Loading...

Kamis, 29 September 2016

loading...

Pilgub DKI Jakarta 2017, Kader Golkar Mulai Bersuara Minta 'Imbalan' ke Ahok

    Kamis, September 29, 2016   No comments

Loading...
Foto/Ist; Saat Penutupan Rapimnas Golkar (28/7/2016)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Pilgub DKI 2017 belum dimulai, tapi sudah ada kader Golkar yang meminta imbalan kepada calon yang mereka usung, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Calon petahana itu ke depan diwajibkan ikut membesarkan Golkar. Apalagi sikap Golkar mendukung Ahok memiliki potensi negatif terhadap image partai. 

"Pertama, di tengah berbagai kontroversi Ahok di masyarakat yang semakin meluas, sebenarnya Golkar sudah mendapatkan risiko ancaman terkena dampak negatif dari kontroversi-kontroversi yang terus berlanjut oleh Ahok," kata fungsionaris Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Tokoh Muda Partai Golkar itu beralasan Ahok sejak awal pencalonannya berkali-kali menunjukkan sikap antipartai politik. Bahkan, pernyataan dan sikap Ahok cenderung merendahkan dan mengerdilkan keberadaan parpol.

"Ahok pernah sampai mengatakan, dia akan lebih memilih tidak maju sebagai Gubernur apabila pilihannya meninggalkan 'Teman Ahok' daripada diusung parpol. Namun kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat, seakan sekarang yang paling merasa dianggap dan diperebutkan sebagai kader parpol, setidaknya Golkar dan PDIP," tutur Doli.

Berang Nusron Lengser
Doli juga mengungkit soal kader Golkar sekaligus Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang mengambil risiko jabatannya hilang demi mendukung Ahok dan mewakili simbol Golkar, pun tidak pernah diakui sebagai Ketua Tim Pemenangan dan akhirnya digusur PDIP.

Menurut Doli, bila ada kubu parpol pendukung Ahok yang menggugat Nusron karena pejabat publik, seharusnya penggantinya tetap orang Golkar, bukan kader partai lain. "Indikatornya apa Golkar akan mendapat manfaat atas dukungannya terhadap Ahok? Sudahlah figurnya kontroversial, sejak awal antiparpol, kemudian menurunkan derajat Golkar sebagai pengusung menjadi pendukung, setelah diusung PDIP."

"Yang ditunggu adalah sikap dan peran petinggi Golkar yang harus bisa memastikan Ahok benar-benar menunjukkan sikap dan pernyataan-pernyataan untuk tetap menjadi bagian dan tanggung jawab membesarkan Golkar dan meyakinkan seluruh warga Golkar, khususnya di DKI untuk mendukungnya," imbuh dia lagi.

Transaksi Politik
Isyarat agar Ahok berkontribusi kepada Golkar jika memenangkan Pilgub DKI juga disampaikan Wakil Sekjen Partai Golkar Heitifah Sjaifudian. Menurut dia, semua kepala daerah yang diusung Golkar harus ikut membesarkan partai jika menang, termasuk Ahok yang akan maju sebagai calon gubernur Jakarta bersama Djarot Saiful Hidayat.

"Sudah ditegaskan berkali-kali oleh Ketum (Setya Novanto) jangan sampai sesudah terpilih kemudian dia tidak membantu Golkar, membesarkan partainya," kata Heitifah, mengutip pernyataan Ketum mereka.

Bagi Golkar agaknya wajar apabila partai meminta timbal balik dari kepala daerah yang diusungnya. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan jika kepala daerah yang diusung Partai Golkar memenangkan pilkada, harus memanfaatkan kekuasaannya untuk membesarkan Partai Golkar.

"Ini namanya pemanfaatan posisi, yang namanya bupati, wali kota, gubernur harus dimanfaatkan posisi itu untuk kebesaran Golkar. Ada bupati berkuasa di situ, Golkarnya masa kalah?" kata Idrus.

Jangan Ada Udang di Balik Bakso
Namun agaknya permintaan Golkar ini diprediksi akan mental di hadapan Ahok. Kader Demokrat pendukung Ahok, Ruhut Sitompul memastikan apa yang diminta Golkar takkan terealisasi. "Karena itu aku mendukung siapapun dengan hati, enggak ada udang di balik bakso. Kalau mau dukung Ahok, tolong lah, jangan ada maksud sesuatu," kata dia.

Bahkan, Ruhut menyindir apa yang diminta mantan partainya itu tidak logis. "Memenangkan itu harus dengan hati, jangan ada sesuatu dibelakangnya. Menangkanlah seseorang karena dia bersih, dia tokoh pembaharu," imbuh anggota DPR Komisi III itu.

Kecaman terhadap permintaan Golkar juga datang dari sesama kubu partai pengusung Ahok. Politikus Hanura Miryam S Haryani mengklaim sebagai partai pendukung Ahok sejak awal, partainya tidak bakal mengemis seperti yang dilakukan Golkar.

"Tidak usah minta-minta. Bagi Partai Hanura, yang penting Ahok-Djarot jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta lagi," tandas Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok saat masih hanya diusung tiga parpol NasDem, Golkar, dan Hanura itu.


PDIP Jadi Kunci
Pasangan Ahok-Djarot telah resmi terdaftar sebagai calon pasangan yang akan bertarung dalam Pilgub DKI 2017, dengan kekuatan empat partai pendukung PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura. Dukungan paling akhir datang dari PDIP, ketika mereka mendeklarasi pasangan Ahok-Djarot di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jumat (20/9) malam, atau sehari sebelum pendaftaran ke KPU.

Jauh sebelum Ahok memutuskan Djarot sebagai pendamping, calon petahana itu sempat menyatakan akan maju lewat jalur independen dengan dukungan relawan Teman Ahok. Saat Teman Ahok hampir berhasil mengumpulkan syarat satu juta KTP untuk maju independen, sejumlah parpol mulai merapat.

NasDem menjadi parpol pertama yang mendeklarasikan dukungan pada 12 Februari 2016. Wiranto bersama partai besutannya Hanura mengikuti jejak mengusung Ahok pada 26 Maret.  Golkar menjadi partai ketiga dalam koalisi ketika mendeklarasikan dukungan pada 14 Juni, atau lima hari sebelum Teman Ahok mengumumkan pencapaian satu juta KTP dukungan.

Meski ketiga parpol itu lebih dulu mendukung Ahok, tetapi PDIP tetap memegang peran kunci dalam majunya Ahok. Terbukti, Ketua DPP PDIP yang juga wagub DKI Djarot Saiful Hidayat akhirnya terpilih menjadi duet Ahok, menyingkirkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono yang digadang sebelumnya. (Red/Rimanews).

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...