Loading...

Selasa, 13 September 2016

loading...

SWF Dorong Rumah Sakit Online Wujudkan Indonesia Sehat

    Selasa, September 13, 2016   No comments

Loading...
Foto Bersama Usai Dialog Publik oleh SWF, Sabtu (10/9/2016), Haryono (Kemeje Batik Lengan Panjang Warna Biru).

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com - Social Welfare Foundation (SWF)  mengadakan  dialog publik, dengan mengambil tema; “Sinergy Stakholder Mewujudkan Indonesia Sehat” di Gedung DPD RI Sumsel, Kota Palembang, Sabtu (10/9/2016).
Dialog publik diisi dengan beberapa narasumber, yakni; Dr. M. Ikhsan Kepala Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga BPJS Kesehatan Pusat, Dr. Msy Rita Dewi, SpA (K) MARS Kepala Bidang Pelayanan Medik   RSMH Palembang, dan Agung Prihatna M.Kesos  Direktur Center Of Social Security Studies.
Dalam inti paparanya, Kepala Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga BPJS Kesehatan Pusat, Dr. M. Ikhsan, menjelaskan, bahwa  Ada enam fungsi BPJS Kesehatan untuk mewujudkan Sinergy Stakeholder, yakni: ” 1. Penerbitan regulasi terkait sinergisitas BPJS Kesehatan dan stakeholder yang mendukung program JKN-KIS, 2. Hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dukungan atas implementasi program JKN-KIS, 3. Peningkatan cakupan kepesertaan  dan Peningkatan kualitas data kepesertaan, 4.Fungsi Iuran dan Keuangan, Peningkatan kolektabilitas iuran, 5.  Fungsi Pelayanan Kesehatan, dukungan Pemerintah Pusat atas kebijakan pelayanan kesehatan (sistem pembayaran INA CBGs, ketersediaan obat) dan dukungan Pemda atas optimalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan, serta 6.  Organisasi BPJS Kesehatan, Pengawasan serta penguatan organisasi dari lembaga pemerintah maupun independen swasta atas Kemampuan IT, SDM yang kompeten, pengelolaan barang dan jasa, tata kelola governance, serta proses bisnis yang terukur,” ucap Dr. Ikhsan Kepala Group Komunikasi dan Hubungan Lembaga BPJS Pusat
Sementara itu, inti paparan Kepala Bidang Pelayanan Medik   RSMH Palembang, Dr. Msy Rita Dewi, SpA (K) MARS, mengatakan, bahwa  RSUP Muhammad Hoessin  merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang berstandar nasional dan merupakan Rumah Sakit Rujukan tersier, artinya hanya menerima pasien rujukan dari Rumah Sakit kelas B dan C, atau pasien dalam kondisi darurat. Jangan beranggapan bahwa RSUP Muhammad Hoessin itu tidak menerima pasien dan mempersulit pelayanan.“ Pungkasnya  Dr. Msy Rita Dewi, SpA (K) MARS
Selain itu, inti dalam   dialognya, Direktur Center Of Social Security Studies, Agung Prihatna, M.Kesos, bahwa pentingnya peran semua stakeholder untuk mewujudkan  program Jaminan Kesehatan Nasional-KIS menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019, karena paling tidak ada  tiga stakeholder penting, yaitu negara (state), swasta (private) dan  masyarakat (civil society), “ Tandasnya Agung.  
Sementara itu,  Direktur Social Welfare Foundation (SWF), Hariyono, mengatakan,  Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, diantaranya; 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; dan 3) sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. ” ucapnya  Hariyono yang merupakan Alumni HMI Cabang Palembang ini.
Selain itu, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh SWF : Pertama, Informasi tentang  real time jumlah ruang rawat inap Rumah Sakit baik untuk kelas 1, II, III, Vip dan VVIP selama ini belum bisa diakses oleh masyarakat secara online seperti ketika kita ingin membeli tiket pesawat. Kami mendesak agar semua Rumah Sakit menerapkan sistem online sehingga mampu mengurangi penumpukan pasien di Rumah Sakit.

Kedua, Selain itu, kami juga melihat fakta bahwa Anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD belum memenuhi standar UU. APBN 2016 anggaran kesehatan belum menyentuh angka 5 % di luar gaji. Demikian juga halnya APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Sumatra Selatan rerata belum memenuhi amanah UU yang mengharuskan APBD sektor kesehatan minimal 10 % dari APBD di luar gaji. Pemenuhan amanah UU diharapkan dapat mempercepat Pemenuhan rasio dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya  dapat mempercepat pemerataan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang masih timpang antar daerah khususnya pada daerah tertinggal dan terbelakang.

Ketiga, kami mendorong agar  Permenkes tentang perubahan tarif INA CBGs yang infonya mulai berlaku September ini agar disosialisasikan sehingga memberikan pemahaman kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta dalam menerapkan tarif baru, baik pada RS kelas A, B, C dan D. Kami juga mendorong agar struk biaya pengobatan diberikan copynya  kepada pasien BPJS sebagai bentuk transparansi  sehingga pasien mengetahui manfaat BPJS. Dan mereka menyadari bahwa dengan bergotong royong semua tertolong,” Tuturnya  Hariyono, yang magisternya dengan  Menulis Tesis “Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Semesta (JAMSOSKES) di Provinsi Sumatera Selatan  (2009)”. (Art/Rel).
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...