Loading...

Selasa, 20 Desember 2016

loading...

JPU Sebut, Penafsiran Terdakwa"Ahok Soal Q.S:Al-Maidah Ayat 51 Dapat Memecah Belah Bangsa

    Selasa, Desember 20, 2016   No comments

Loading...
Terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menangis dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, (13/12/2016).


JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Sidang kasus penodaan agama atau biasa juga  disebut penistaan agama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta utara yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Jaksa Penuntut Umum(JPU) menyampaikan jawaban atas eksepsi terdakwa pada sidang kedua kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut jaksa, jawaban atas ekseksi terdakwa dan penasehat hukum adalah hak jaksa.
Perbedaan persepsi hukum mengenai terpenuhi syarat formil dan materiil adalah hal wajar dalam sebuah persidangan.
Tujuannya adalah ciptakan persidangan yang objektif demi keadilan.

Menurut JPU,  keberatan secara umum yang disampaikan oleh terdakwa terutama terkait niat yang diakuinya tidak ada niat menistaan agama/penodaan agama dan menghina ulama.

Jaksa tetap berpendapat bahwa pernyataan yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu yang mengatakan “… jangan percaya dibohongi  Surat Al-Maidah ayat 51,” tetap bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam kaitan Pilkada DKI.

Di samping itu, jaksa menilah pembelaan atau penafsiran yang dilakukan Ahok dengan menuduh adanya oknum politisi busuk yang memanfaatkan Al-Qura'n Surat (QS) Al Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik justru bisa memecah belah kehidupan berbangsa.

“Pernyataan Saudara Terdakwa yang mengatakan surat Al Maidah 51 digunakan oleh para politisi busuk untuk kepentingan politik justru bisa memunculkan perpecahan umat,” ujar jaksa.

Jaksa juga menganggap terdakwa Ahok menempatkan dirinya orang yang paling benar dan paling mengetahui persoalan Surat Al Maidah ayat 51. Sehingga, Ahok bisa menyampaikan penafsiran sesuai pemahamannya.

“Terdakwa menempati seolah-olah orang paling benar dalam kaitan pilkada. Dia meminta orang untuk adu program dalam pilkada. Orang yang menggunakan Al Maidah 51 sebagai oknum yang pengecut,” ujar jaksa.

Dalam pandangan jaksa, setiap calon atau politisi boleh menggunakan berbagai cara selagi tidak bertentangan dengan UU yang berlaku dalam melakukan sosialisasi.

Sidang Lanjutan dengan agenda  bacaan putusan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara, akan dilaksanakan  pada hari Selasa 27 Desember 2016. (sl.ak)

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...