DIY-YOGYAKARTA, SriwijayaAktual.com - PROBLEM seputar Keistimewaan Yogyakarta cepat atau lambat akan menyeruak dan menjadi sorotan di tingkat lokal dan nasional. Karena itu Yogya dituntut untuk bisa menjadi model ideal tentang sistem demokrasi substansial asli Indonesia yang bermartabat. Ketika negeri ini terus-menerus dibuat gaduh dengan perilaku ekspresif kebebasan berdemokrasi dan praktik demokrasi prosedural yang cenderung selalu berhawa panas, Yogya harus bisa menjadi contoh tentang demokrasi berbasis musyawarah yang sejuk. Demokrasi yang mengedepankan hikmat dan kebijaksanaan kepemimpinan sebagaimana filosofi sila keempat Pancasila.

Beberapa bidang keistimewaan Yogya memang sangat krusial dan sensitif, misalnya masalah suksesi kepemimpinan, gender pemimpin, dan pertanahan. Sejauh ini perdebatan, perbedaan pendapat, dan gejala konflik sudah terasa memanas. Jika tidak dikelola dalam mekanisme musyawarah yang bermartabat, bukan tidak mungkin akan memicu konflik multidimensional yang kontraprodukif bahkan destruktif bagi keistimewaan. Apalagi ketika persoalan internal keistimewan itu dibawa dalam perbincangan dan percaturan politik nasional, potensi konflik membesar karena kian banyaknya pihak yang terlibat dan bermain.

Dahulu kala statusnya masih dalam masa perjuangan, konsep keistimewaan itu sempat menjadi bahan olok-olok oleh berbagai pihak yang fanatik demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu bahkan menganggap Keistimewaan Yogyakarta yang berbasis monarki tidak relevan, kuno, bertentangan dengan visi demokrasi, dan tidak akan bermanfaat. Jika sekarang atau nanti Yogya guncang karena masalah keistimewaan, akan jadi bahan tertawaan. Sontak orang berujar: "Lha, rak tenan ta!"

Bagi banyak pihak yang sejak dulu dan selama ini skeptis, sinis, dan antiterhadap Keistimewaan, mereka akan menunggu dan melihat terjadinya blunder yang membuktikan bahwa Keistimewaan Yogya itu pasti akan bermasalah. Pertama, mereka menantikan bukti terjadinya miskepemimpinan atau malpraktik kepemimpinan di Yogya sebagai bukti tidak layaknya sistem monarki dipertahankan di era demokrasi. Mereka punya apriori, demokrasi prosedurlah yang paling unggul untuk menghasilkan pemimpin yang baik sesuai impian rakyat. Maka, jika kepemimpian di Yogya gagal, monarki Yogya akan jadi bahan cibiran.

Kedua, pihak kontra-keistimewaan ingin melihat kerabat Kraton Yogyakarta berkonflik dan berpecah belah. Padahal tujuan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UUK adalah melembagakan peran Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam tatanan pemerintahan lokal DIY. Bagaimana keistimewaan akan kuat jika basis kehidupan kerabat di kedua kerajaan itu sendiri rapuh?

Ketiga, kaum skeptis menunggu terjadinya krisis rasa percaya diri wong Yogya terhadap keistimewaan tersebut. Jika masyarakat Yogya sendiri sudah tidak yakin, untuk apa keistimewaan dipertahankan dan dilanjutkan? Kekecewaan kolektif berpotensi penolakan terhadap kearifan budaya sendiri. Hal itu sama seperti gejala penolakan terhadap ideologi Pancasila. Mengapa? Karena bangsa ini telah kecewa dengan praktik ideologi Pancasila di era Orde Baru. Hal ini bisa terjadi dengan Keistimewaan Yogya yaitu apabila masyarakat kecenthok dan kagol dengan implementasi UUK DIY.

Persoalan yang sudah dan terus akan menggoyang Keistimewaan Yogya adalah masalah konflik. Maka kita harus mengedepankan praktik demokrasi asli Indonesia, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan itu menunjuk pada kualitas dan peran kepemimpinan negarawan yang arif, dewasa, berjiwa pengayom, pemersatu, dan pengambil keputusan yang tepat.

Kita percaya, Sultan HB X tetap komit pada lima tekad kepemimpinan yang ditegaskan saat penobatan (7 Maret 1989), yaitu: (1) Tekad untuk merangkul semua, (2) Tekad untuk lebih banyak memberi daripada menerima, (3) Tekad untuk tidak melanggar paugeran negara, (4) Tekad untuk menyatakan kebenaran, dan (5) Tekad untuk tidak punya ambisi apapun kecuali mensejahterakan rakyat. Lalu, musyawarah mufakat jadi basis demokrasi. Perbedaan pendapat, visi, pemikiran, dan kepentingan dalam urusan Keistimewaan Yogya harus bisa diselesaikan dengan musyawarah-mufakat.

Masalah Keistimewaan Yogya kini jadi bom waktu. Jika konflik tidak segera dijinakkan dan dibiarkan terus mendidih, daya ledaknya nanti akan sangat destruktif bagi Yogya dan Indonesia. Jika Keistimewaan Yogya terus-menerus dibangun di dalam hikmat kebijaksanaan kepemimpinan dan praktik musyawarah-mufakat yang bermartabat, Yogya akan menjadi bom waktu kearifan baru bagi Indonesia. (*)

(Dr Haryadi Baskoro. Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 23 November 2016)