Loading...

Jumat, 02 September 2016

loading...

Bahas Izin Ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia, DPR dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan Bersitegang

    Jumat, September 02, 2016   No comments

Loading...
Foto/Ist; Menko Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Senayan, Jakarta, Kamis (1/9). Raker membahas RAPBN 2017 serta kebijakan yang telah dibuat Arcandra Tahar
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Rapat kerja (raker) Komisi VII DPR dengan Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan berlangsung panas. Yang dibahas masalah serius, yakni ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia.

Pemberian rekomendasi ekspor konsentrat perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu disoal lantaran dipertanyakan legalitasnya. Awalnya, Anggota Komisi VII DPR, Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan siapa penanggung jawab penerbitan ekspor konsentrat Freepot Indonesia pada 9 Agustus 2016. Di mana, Sudirman Said, mantan Menteri ESDM disebut-sebut sebagai pemberi izin.

Ya, masalah ini cukup penting lantaran izin ekspor konsentrat Freeport seharusnya yang diberikan alias diperpanjang. Alasannya, industri tambang asal AS ini cenderung melawan aturan.

Selain itu, upaya renegosiasi antara pemerintah dengan Freeport, tak menunjukkan hasil yang positif. Jadi, wajarlah bila pemberian izin ekspor konsentrat Freeport dipermasalahkan.

Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot yang menandatangani rekomendasi ekspor, berkelit. Dia menekennya lantaran aturan yang dibuat Sudirman Said.

Atas jawaban ini, Inas yang kader Partai Hanura ini, tak puas. Dia menyebut, rekomendasi ekspor Freeport ini menyeret banyak pihak, termasuk Menteri ESDM 20 hari Arcandra Tahar.

"Rekomendasi itu membawa nama menteri (ESDM). Dan, saat itu menterinya adalah Pak Arcandra. Sementara kita tahu Pak Arcandra juga bermasalah soal kewarganegaraan. Artinya, rekomendasi tersebut batal demi hukum," kata Inas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/9/2016).


Mendengar pernyataan ini, Menteri Luhut tak terima. Kali ini, dirinya membela Sudirman Said. Bahwa menteri berhak menunjuk anak buahnya saat menentukan sebuah keputusan.

Sedangkan soal Arcandra, kata Menko Kemaritiman ini, tidak bisa juga disebut salah. Karena, Arcandra hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. "Intinya, menteri berhak menunjuk Dirjen. Dan Pak Bambang menjalankan kebijakan yang sudah ada," tutur Luhut. (*).


Sumber, inilah.com
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...