Selasa, 11 Oktober 2016

“POROS MARITIM ANTARA WACANA DAN REALITAS”

    Selasa, Oktober 11, 2016   No comments



“POROS MARITIM ANTARA WACANA DAN REALITAS”
(Catatan dari Sultan Agung 25A)

Mahyudin Rumata
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Siang itu, jumat 09 September 2016, di bilangan jalan Sultan Agung Nomor 25A Jakarta, tepatnya di Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berlangsung Public Diskusi dengan mengusung tema “Meluruskan Visi Maritim Nasional”. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang selama ini konsern membincangkan agenda maritime di Indonesia, pertama, Laksamana Muda (Purn) Soeleman B. Ponto, nama ini mungkin tidak asing di telinga masyarakat Indonesia atau orang tertentu terutama komunitas intelejen, Beliau adalah bekas Kepala Badan Intelejen Strategis atau biasa di kenal BAIS. Selain itu, Ponto begitu ia di sapa adalah pemerhati maritime yang sering memberikan analisis-analisis dan gagasan-gagasannya di sector kemaritiman. Kedua, Ahlan Zulfakhri, narasumber yang kedua ini kesehariannya adalah Sekretaris Jendral Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia, yang beberapa tahun belakangan ini konsen membicarakan issue-issue kemaritiman, Lulusan Teknik Perkapalan Padjajaran Bandung ini bersama kawan-kawannya saat ini focus menyiapkan agenda gerakan sadar maritim. Ketiga, Makbul Muhammad, Makbul begitu ia di sapa adalah Direktur Maritime Research Institute. Keempat, Mahyudin Rumata, Nama ke empat ini sehari-hari sebagai Ketua PB HMI Bidang Pertanian dan Kelautan periode 2016-2018. Yudi begitu ia di sapa, sebelum menjadi ketua bidang di Pengurus Besar HMI, telah banyak mengelilingi Indonesia dengan terlibat dalam beberapa kegiatan social, mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, penguatan kapasitas pemuda dan masyarakat adat (capacity building) bersama AMAN dan BPAN (Organisasi Sayap AMAN).
Mengawali diskusi dengan brainstorming oleh moderator diskusi tentang situasi kemaritiman kita kini, kebetulan moderator diskusi adalah jebolan ITS Surabaya Helmi Yunan Ihnaton, Dalam catatan ini, penulis mencoba menyimpulkan proses diskusi, menarik benang merah dari setiap narasumber yang menyampaikan materinya.

Discourses Maritim menjadi perbincangan yang hangat setelah Pemerintahan Jokowi-JK dalam salah satu visinya adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagai Negara dengan posisi dan letaknya yang strategis, cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan sesuatu yang mustahil. Namun bukan juga sesuatu yang muda sebagaimana membalikkan telapak tangan. Indonesia dalam catatan sejarah memiliki cerita panjang tentang kemaritiman, Sriwijaya dan Majapahit adalah salah satu cerita kelam kemaritiman kita. Mari sedikit menengok beberapa catatan dalam sejarah kemaritiman dunia hingga nusantara. Bahwa pengaruh perdagangan untuk kepentingan ekonomi menjadi titik awal dunia kemaritiman.

Kenneth R. Hall dalam bukunya Maritime Trade And State Development In Early Southeast Asia, telah mengambarkan bagaimana hubungan barat dan timur melalui jalur maritime, identifikasi Kenneth bahwa kemajuan perdagangan di kawasan asia tenggara tidak lain ialah atas inisiatif masyarakat Asia Tenggara sendiri yang memandang pola perdagangan yang terkoneksi dengan dunia internasional di anggap sebagai peluang yang menguntungkan. Ada dua model dalam pendekatan sistem perdagangan yang berlaku di kawasan asia tenggara. Pertama, pertukaran komuditas antara penduduk lokal. Kedua, kontak interaksi dengan pedagang melalui otoritas kerajaan. Karena peran vital penguasa (raja) pada gilirannya mampu menyatukan konsepsi terpadu di bidang social politik serta ekonomi masyarakatnya. Raja bertugas memastikan kepada pihak asing terkait jaminan keamanan di daerah-daerah rawan konflik melalui pemusatan kegiatan perdagangan di pelabuhan. Rata-rata daerah pesisir menjadi basis perdagangan internasional, hal ini di karenakan daerah pesisir menjadi pusat transaksi komuditas dari daerah pedalaman.

Selain Kennet R. Hall, Anthony Reid dalam bukunya “Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga (1450-1680), (Tanah di Bawah Angin)”, telah banyak menggambarkan Asia Tenggara tak terkecuali Indonesia, dengan posisinya yang strategis dalam skema perdagangan internasional. Belum lagi AB. Lapian, yang di kenal sebagai sejarawan maritime Indonesia, dalam disertasinya yang tersohor “Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut”. Tentu kesemua ini telah menegaskan bagamaimana posisi Indonesia di sector maritime.

Sebagai generasi penerus kita patut berbangga dan belajar pada Ir. Djoeanda, karena dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia, sehingga pada desember 1957, tanggal 13, Ir. Djoeanda mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antaranya dan di dalam kepulauan Indonesia. Semangat itu yang kemudian di kenal sebagai “Deklarasi Djoeanda”. Deklarasi dengan prinsip-prinsip Negara nusantara (Archipelagic State), meskipun mendapat tantangan dari beberapa Negara besar, melalui perjuangan panjang, akhirnya di terima dan di tetapkan dalam konvensi laut hokum laut PBB (UNCLOS, 1982) bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan Nusantara yang Saat ini secara geografis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km2, laut nusantara 2.3 juta km2 dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km2. Di samping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan terbitnya UNCLOS 1982 tersebut yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 di Indonesia maka membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia berdasarkan hukum internasional.

Dua tahun wacana poros maritime, sampai saat ini nampaknya masih sumir dan belum menunjukkan tanda-tanda sebagaimana keinginan pemerintahan Jokowi-JK. Presiden pernah dalam suatu kesempatan saat berada di prapat, Sumatra Barat, sempat menyentil visi poros maritime yang belum maksimal di laksanakan. Selain itu, Presiden Jokowi sempat memperlihatkan kemarahannya karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pejabat di pelabuhan Tanjung Priok soal pihak yang memperlambant dwelling time atau waktu tunggu container. Sikap Presiden tersebut menandakan bahwa visi poros maritime belum sepenuh di kejewantahkan dalam bentuk kongkrit oleh pembantu Presiden, sebagaian pembantu presiden belum memahami benar tentang kerja kerja lembaga Negara mengintergrasikan program kementerian lembaga dalam nafas poros maritime.

Buktinya adalah program sebagain kementeriaan/lembaga yang masih orientasi daratan ketimbang lautan. Dalam suatu kesempatan, penulis pernah menjadi peserta Focus Group Discussion “Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah dan Jangka Panjang Sampai Dengan Tahun 2038”, yang di selenggrakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kesempatan tersebut penulis bertanya, kenapa harus membangun jembatan yang menghubungkan antar pulau? Mesti yang di bangun adalah pelabuhan dan penyediaan sarana transportasi laut yang memadai, sehingga harapan konektivitas antar pulau itu terpenuhi. Adalah satu kesalahan berfikir dari ratusan kesalahan berfikir para pembuat kebijakan kita.

(Istimewa)
Prioritas utama indonesia sebagai poros maritime adalah pengembagngan infastruktur antar pulau yang berbasis lautan atau pesisir, tidak hanya sekedar wacana tapi political will segenap elemen bangsa indonesia terutama para pembuat kebijakan. Indonesia dengan 2/3 luas lautan ketimbang daratan, Nampak terlihat dari panjang garis pantai di hamper setiap pulau di indonesia (-+ 81.000 km) yang menjadikan indonesia menduduki urutan kedua setelah kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Potensi ekonomi yang menakjubkan jika di seriusi dengan maksimal.

Food and Agriculture Organization, dalam laporanya Indonesia menduduki peringkat ke tiga terbesar di dunia dalam produksi perikanan setelah Cina dan India. Perairan indonesia menyimpan 70 % potensi minyak, dari angka ini baru 10 % yang telah di explorasi dan di manfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat indonesia belum merasakan dampak dari kerja nyata implementasi sector kemaritiman indonesia. Padahal indonesia punya potensi industry bioteknologi kelautan, perairan dalam (deep ocean water), wisata bahari, energy kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industry maritime.
Doktrin membangun indonesia sebagai poros maritime dunia, wajib di virusi pada setiap pemimpin di setiap level dan seluruh rakyat indonesia. Karena yang demikian akan membawa kesadaran kepada seluruh rakyat indonesia bahwa masa depan kita ada di laut. (Red).


Mahyudin Rumata: Penulis adalah Ketua PB HMI Bidang Pertanian dan Kelautan, Pengiat Issue Masyarakat Adat, Lingkungan dan Sumber Daya Alam
loading...
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner