Selasa, 11 Oktober 2016

Presiden RI Joko Widodo Siap Gulirkan Reformasi Hukum Secara Besar-Besaran 'Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara UU'

    Selasa, Oktober 11, 2016   No comments

Presiden RI Joko Widodo (net)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Presiden RI Joko Widodo menyadari bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud, baik dalam praktek penyelenggaraan negara maupun realita kehidupan rakyat sehari-hari. Sebagai negara hukum, kata dia, kekuasaan pemerintah harus berdasarkan pada hukum dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.

"Hukum masih dirasa cenderung runcing ke bawah dan tumpul ke atas," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal Reformasi Hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Presiden mengungkapkan dalam Indeks Persepsi Korupsi Dunia tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-88. Indeks Persepsi Korupsi ialah indikator terkemuka praktik korupsi di suatu negara. Angka ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan pakar terhadap korupsi di sektor publik. Begitu pula dalam Indeks Rule of Law tahun 2015, Indonesia menempati ranking ke-52.

"Jika hal ini dibiarkan akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum. Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dalam era kompetisi sekarang ini. Kepastian hukum merupakan suatu keharusan," tandasnya.

Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan reformasi hukum dari hulu sampai hilir. Setidaknya, menurut Jokowi, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Pertama, penataan regulasi. Presiden menegaskan agar setiap kementerian dan lembaga tidak lagi berorientasi untuk memproduksi banyak peraturan melainkan harus menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas.

"Saya ingin tekankan kita adalah Negara Hukum, bukan Negara UU (Undang-Undang). Orientasi setiap membuat peraturan mempermudah rakyat dengan beri keadilan, serta tidak tumpang tindih," jelasnya.


Kedua, reformasi hukum di internal insitusi penegak hukum. Presiden Jokowi juga meminta dilakukan pembenahan hukum terutama di sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, SIM, STNK, BPKB, SKCK.

"Termasuk juga perkara tilang, pastikan tidak ada praktek pungli di situ. Saya akan terus awasi langsung perubahan di lapangan. Saya minta dilakukan langkah terobosan dalam pencegahan dan penyelesaian kasus korupsi, HAM masa lalu, penyelundupan, kebakaran hutan, dan lahan, serta narkoba," paparnya.

Ketiga, pembangunan budaya hukum. Menurut Presiden Jokowi, penguatan budaya hukum harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. (*).

Sumber, Media Indonesia
loading...
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner