Loading...

Kamis, 17 November 2016

loading...

Ini ..Para Tersangka Yang Bertarung di Pilkada, Siapa? ....

    Kamis, November 17, 2016   No comments

Loading...
Dok/Ilustrasi

SriwijayaAktual.com - Calon kepala daerah berstatus tersangka yang mengikuti Pilkada, ternyata bukan hanya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tahun ini ada calon bupati Jepara, Ahmad Marzuki yang maju sebagai calon bupati di Pilkada 2017.

Dia dinyatakan lolos oleh KPUD setempat, dengan alasan, dalam aturan pilkada, seorang yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Marzuki adalah tersangka dari Kejaksaan Negeri Jepara karena kasus korupsi.
Di Buton, Sulawesi  Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, juga ditetapkan sebagai calon bupati pada Pilkada 2017 oleh KPUD Buton. 


Tahun lalu, Bareskrim menetapkan Bupati Bengkalis Herlyan Saleh sebagai tersangka kasus korupsi Bansos 2012 yang diperkirakan merugikan negara Rp 29 miliar. Tapi dia tetap lolos sebagai calon gubernur Riau pada Pilkada 2015. Dari Binjai, Sumatera Utara, politisi Partai Demokrat, Saleh Bangun, tetap menjadi salah satu kandidat calon walikota di Pilkada 2015, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tahun ini ada empat kepala daerah yang dilantik meskipun berstatus tersangka. Tahun-tahun sebelumnya, sebagian dari para tersangka yang kemudian terpilih dalam pilkada, bahkan dilantik di penjara.

Dua di antaranya adalah  Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan Bupati Mesuji, Lampung, Khamamik. Hambit dilantik di Rutan Pomdam Guntur Jaya, Jakarta Selatan, dan Khamanik dilantik di LP Bawanglatak, Menggala.


Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan diperbolehkannya bekas narapidana korupsi mengikuti pemilihan kepala daerah merupakan tindakan yang melawan akal sehat. Dia berpendapat, negeri ini seperti kekurangan orang.

Dikutip dari situs KPK, Taufiequrachman Ruki, yang pernah menjabat sebagai wakil ketua dan pelaksan tugas ketua KPK,  tidak mempersoalkan seorang tersangka ikut mencalonkan diri menjadi bupati atau gubernur sepanjang putusan pengadilan tidak mencabut hak politiknya. Tapi menurut Ruki, kalau masih ada calon yang tidak tersangka, sebaiknya tidak memilih calon yang  jadi tersangka.
“Apa masyarakat siap dipimpin (kepala daerah) yang tersangka?" katanya.

Isu tentang dibolehkannya calon kepala daerah berstatus tersangka ikut pilkada adalah perdebatan lama. Tahun lalu, DPR dan KPU bersepakat, tersangka tetap boleh ikut pilkada karena UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya persyaratan pencalonan kepala daerah, tidak mengatur soal itu. 


Kesepakatan antara DPR dan KPU itu mengacu pada UU Pilkada yang sudah menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan terhadap seseorang tersangka yang terancam hukuman pidana selama lima tahun tak diperbolehkan melenggang ke pilkada. Tapi karena status tersangka belum memiliki putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka dalam UU Pilkada tetap memperbolehkan maju dalam pilkada. 

Awal tahun ini, KPU mengusulkan agar ada larangan bagi calon yang berstatus tersangka ikut pilkada. Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, KPU ingin sejak awal, orang-orang yang mendaftarkan diri adalah pihak yang tidak memiliki persoalan hukum.
Mereka bisa punya haknya kembali apabila urusan hukum mereka sudah selesai. (*)


Sumber, rimanews

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...