Loading...

Jumat, 09 September 2016

loading...

AP2DD Protes Keras Terhadap Pelaksanaan Pilkades Hanya Sistem E-Voting saja, Memang Kenapa?

    Jumat, September 09, 2016   No comments

Masa Aksi AP2DD, Sugeng Sedang Berorasi

MUSI RAWAS-SUMSEL, SriwijayaAktual.com – Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Demookrasi Desa (AP2DD) yang tergabung dari beberapa organisasi kepemudaan, yakni; Dewan Pimpinan Wilayah S  Garda Muda Palapa (DPW GMP Sumsel), GMP Cabang Musi Rawas, Pemuda Mandala Trikora (PMT), dan Generasi Muda Sumatera Selatan (GEMASS), menggruduk aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas (Kab. Mura), Kamis (8/9/2016), mempertanyakan sekaligus mengkritisi sistem E-Voting Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kab. Mura.

Setelah berorasi menyampaikan aspiranya dihalaman kantor BPMPD Kab. Mura, tampak  pengunjukrasa  diterima Kepala BPMPD Kabupaten Mura diidampingi jajaran pegawainya secara mediasi diruangan kantor BPMPD Kab. Mura.  

Dalam mediasinya, Koordinator lapangan sekaligus Ketua Umum GMP Cabang Musi Rawas, Zainuri,  mengatakan, suatu kebanggaan masyarakat yang ada tingkat didesa akan mengadakan pesta demokrasi yaitu Pilkades.  Ada sekitar 86 Desa se Kab. Mura yang akan melaksanakan  Pilkades 2016, Yang selama ini Pilkades  menggunakan sistem manual yang melekat pada masyarakat desa yang sudah menjadi tradisi. Akan tetapi dengan Kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan sekaligus juga dapat  berimbas positif maupun  negatif  terhadap perkembangan kehidupan demokrasi di tingkat desa. “Katanya.

Menurutnya, ada beberapa permasalahan mendasar yang perlu dipertimbangkan serius dalam memilih sistem mengunakan E-voting dan manual. Selain kondisi desa di daerah Kabupaten Musi Rawas, pengadaan perangkat untuk E-voting juga harus dihitung tingkat efisiensinya. “Uajrnya Zainuri.

Sementara itu, koordinator  aksi sekaligus Ketua Umum  DPW GMP Sumsel, Sugeng Prayoga SP,  mengatakan,  mempertanyakan terkait pelaksanaan e-voting yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk digelar secara serentak, namun kenyataan di lapangan gelaran pesta demokrasi di tingkat desa tersebut di gelar secara bertahap, dengan alasan keterbatasan sarana maupun prasarana. Hal itu, menurutnya  pemerintah Kab. Mura terindikasi melakukan pembohongan publik.”Ujarnya.

Bahkan pihaknya menyangsikan kerahasiaan jaminan perangkat e-voting yang sudah di-setting untuk memenangkan salah satu calon tertentu, di contohkannya, misal ketika seseorang memilih calon nomor 1 dan rupaya yang keluar calon nomor 2, padahal dalam asas pemilu harus langsung, umum, bebas dan rahasia. “Hal ini tentunya  melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti hasil rapat pemerintah kabupaten Mura dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Mura yang menyepakati pilkades boleh menggunakan e-voting dan manual semuanya sah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa setempat.

“Tetapi pada kenyataannya pemerintah kabupaten Mura melalui BPMPD tidak mengindahkan hal tersebut, bahkan seolah memaksakan kalau Pilkades harus e-voting dengan membuat surat pernyataan kalau para calon kades harus menyepakati pelaksaan e-voting dan tidak boleh memilih manual, artinya disana terkesan ada pemaksaan hak,” ujarnya.

Pelaksanaan Pilkades dengan sistem manual menurutnya Sugeng, secara  teknisnya lebih efektif. "Misalnya, bilik suara ditambah dalam pelaksanaan Pilkades. Ini jelas lebih efektif, dan tranparans atau jujur bersih. Oleh sebab itu, meminta Pilkades disesuaikan lokasi, ada yang sistem E-Voting dan sistem manual.”Taturnya Sugeng.

Masa Aksi AP2DD (Ist)
Sementara itu, tampak terlihat dalam pertemuan mediasi dengan kepada kepala BPMPD dan jajarannya tidak ada solusi sesuai aspirasi pengunjukrasa, pengunjukrasa secara bersamaan  langsung membubarkan diri pulang.

Saat dikonfirmasi langsung, Sugeng mengatakan, pengunjukrasa merasa kecewa, dan mengancam  akan datang kembali aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasinya minggu depan langsung kepada Bupati Musi Rawas, hingga aspirasi tuntutannya dipertimbangkan oleh   Bupati Musi Rawas.”Cetusnya.

“Ini Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan  dan Wakil Bupati Musi Rawas HJ. Suwarti  baru aja menjabat sekitar 7 bulan dilantik  menjadi pasangan Bupati Musi Rawas, Namun program dan kebijakanya dirasakan  sudah tidak pro rakyat. “Saya tidak habis fikir kedepannya, mau jadi apa Kab. Mura ini, jika pemimpinya terkesan masa bodoh dengan aspirasi masyarakatnya.” Cetus Tandasnya Sugeng. 

Sementara itu, saat dikonfirmasi usai mediasi dengan  pengunjukrasa, Kepala BPMPD Kab. Mura,  Dian Chandra, mengatakan, pihaknya dalam mediasi  sudah menjelaskan kepada pengunjukrasa  jawabannya seperti apa, secara teknis juga sudah kita sampaikan, dan kita berharap mereka dapat memahami jika  proses e-voting ini sebenarnya dapat di pertanggungjawabkan, mulai tahapan pencoblosan,  sampai tahap audit data hasil pilkades tersebut,” ungkapnya.

Namun ia sangat menyayangkan kepada pengunjukrasa , saat pihaknya coba menjelaskan secara rinci dan detailnya, mereka mengatakan sudah memahami lalu kemudian pamit untuk pulang, padahal bila memang masih ada yang belum paham mumpung ada kesempatan pihaknya siap menjelaskan se detail mungkin. “tuturnya. 

Tambahnya  Dian Chandra,   menegaskan, jika  sampai saat ini dari 58 desa yang bakal menggelar Pilkades belum ada yang mempersoalkan masalah ini, bahkan saat sosialisasi beberapa waktu lalu tidak ada penolakan dari warga, termasuk juga adanya dua opsi antara pelaksanaan e-voting dan manual itu sudah diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) dan opsi menggunakan sistem E-Voting tersebut di ambil lantaran tidak yang mempermasalahkannya.”Klaimnya. (Geng/JW/Red)
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...