Loading...

Senin, 13 Februari 2017

loading...

Aktifnya Kembali Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta, Resmi Digugat ke PTUN

    Senin, Februari 13, 2017   No comments

Loading...


JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), siang ini resmi mendaftarkan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, karena Mendagri, Tjahjo Kumolo tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta. 

"Tujuan kami ingin bantu pemerintah, khususnya mendagri agar dapat melaksanakan tugas tugas pemerintahannya dengan koridor hukum. Kita uji di PTUN apakah itu tepat atau tidak, karena menurut hemat kami, langkah yang harus dilakukan kemendagri adalah mengeluarkan surat putusan untuk memberhentikan sementara, karena Ahok sudah menjadi terdakwa," kata Ketua Dewan Penasehat ACTA, Hisar Tambunan usai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, hari ini, Senin (13/2/2017), seperti dilansir laman  rimanews. 

Sejak Sabtu (11/2/2017), Ahok resmi kembali menjabat gubernur DKI Jakarta. Ahok resmi menyandang jabatan orang nomor satu di Jakarta, usai Plt gubernur DKI, Sumarsono menyerahkan jabatannya. Ahok tak diberhentikan Ahok oleh kemendagri, dengan alasan masih menunggu tuntutan dari jaksa. Ahok telah didakwa jaksa dengan Pasal 156 dan 156a dengan ancaman lima tahun penjara. 

"Kalau keputusan Mendagri ini benar di pengadilan, maka posisi Ahok makin kokoh. Ini jadi rekor baru, gubernur sekaligus jadi terdakwa dan baru ada di Indonesia," ujar Hisar. 


Senada dengan Hisar Tambunan, Wakil Sekjen ACTA, Yustian Dewi Widiastuti mengatakan dasar hukum gugatan PTUN ini adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera. 

Dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, berbunyi, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia." 

"Merujuk pada kasus pemberhentian Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi yang didakwa dengan dua pasal yang ancamannya "lebih dari" dan "kurang dari" lima tahun. Ahmad Wazir baru jadi tersangka, telah diberhentikan," katanya. 

Petitum utama dalam gugatan ini, adalah agar Majelis Hakim mewajibkan tergugat (Mendagri) menerbitkan pemberhentian sementara Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. (*)

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...