Kamis, 13 Oktober 2016

RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren Jangan Terlalu Diintervensi

    Kamis, Oktober 13, 2016   No comments

Pondok Pesantren Gontor (Net)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com  - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren yang diinisiasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, jangan sampai terlalu mengintervensi pesantren. Sebab, pesanten sudah punya ciri khasnya sendiri.

Cendikiawan Muslim sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof KH Didin Hafidhuddin MSc mengatakan, dibuatnya RUU tersebut karena selama ini madrasah dan pondok pesantren kurang diurus secara kelembagaan yang jelas. Selain itu, tidak ada undang-undang khusus. "Padahal, kita semua mengetahui madrasah dan pesantren merupakan potensi yang sangat luar biasa," kata Prof Didin, Kamis (13/10/2016).

Ia menerangkan, pesantren adalah lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Madrasah juga dihidupkan oleh masyarakat. Tanpa ada yang menyuruh, masyarakat dengan sadar telah membangun madrasah dan pesantren. Sehingga, madrasah dan pesantren perlu dilindungi oleh Undang-undang.

Didin mengatakan, setuju dengan RUU madrasah dan pesantren. Tapi, dengan catatan madrasah dan pesantren tetap terletarikan dengan baik dan kualitasnya semakin meningkat.

Kata dia, hal yang perlu diketahui bersama, meski nanti ada Undang-undangnya, madrasah dan pesantren tidak perlu terlalu diintervensi pemerintah. "Kurikikulumnya terutama. Biarkan masyarakat yang mengaturnya dengan ciri khasnya," ucapnya.

Dia menegaskan, kurikulum di pesantren dan sekolah umum, tidak harus disamakan. Pasalnya, ada kecenderungan ketika sekolah diurus oleh negara semuanya harus sama. Padahal tidak harus begitu. "Jangan sampai hanya karena ingin dilindungi, diseragamkan semuanya, kan nggak baik," ujarnya.

Menurut Didin, madrasah punya ciri khas dan pesantren bisa mengatur dirinya. Pesantren pun bermacam-macam, tidak hanya ada satu bentuk. Meski bervariasi, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat, maka harus dijaga oleh semuanya.

"Berikan pengakuan kepada madrasah dan pesantren. Di luar negeri sudah banyak yang mengakui lulusan pesantren. Lulusan pesantren bisa sekolah di Mesir dan negara negara di Timur Tengah," ujarnya.

Dikatakan Didin, kalau tujuannya hanya untuk melestarikan dan menguatkan peran madrasah dan pesantren, silakan. Tapi tidak boleh menutup partisipasi masyarakat karena pesantren merupakan bentuk bagian penting partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara lewat pendidikan.


Cendekiawan Muslim lainnya Adian Husain menyambut baik setiap usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pesantren. Kalau UU itu nanti ada, diharapkan isinya yang paling penting peningkatan kualitas guru. Jangan hanya fokus ke sarana dan prasarana. "Karena kunci kemajuan pendidikan ada pada kualitas guru," katanya.

Adian mengatakan, sistem pendidikan Islam sangat khas. Selama ini, sudah dijalankan di pondok-pondok pesantren sejak dulu. Jadi, sistem pendidikan Islam jangan dipaksa untuk ikut standarnya pendidikan umum. Artinya pesantren yang ada jangan dipaksa untuk tunduk kepada kurikulum dari pemerintah.

Menurut Adian, sekarang kurikulum Industri yang menyiapkan orang supaya siap kerja. Sementara, pesantren punya cara sendiri, supaya santrinya beriman dan berakhlak mulia. Baru kemudian mereka dilatih profesionalitas serta kemandiriannya.  (*).

Sumber, Republika.co.id
loading...
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner