Loading...

Rabu, 22 Februari 2017

loading...

Freeport Sebaiknya Angkat Kaki Dari Indonesia !!!

    Rabu, Februari 22, 2017   No comments

Loading...
Mahyudin Rumata

SriwijayaAktual.com - Tanpa sadar PT. Freeport Indonesia (PTFI)  sudah  menyertai kegagalan pembaharuan agraria dan ketidakadilan sosial di Indonesia. PTFI telah menjadi problem historis yang harus di tuntaskan.

Apresiasi kepada Negara melalui Kementerian ESDM yang menekan PTFI untuk tidak meributkan regulasi terkait perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Karena kewajiban bagi siapapun yang berinvestasi dalam negeri untuk mematuhi hukum nasional Indonesia.

PT. Freeport Indonesia mestinya tahu diri bahwa dgn kurang lebih 25 tahun beroperasi di Indonesia dgn kontribusi yang tidak signifikan untuk Indonesia mestinya mengikuti apa yang menjadi keinginan Indonesia. Karena semenjak menambang emas di Indonesia berdasarkan KK perpanjangan pada tahun 1991, Freeport hanya membayar royalti emas kepada indonesia sebesar 1 persen hingga kini, padahal jika mengacu pada PP No.45 Tahun 2003 Tentang PNBP, seharus 3, 75 persen harga jual kale tonase.

Sudah begitu, sejak masuk ke tanah papua berdasarkan KK generasi pertama tahun 1967, Freeport melaporkan pihaknya hanya menambang tembaga. Padahal pada tahun 1978 Freeport ketahuan selain mengekspor tembaga, juga mengekspor emas.

Jika menggunakan rumus probabilitas, membandingkan royalti emas 1 persen dengan royalti emas 3,75 persen semenjak 2003 hingga 2010. Kerugian negara mencapai $256.179.405,00. Kerugian negara tersebut di dapat dari total royalti emas 3,75 persen (2003-2010) di kurangi total royalti 1 persen (2003-2010). Sehingga pada akhirnya sumberdaya agraria ini sama sekali tidak memiliki manfaaf untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya rakyat papua.

Selain negara di rugikan, kehadiran Freeport menjadi salah satu biang konflik agraria dan sumber masalah di Indonesia. Potensi konflik akibat dari penguasaan tanah untuk kepentingan pertambangan, tak hanya melibatkan beberapa pihak namun telah merangsek ke sendi-sendi kehidupan sosial lainnya.

Problem lain yang hingga kini belum selesai dengan kehadiran PTFI adalah masyarakat adat setempat (Amungme, Kamoro, Damal, Dani, Moni, Ekari dan Nduga) tidak mengetahui persis tapal batas wilayah konsesi PT. Freeport. Hal ini telah menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat yang sedang berburu di wilayah adat yang menjadi basia klaim. Namun juga di klaim oleh Freeport sebagai wilayah konsesi. Sebagai pemilik hak atas tanah dan sumberdaya alam mereka berhak mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dgn kehadiran Freeport sesuai semangat FPIC

Daripada kehadirannya menambah panjang problem keagrarian, alangkah baiknya PT. Freeport Indonesia segera angkat kaki dari Indonesia !!!. "Tegasnya Yudi seperti release yang dikirim ke redaksi SriwijayaAktual.com (22/2/2017).


Penulis Oleh, Mahyudin Rumata
Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...