Loading...

Senin, 20 Februari 2017

loading...

Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun Penjara

    Senin, Februari 20, 2017   No comments

Loading...
Dok: Mantan ketua DPD RI, Irman Gusman

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Mantan ketua DPD RI, Irman Gusman divonis 4 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dianggap terbukti menerima suap Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi. 

"Mengadili, menyatakan terdakwa Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamolango dalam sidang putusan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2/2017).  

Irman terjaring operasi tangkap tangan KPK, 21 Juli 2016 di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pada saat penangkapan, KPK menyita uang Rp 100 juta dari rekan Irman bernama Memi. Uang itu diduga berhubungan dengan permohonan pembelian gula impor ke Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Barat sebanyak 3.000 ton untuk mendapatkan pasokan gula, tapi Irman saat itu sempat menolak disebut menerima suap . 

Vonis yang dijatuhkan hari ini, lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK yang menuntut Irman dengan hukuman 7 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Irman Gusman selesai menjalani pidana pokoknya. 

Majelis hakim yang terdiri atas Nawawi Pamolango, Jhon Halasan Butarbutar, Franky Tambuwun, Ansyori Syaifuddin dan Muhammad Idris Muhammad Amin juga setuju untuk mencabut hak politik Irman berdasarkan dakwaan alternatif pertama dari pasal 12 huruf b No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Menetapkan mencabut hak terdakwa Irman Gusman untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung terdakwa Irman Gusman selesai menjalani pidana pokok," tambah Nawawi. 

Pertimbangannya majelis adalah pencabutan hak politik itu sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf d UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 

"Tujuan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih adalah untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali seseorang yang menduduki jabatan publik seperti anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun pejabat publik lainnya karena anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan perwakilan masyarakat yang menampung aspirasinya maka anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak selayaknya berperilaku koruptif," ungkap hakim Nawawi. 

Atas putusan itu, Irman menyatakan "Putusan ini tentu berat untuk saya" dan  Irman  pikir-pikir.
"Jadi saya mengucapkan terima kasih atas putusan yang mulia, saat ini kami mohon waktu untuk pikir-pikir untuk memberikan kesempatan kepada kami, mudah-mudahanan kami bisa memutuskan lebih baik," kata Irman. 

Sedangkan jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan pikir-pikir. (*)


Sumber, antara
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...