Sabtu, 22 Oktober 2016

ICMI Sumsel Menguak ‘Penistaan Al-Quran Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia’, "Penistaan Agama Islam Oleh Ahok?"

    Sabtu, Oktober 22, 2016   No comments

Suasana Diskusinya di Graha Cendekia ICMI Sumsel (21/10/2016)

PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com - Ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok di kepulauan seribu, jelas telah melakukan penistaan agama dengan menyebut Q.S Al-Maidah ayat 51. sudah memenuhi unsur pidana penistaan agama. 

“Ahok sudah dengan terang benderang melakukan penghinaan terhadap agama, dalam hal ini agama Islam. Karena Dia (Ahok-red) sudah melanggar hukum maka sudah seharusnya diselesaikan dengan cara hukum,” ungkapnya salah satu pembicara sekaligus  Dewan Pakar ICMI Orwil Sumsel, Bambang Hariyanto MH  dalam  Diskusi Bidang Hukum dan HAM  bertema ‘Penistaan Al-Quran Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia’, di Graha Cendekia ICMI Sumsel, Palembang, Juma't  (21/10/2016).

Lanjut Bambang menegaskan, bahwa aturan yang dilanggar adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

“Juga melanggar Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Pasal 342-349 KUHP, maupun peraturan peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Agung baik ditingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu Ia mengajak umat Islam untuk bersatu dengan terus mengawal kasus penistaan agama ini. Tetapi juga  untuk  mengawal kasus ini tetap dengan cara elegan dan dalam koridor hukum.
“Jikapun dengan pengerahan massa tetapi tidak dengan anarkis, nanti ada orang orang tertentu akan mengalihkan isu." Tandasnya. .


Sementara itu, senada dengan  Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Sumsel, sekaligus Ketua Umum Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, KH. Drs. Umar Said, mengatakan, bahwa Ahok sudah menistakan agama Islam. Tetapi ada sebagian orang mengatakan Ahok tidak bermaksud menistakan agama.

Bahkan ironisnya,  terkesan ada penggiringan opini publik yang  melintirkan kasus ini dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.  "Itu tidak benar, ini murni permasalahan umat Islam bukan politik,  atas pernyataan  penistaan Ahok  terhadap  Q:S  Al-Maidah ayat 51 tersebut."Tegasnya Umar.

Lanjut Umar, dalam pandangan hukum Islam, maka orang yang menodai dan menistakan Islam akan jelas hukumnya. Tetapi, di Indonesia memiliki aturan dalam menindak para penista agama yakni dengan KUHP. “Hal Inilah saat ini yang sedang didesakkan, agar Ahok ini dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku di negeri kita,” tuturnya.
Mengajak, umat Islam khususnya di Sumsel  untuk terus mengawal kasus ini, sampai saat ini belum ada satu pernyataanpun dari Presiden RI Joko Widodo.
“Kita akan kawal terus kasus penistaan agama Islam  ini. Presiden RI Jokowi jika terhadap  kasus lain dengan cepat mengeluarkan pernyataan, tetapi jika pas  berkaitan dengan Ahok tidak ada satu pernyataanpun yang keluar, ada apa antara Presiden dengan Ahok,” Tandasnya Umar 'mempertanyakan.


Selain itu, ditempat yang sama kepada SriwijayaAktual.com -  ketua umum Masika ICMI Orwil Sumsel Nurhasanah Akmal, M.Si, menambahkan,  Pernyataan Ahok tersebut walau katanya tidak bermaksud menghina Kitab Suci Al Qur'an, namun  sudah menyulut reaksi dari umat Islam dan menimbulkan keresahan di masyarakat, dan hingga meminta atau menuntut  agar Ahok di proses secara hukum Indonesia yang berelaku serta seadil-adilnya. 

"Pernyataam  Ahok yang menyebut-nyebut bahwa  Q.S Al Maidah : 51 yang di pakai itu untuk membohongi umat Islam memilih pemimpin. Alangkah lebih baik dan bijak jika Ahok pakai dalil agamanya sendiri saja'jika punya dalil, kalau ingin melawan lawan politiknya. sehingga  tidak menimbulkan keresahan dan konflik Sara seperti ini."ujar Nunung,sapaan akrabnya.

Lanjutnya Nunung mengatakan, beberapa hari yang lalu,  saat  umat Islam bereaksi terhadap  pernyataan Ahok menista Agama Islam tersebut, Mabes Polri membutuhkan fatwa MUI, setelah MUI mengeluarkan fatwanya, Umat Islam pun mengawal fatwa tersebut.... ternyata ada pihak- pihak yang justru ingin membubarkan MUI....entah apa kepentingan mereka kalau  MUI bubar....  Di MUI ada majelis Fatwa, yang terdiri dari orang-orang yang ahli di bidang hukum Islam.

"Sehingga fatwa MUI Itu sudah cukup bagi kita  umat Islam Indonesia untuk dijadikan rujukan.  Pastilah dalam berfatwa, Majelis Fatwa MUI sangat berhati hati dan tentu melalui banyak proses kajian dari banyak ahli hukum Islam tersebut."Jelasnya. 


Masika ICMI Sumsel yang merupakan badan otonom ICMI,  tetap solid  bersama ormas-ormas Islam lainya untuk mengawal Fatwa MUI dan mengawal supaya proses hukum terhadap perbuatan Ahok tersebut tetap berlanjut ..

"Masika ICMI Sumsel akan tetap mendukung MUI sebagai wadah bermusyawarahnya ulama, Zuamma dan cendekiawan muslim yang bertugas memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat."Tandasnya. (Red/BS).
loading...
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner