perlawanan di wilayah hutan-hutan.

Ketiga, keterlibatan TNI dalam penanggulangan teroris akan sangat signifikan ketika isu terorisme bergayutan dengan kejahatan perompakan dan pembajakan. Praktik pembajakan dan perompakan kelompok Abu Sayyaf adalah setali mata uang dengan kejahatan terorisme. Upaya pembebasan sandera WNI di bagian Filipina jelas tidak dilakukan Densus 88 Polri. Tetapi, yang dipersiapkan adalah TNI Angkatan Laut dalam proses penegakan kedaulatan negara. Kasus pembebasan pembajakan Woyla di Thailand tahun 1980-an oleh Prabowo. Kasus pembebasan pembajak Somalia di laut lepas Timur Tengah, termasuk kasus pembebasan WNI oleh Abu Sayyaf kesemuanya dilakukan TNI.


Tentu saja, dalam pandangan hukum jaminan kepastian dan kemanfaatan serta keadilan harus lebih utama dari sekadar kepastian hukum belaka. Karenanya jika kehadiran TNI dalam penanganan teroisme ke depan disepakati anggota DPR dan pemerintah, maka good will TNI harus ditingkatkan sepenuh hati. Agar keteribatannya tidak menambah deretan panjang pelanggaran HAM baru di Indonesia. Justru, penegakan hukum kejahatan teroris harus melahirkan citra lebih santun dan beradab.

Keterlibatan TNI bersama Polri dalam kejahatan terorisme bukan ikhwal yang dipaksakan ketika modus operandi teroris telah mengancam kekerasan di kota juga di hutan. Merupakan keniscayaan bagi negara ketika teroris sebagai kejahatan luar biasa berkolaborasi dengan kejahatan lintas negara seperti perompakan, pembajakan dilakukan di atas wilayah sehingga mengancam keselamatan WNI.

(Prof Dr Jawahir Thontowi. Guru Besar Ilmu Hukum, dan Direktur Centre for Local Law Development Studies, Fakultas Hukum UII Yogyakarta).


Source, KRjogja (9/8/2016)