Upaya Mengetahui Apakah Masuk Kategori Cagar Budaya, Kemendikbud Akan Segera Kaji Nilai Cagar Budaya Pasar Cinde

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan mengkaji nilai cagar budaya yang ada di Pasar Cinde. Pengkajian itu bakal membentuk tim yang melibatkan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kelestarian Cagar Budaya Jambi, unsur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Arkeolog, Arsitektur dan sebagainya.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan, pengkajian tersebut sebagai upaya untuk mengetahui apakah Pasar Cinde masuk sebagai cagar budaya atau tidak serta sebagai upaya menilai segi historis, sosial dan keindahan di pasar tersebut.

“Ini (Pasar Cinde) sebenarnya sudah pernah direnovasi sebelumnya. Yakni pada 1970 dan 1990. Sekarang kita pertanyakan, kalau diubah lagi gimana? Masih bisa disebut cagar budaya atau tidak,” tuturnya di Griya Agung, Senin (15/8/2016).

Ia menuturkan, pembangunan dan pengkajian akan tetap dilakukan. Namun sebelum pengkajian selesai, tidak akan ada dulu pembangunan fisik di Pasar Cinde. Namun tetap target selesai pengerjaannya sebelum digelar Asian Games 2018 mendatang.

Dirinya berujar, langkah yang diambil Pemprov Sumsel terkait BOT Pasar Cinde ini sudah sangat tepat. Selain karena Sumsel akan menjadi tuan Rumah Asian Games 2018,  juga karena sudah waktunya Pasar Cinde ini diambil tindakan sebelum roboh dengan sendirinya karna kondisinya sudah tidak layak.

Pembangunan Pasar Cinde akan menjadi lebih modern, bersih, rapi dan layak dilakukan dengan tidak meninggalkan budaya dan menampung para pedagang lama, dan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar.

“Semua prosedur BOT itu diikuti dan tidak mudah mencari pihak yang mau mengembangkan ini, jadi tekad kita satu, semua ini cepat selesai dan kita tidak melanggar aturan,” terang Alex.

Terkait beberapa pihak yang menolak rencanan ini tercatat sebanyak 21 komunitas, asosiasi, organisasi, dan individu mengusung petisi ‘Save Cinde’, dinilai hanya sebagian kelompok yang tidak mengerti dan malah ikut-ikutan seolah-olah pemerintah Sumsel seperti perompak.

“Saya ini orang Sumsel asli, lahir di Palembang, sekolah di Palembang dan bekerja di Palembang. Yang akan jadi orang pertama untuk menjaga warisan budaya di Sumsel ini adalah saya sendiri sebagai Gubernur,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, dari perkembangan yang diikuti pihaknya melihat pasar Cinde ini tidak bisa dibiarkan begitu saja melainkan harus diadakan perubahan atau diambil tindakan.

Dirinya sangat mengapresiasi langkah yang sudah di ambil Pemprov Sumsel dengan membentuk tim kajian langsung untuk menuntaskan permasalahan ini.

“Kita siap mendukung tim cagar budaya yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena yang terpenting adalah hasil kajian, dan apapun hasil kajian harus kita terima bersama,” ujarnya.

Hilmar menjelaskan, kedepanya dari hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk membangun tanpa merusak, serta secara umum bukan hanya penetapan cagar budaya atau tidak melainkan bagaimana melestarikan cagar budaya ini agar lebih baik dan layak.

Menurutnya, tujuan kedatangannya di Sumsel ini untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah Sumsel sehingga mengetahui langkah-langkah yang di tempuh terkait revitalisasi Pasar Cinde.

“Sebelum bertemu dengan bapak gubernur, kita sudah melihat langsung kondisi pasar cinde dan memang sudah tidak layak dan perlu diambil tindakan,” tandasnya.

Baca juga; Raperda Cagar Budaya Sumsel Segera Diajukan

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Irene Camelyn Sinaga menuturkan, dalam kesempatan ini menyampaikan kronologis BOT Pasar cinde dan tuntutan komunitas Save Cinde yang intinya nilai sejarah dari pasar cinde itu sendiri.

“Sejak satu bulan lalu sudah di bentuk tim cagar budaya terdiri dari 9 orang dan melibatkan beberapa arsitek Indonesia. Permasalahan Pasar Cinde sendiri meliputi lokasi yang berada di pusat kota, kumuh, kondisi lantai sudah jauh di bawah permukaan jalan, rawan banjir dan kemacetan,” ujarnya. (*).