Kamis, 06 Oktober 2016

' Quo Vadis Law' Polemik Reklamasi Teluk di Jakarta

    Kamis, Oktober 06, 2016   No comments



JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Polemik reklamasi Teluk Jakarta terus berlanjut. Tak hanya di masyarakat, di dalam pemangku kebijakan sendiri seperti terjadi perbedaan pendapat. 

Dalam sebuah diskusi dengan tema "Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya di Jakarta, mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto menyebutkan, diskresi yang selalu disebut oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bisa terjerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

"Diskresi tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya," kata Bambang Widjojanto.

Kekuasaan Abaikan Putusan Pengadilan
Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta ini, Bambang menyebutkan ada keangkuhan kekuasaan yang menantang putusan pengadilan yang telah memutuskan menunda dulu proses reklamasi. Ada juga tindakan korupsi yang tengah diperiksa pengadilan yang berkaitan dengan reklamasi. Lebih jauh lagi, nelayan di sebagian pesisir pantai utara Jakarta yang berdekatan dengan wilayah reklamasi kian sulit mengakses laut dan pantainya yang berpuluh-puluh tahun menghidupi keluarga mereka dengan segala kekurangannya.

"Semuanya ini membuat miris. Seluruh kebijakan dan salah kaprah di atas seharusnya dapat disebut sebagai tindakan koruptif," papar Bambang.

Aturan diskresi sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyebutkan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Tujuan diskresi merupakan salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf e juncto ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Namun ada banyak salah kaprah tentang diskresi yang kerap dijadikan alasan untuk melanggar prosedur hukum, termasuk dalam soal proyek reklamasi," tambah Bambang.

Reklamasi tambah kemiskinan warga Jakarta
Lebih lanjut Bambang menyebutkan, ada indikasi proyek reklamasi tidak mungkin menciptakan keadilan ekonomi. Proyek ekonomi bisnis yang melibatkan konglomerasi ini justru hendak menjauhkan masyarakat pesisir, seperti nelayan tradisional, pelaku pembudidayaan ikan, dan buruh nelayan, yang jumlahnya 24 ribu, dari habitat mereka. Ini karena ada rencana mereka hendak dipindahkan ke Kepulauan Seribu. Proyek ini bisa menambahkan kemiskinan di sana.

Hari ini penduduk miskin di Kepulauan Seribu paling tinggi persentasenya, atau 25 persen dari 373.613 jiwa orang miskin di DKI Jakarta dengan rerata indeks kemiskinan sebesar 0,824 atau lebih tinggi dari DKI Jakarta 0,514.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih akan menindaklanjuti diskresi yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait tambahan kontribusi kepada para pengembang reklamasi.

KPK Teliti Diskresi Proyek Reklamasi
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, kasus reklamasi masih dilakukan penelitian. Kasus dugaan suap yang menimpa politisi Gerindra, M Sanusi bisa dijadikan celah untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi reklamasi. Tidak menutup kemungkinan akan menyasar soal diskresi yang dikeluarkan, karena ada kompensasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta dari pengembang yang mendapatkan proyek reklamasi.

"Fakta-fakta persidangan kan akan ditindaklajuti oleh penyidik-penyidik kita. Namun persidangan juga tak bisa dijadikan satu-satunya alat bukti," kata Laode dalam diskusi yang sama.

Reklamasi bikin banjir
Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, reklamasi dapat menyebabkan Jakarta banjir. Pembangunan 17 pulau buatan membuat sungai yang mengalir di Jakarta terhambat menuju ke laut karena pantai semakin dijauhkan karena reklamasi, sehingga menahan air di daratan lebih lama.

 Isu akan akan dibangun bendungan untuk menahan laju air di Jakarta menjadi solusi sendiri belum ada kabarnya. Dengan adanya proyek reklamasi yang sudah berjalan dan bendungan yang belum ada penampakkan proyeknya, diyakinkan akan membuat ibu kota negara terus-terusan terkena banjir.

"Saya dengar mau bangun bendungan. Bendungan belum jadi, pulau reklamasi sudah ada. Padahal bendungan berfungsi menampung kelebihan air di Jakarta. Sekarang pulau reklamasinya sudah ada, bendungannya mana?," tanya Susi.

Selain reklamasi, modifikasi jalur sungai sebagai penyebab banjir di Jakarta. Bentuk sungai yang berkelok, dirubah jalurnya menjadi lurus akibat pembangunan-pembangunan yang ada.

Reklamasi Bikin Kapal Selam TNI AL Terusir
Permasalahan reklamasi juga membuat pertahanan dan keamanan negara agak sedikit terganggu. TNI AL akan kehilangan tempatnya dalam menempatkan kapal selam karena reklamasi.
"Saya baru dengar TNI AL tidak punya tempat untuk simpan kapal selam, karena pasir di Pulau Tunda hilang. Dampaknya kapal selam TNI AL jadi tidak punya tempat," ujar Susi.

Menteri Susi manambahkan, instruksi Presiden Jokowi sudah sangat jelas terkait dengan reklamasi pulau. Yakni, pelaksanaan‎ reklamasi tidak boleh merusak lingkungan dan merugikan nelayan. Reklamasi juga harus menguntungkan rakyat sebesar-besarnya.

Sanksi pengembang reklamasi diperpanjang
Pemerintah saat ini sedang berupaya membenahi regulasi tata ruang laut, mekanisme perencanaan, integrasi pusat dan daerah, serta memperbaiki sistem perizinan.
Selain itu, kementerian kehutanan dan lingkungan hidup juga sedang mengevaluasi analisis dampak lingkungan sebagai salah satu syarat utama izin reklamasi.

"Jalan yang bisa kami terobos yaitu, kami kumpulkan berbagai isu kajian strategis," kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.



Sanski administratif yang diberikan kepada dua perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta yaitu PT Kapuk Naga Indah (KPI) dan PT Muara Wisesa Samudera (MWS) diperpanjang, kata Situ juga diperpanjang.

"Diproyeksikan akhir Okteber sanksi administratif kepada pengembang diperpanjang untuk PT Kapuk Naga Indah karena masih menyelesaikan konstruksinya melebarkan jarak dan PT Muara Wisesa Samudera karena dibutuhkan waktu untuk membuat perubahan dokumen lingkungan, jadi sanski terus berlaku," ujar Siti. (*).

Sumber, Rimanews

loading...
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner