JAKARTA, SriwijayaAktual.com -  Terkait statemant atau  pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias  Ahok yang menimbulkan desakan dari berbagai kelompok umat muslim di Indonesia yang berujung pada fatwa MUI mendapat respon dari berbagai pihak. 

"Dengan adanya fatwa MUI tersebut Kapolri harus berani mengambil sikap untuk meminimalisir kegaduhan di ibukota. Kapolri harus berani dan tegas dalam menegakan hukum di republik ini tanpa harus membedakan strata sosial." Ujarnya Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir, melalui Firdaus Djalal Ketua PB HMI Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada SriwijayaAktual.com - Rabu (12/10/2016).

Selain itu juga,  laporan terhadap ahok dengan dugaan penistaan agama telah dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti Angkatan Muda Muhammadiyah dan Forum Anti-Penistaan Agama (Fupa) melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya pada hari yang sama, yakni Jumat, 7 Oktober 2016. Dalam kedua laporan tersebut, Ahok dituntut dijerat Pasal 156-a KUHP tentang Penistaan Agama. 

Dengan adanya laporan tersebut merupakan tantangan bagi Kapolri untuk menegakkan hukum direpublik Indonesia ini tanpa harus mempertimbangkan tendensi politik dan kekuasaan. 

"Maka olehnya itu kami sebagai anak bangsa menantang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menegakkan hukum se adil - adilnya di republik ini. Hukum jangan hanya untuk menjerat masyarakat kecil saja dan kapolri harus mampu menunjukan profesionalisme dan integritasnya tanpa harus terjebak dalam intervensi kekuasaan. 



Saya kira persoalan keagamaan merupakan ruang kita untuk tetap saling menjaga demokrasi tanpa harus melecehkan dan bahkan berujung pada penistaan agama yang di duga dilakukan oleh pejabat publik seperti Ahok. Seyogyanya pemimpin harus mampu merangkul dan menjaga keberagaman tanpa harus menimbulkan kegaduhan."Tandasnya Djalal. (Red).