Loading...

Minggu, 20 November 2016

loading...

Mari Selamatkan Muslim Rohingya, "Selamatkan Rohingya, Selamatkan Dunia !!!"

    Minggu, November 20, 2016   No comments

SriwijayaAktual.com - ROHINGNYA merupakan etnis minoritas Muslim yang mendiami Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang saat ini dikenal dengan provinsi Rakhine/Rakhaing. Itu sebabnya Rohingya dikenal juga sebagai Muslim Arakan yang populasinya berjumlah lebih kurang 1.000.000 jiwa dan ratusan ribu lainnya hidup dalam pengungsian di berbagai Negara (Bangladesh, Pakistan, Jazirah Arab, Malaysia-Thailand-Indonesia, Australia).

Sejak kemerdekaan negara Myanmar pada tahun 1948, Rohingya terus menerus menjadi etnis yang tertindas dan tidak diakui sebagai bagian dari 136 etnis yang diakui di Myanmar. Padahal, berdasarkan catatan sejarah, sebagai etnis mereka telah berdiam di Arakan sejak abad 7 M. Alias jauh sebelum Negara Burma/ Myanmar berdiri pada tahun 1948.

Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) mencatat bahwa etnis Rohingya selama beberapa dekade ini, utamanya sejak tahun 1940-an selalu mengalami penindasan, pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, pemiskinan, maupun diskriminasi baik oleh negara, pemerintah, maupun dari sesama penduduk yang berbeda etnis dan agama dengan mereka. Etnis Rohingya banyak yang tidak diakui kewarganegaraan Myanmar-nya. Juga, mereka tidak mendapatkan hak-hak selayak nya warga negara.

PIARA juga mendapati adanya fakta bahwa kekerasan dan penindasan terhadap etnis Rohingya dalam beberapa dekade ini telah menyebabkan ribuan warga Rohingya tewas dan rumah tinggal mereka dibakar, terjadinya penahanan dan penyiksaan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok mayoritas, kampanye anti rohingya dan anti Muslim, wanita-wanita Rohingya diperkosa, pembatasan gerak warga Rohingya untuk keluar dari wilayah Rakhine (bahkan untuk keluar kampung-nya pun sulit), pembatasan terhadap pernikahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai macam pelayanan publik lainnya.

Dalam konteks hukum HAM Internasional, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum merupakan hak yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dan pihak manapun termasuk negara (derogable rights) yang diakui dan diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Dan berdasarkan Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court, tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya selama berpuluh-puluh tahun adalah bentuk pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan berupa genocide dan crime against humanity.

Selanjutnya, pelanggaran berat HAM (Gross Violation of Human Rights) yang dialami oleh warga Rohingya tidak hanya mengancam eksistensi etnis Rohingya tetapi juga mengancam perdamaian dunia. Karena etnis Rohingya-pun adalah bagian dari warga dunia yang berhak hidup secara damai di dunia ini. Pembiaran yang dilakukan terhadap kejahatan yang massif dan sistematis tersebut merupakan wujud ketidakpedulian dunia atas nasib Rohingya. Kemana negara-negara peng-agung HAM? Dimana ASEAN? Dimana Dewan Keamanan PBB? Dimana negara-negara OKI? Dan dimana kepedulian terhadap sesama manusia?

PIARA sebagai lembaga yang dibentuk untuk melakukan penyadaran publik dan pembelaan terhadap etnis Rohingya, akan terus memberikan informasi dan advokasi secara produktif baik secara nasional maupun internasional untuk mendorong dihentikannya segala bentuk penindasan terhadap etnis Rohingya dan mendorong diakuinya serta dipenuhi hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

Untuk itu PIARA menyatakan sikap sebagai berikut:
Kepada Junta Militer Myanmar :
Pertama, mengutuk segala bentuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Rohingya baik yang terjadi di dalam maupun di luar Myanmar;
Kedua, mendesak pemerintah Myanmar dan masyarakat Myanmar non Rohingya untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia serta untuk membebaskan para tahanan Rohingya yang tak bersalah.
Ketiga, mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan Myanmar dan mengakui eksistensi warga Rohingya di Arakan sebagai bagian dari warganegara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.
Keempat, mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan hak-hak sipil dan politik yang sama terhadap warga Rohingya dalam hal pernikahan, berkeluarga, kebebasan bergerak dan bebas dari segala bentuk intimidasi dan diskriminasi.
Kelima, mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang sama terhadap warga Rohingya sebagaimana yang diberikan kepada warganegara Myanmar yang lain.

Kepada ASEAN
Pertama, mengeluarkan Myanmar sebagai Anggota ASEAN sebagai Negara yang tidak beradab yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida;
Kedua, memerintahkan kepada Pemerintah Myanmar untuk membuka Blokade Militer, Politik, Sosial dan Ekonomi terhadap Arakan dan Warga Rohingya.
Ketiga, memboikot SEA GAMES ke 27 di Naypyidaw, Myanmar apabila Myanmar tidak sanggup menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya dan dan tidak memberikan status kewarganegaraan bagi warga Rohingya.

Kepada Pemerintah Indonesia:
Pertama, untuk mengakomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia dengan pelayanan yang sesuai standar kemanusiaan serta untuk tidak mengembalikan mereka ke Myanmar apabila kondisi keamanannya belum kondusif.
Kedua, untuk terus menerus berjuang dalam ranah diplomasi regional dan internasional dalam memperjuangkan kesamaan hak penghentian kekerasan dan diskriminasi bagi warga Rohingya di Myanmar sesuai dengan amanat pembukaan dasar UUD 1945."Tuturnya seperti dialnsir FB Permalink @2012 


Imam Besar Masjid Istiqlal: Harus Ada Langkah Konkret untuk Tragedi Rohingya
JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasarudin Umar mengatakan, harus ada langkah konkret untuk membantu korban tragedi kemanusian di Rohingya. Nasarudin mengatakan, tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi juga harus ada bantuan realistis seperti logistik, papan dan sandang.

"Misalnya perlu selimut, mereka perlu pakaian bayi, susu untuk bayi-bayi mereka, makanan alat-alat bangunan, tenda dan sebagainnya. Di samping doa, harus ada wujud nyata. Saya tahu mereka itu sangat menderita," katanya saat ditemui di acara Konferensi Pecinta Allah 3, Gandaria City, Sabtu (19/11/2016) seperti dlansir republika.co.id.

Nasarudin mengatakan, Pemerintah Indonesia seharusnya mengambil sikap untuk menekan Burma, agar kekerasan dan diskriminasi terhadap umat islam segera dihentikan. "Pemerintah Indonesia (juga) harus memberikan penekanan terhadap masyarakat internasional, bahwa di situ ada pelanggaran HAM," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasarudin menyarankan untuk memanggil duta besar Myanmar sebagai bentuk protes terhadap perlakuan Myanmar pada umat muslim Rohingya. "Itu harus ada langkah-langkah konkret," ujarnya lagi.


Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Tekan Myanmar
JAKARTA - Komisi I DPR RI meminta Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah menyikapi persekusi yang dilakukan militer Myanmar terhadap umat Islam di Rohingya. Sebab, persekusi yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya sudah di luar batas kemanusiaan.

Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pihaknya sangat mengutuk keras tindakan aparat Myanmar. Juga menyesalkan tindakan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Selain itu telah mengarah pada pembersihan terhadap umat Islam di sana.

"Saya meminta kepada pemerintah (Indonesia) dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan atau menegur Pemerintah Myanmar," kata Abdul, Sabtu (19/11/2016) seperti dilansir republika.co.id.

Ia menerangkan, Pemerintah Indonesia bisa memperingatkan Pemerintah Myanmar untuk melindungi seluruh warga negaranya, dalam hal ini umat Islam di Rohingya. Pemerintah juga disarankan memberi tekanan kepada Pemerintah Myanmar.

Menurutnya, wajar Pemerintah Indonesia memberikan teguran. Sebab, di Asia Tenggara masih ada pemerintah yang melakukan tindakan seperti itu. Yakni tindakan melanggar hak asasi manusia.

Melakukan tekanan bisa dengan cara diplomasi. Mengutus diplomat Indonesia yang ada di Myanmar. Diplomat tersebut atas nama Pemerintah Indonesia melakukan upaya penekanan terhadap Pemerintah Myanmar untuk tidak melakukan persekusi. Juga tidak melakukan pembiayaran.

Sebelumnya, Indonesia melalui inisiatif wakil presiden sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Menurut Abdul, jika perlu pengungsi Rohingya bisa tampung lagi. "Saya kira kita sebagai negara mayoritas Muslim harus melakukan langkah-langkah sampai ke situ, jika diperlukan harus sampai ke situ," ujarnya.

Artinya, ditegaskan dia, Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim harus melakukan langkah-langkah konkret. Tujuannya untuk membela warga Rohingya atas nama membela hak asasi manusia.

"Kami umat Islam Indonesia berdoa semoga tindakan represif aparat (Myanmar) yang juga warga di sana itu segera berakhir, dan umat Islam bisa kembali hidup di sana menjalankan agamanya dengan baik," ujarnya.

Jokowi Didesak Hentikan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar
JAKARTA -- Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya. Sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel Perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.
 
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pada faktanya, Myanmar telah menjadi negara yang niradab melalui pembiaran bahkan diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Indonesia sebagai negara yang mengusung rasa kemanusian yang adil dan beradab, serta mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dinilai perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. 

"Saya mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera," ujar Dahnil, Sabtu (19/11/2016) dilansir republika.co.id.

Dia menyebut apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila. Menurut Dahnil, pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis. (Red).
Aksi unjuk rasa memprotes penindasan warga Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...