Loading...

Selasa, 14 Februari 2017

loading...

Mendagri Minta Fatwa MA Terkait Pemberhentian Ahok

    Selasa, Februari 14, 2017   No comments

Loading...


JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyampaikan surat permohonan fatwa hukum ke Mahkamah Agung ihwal pro dan kontra pemberhentian sementara atau penonaktifan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sudah  berstatus terdakwa.
"Sudah kami sampaikan ke sekretariat MA," ujar Tjahjo di Jakarta, seperti dilansir Antara, hari ini, Selasa (14/2/2017). 

Permohonan fatwa MA ini merujuk pada perintah Presiden RI Joko Widodo menyikapi kontroversi kembalinya Ahok menjabat sebagai gubernur DKI, usai menjalani masa cuti kampanye sejak 28 Oktober sampai 11 Februari lalu.  

Tjahjo mengatakan, semula dirinya akan langsung menemui Ketua MA, namun karena MA sedang melakukan rapat paripurna, maka surat permohonan pendapat hukum itu dititipkan melalui sekretariat MA. 
"Semoga bisa diterima Ketua MA," ujar Tjahjo. 

Menurut Tjahjo permohonan pendapat hukum ke MA dilayangkan karena Kementerian Dalam Negeri menghargai pendapat anggota DPR RI dan para pakar hukum, baik yang berpendapat sama dengan Kemendagri maupun yang berpendapat lain.  

Kemendagri sejauh ini berpendapat penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama masih perlu menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan kasus terdakwa Gubernur DKI.
"Jadi saya belum putuskan diberhentikan atau tidak. Prinsipnya masih menunggu pasal mana yang digunakan sebagai tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena berbagai pendapat muncul, maka sebagaimana arahan Bapak Presiden dimintakan pendapat hukum dari MA," kata dia.  

Tjahjo mengatakan, dasar dari pemerintah belum menonaktifkan Ahok yakni: 

1. Status terdakwa Saudara Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI) sesuai dengan Register Perkara nomor IDM.147/JKT.UT/12/2016 tangggal 1 Desember 2016. 

2. Dalam sidang di pengadilan, Saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melanggar ketentuan Pasal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan dakwaan alternatif kedua Pasal 156 dengan Ancaman Pidana maksimal 4 tahun penjara. 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya "Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya. 

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud Kemendagri bersikap untuk tidak memberhentikan sementara Saudara Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimana tuntutan Saudara Basuki Tjahaja Purnama maksimal 5 Tahun. (rima) 

 Baca Juga Ini; Akhirnya, Jokowi Angkat Bicara Terkait Status Ahok Aktif Kembali Sebagai Gubernur DKI Jakarta

 
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...