Loading...

Selasa, 07 Februari 2017

loading...

MUI Sebut Jika Diwajibkan, Sertifikasi Khatib Akan Kontraproduktif

    Selasa, Februari 07, 2017   No comments

Loading...
Khatib Jumat (Net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan rencana program sertifikasi khatib Jumat oleh pemerintah jika bersifat wajib akan sulit dilaksanakan dan dikhawatirkan terkesan ada intervensi atau pembatasan oleh pemerintah. 

"Jika sudah begitu, program sertifikasi justru akan menjadi kontraproduktif bagi banyak pihak," kata Zainut di Jakarta, Senin (6/02/2017). 

Dia mengatakan sertifikasi itu sejatinya memiliki tujuan baik yaitu untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dai baik dari aspek materi maupun motodologi. 

"Disadari atau tidak kondisi masyarakat kita tengah berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi dan informasi. Jadi keharusan untuk meningkatkan kemampuan dai mutlak diperlukan agar benar-benar dapat menyampaikan pesan-pesan agama secara baik dan paham kondisi faktual serta kebutuhan masyarakat sesuai zaman," kata dia. 

Akan tetapi, kata dia, program tersebut harus dilaksanakan oleh ormas Islam atau masyarakat bukan oleh pemerintah. 

Pemerintah, lanjut dia, seharusnya hanya bertindak sebagai fasilitator sehingga akan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam menyiapkan kader-kader dakwah yang mumpuni baik dari aspek materi maupun metodologi. 

"MUI dapat memahami gagasan Menteri Agama tersebut sepanjang program tersebut bersifat voluntary (sukarela) bukan mandatory (keharusan atau kewajiban)," katanya. 

Dia mengatakan sifat sukarela harus dikedepankan daripada bersifat kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum."Tutupnya. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Net)
Masjid Dibangun Masyarakat, Tidak Mudah Sertifikasi Khatib.
Sebelumnya seperti diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)  menilai tidak mudah untuk melakukan sertifikasi khatib atau penceramah salat Jumat karena masjid di Indonesia dibangun oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah.  

"Masjid di Indonesia dibangun dan diatur oleh masyarakat. Dakwah di Indonesia itu dakwah komunitas sehingga tidak mudah untuk mengatur itu," kata Wapres JK di Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Juma't (3/2/2107)

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,  mengatakan,  wacana mengenai sertifikasi khatib atau penceramah salat Jumat merupakan aspirasi dari masyarakat. 

Lukman mengatakan pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan wewenang standarisasi khatib kepada para ulama yang ada di organisasi kemasyarakatan Islam. 

"Pemerintah tidak bertindak sendirian untuk menetapkan sertifikasi khatib. Untuk aspirasi permintaan sertifikasi juga merupakan arus besar dari kalangan masyarakat yang diwakili ormas Islam. 

Menurut Lukman, ada kecenderungan beberapa masjid menyampaikan khutbah yang justru memicu perpecahan umat Islam karena isi ceramah yang kontradiktif dengan nilai ke-Islaman itu sendiri. 

Sementara JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan, di dunia ini hanya tiga negara yang masjidnya dibangun oleh masyarakat yaitu Indonesia, India dan Pakistan.  

Selebihnya masjid-masjid dibangun oleh pemerintah seperti Malaysia, negara-negara Timur Tengah hingga Turki.
"Kalau di Malaysia justru khutbah itu tersentralisasi karena imam merupakan pegawai pemerintah," katanya. 

Di samping itu, jumlah masjid di Indonesia juga mencapai sekitar satu juta dengan jumlah mubalig seperti khatib termasuk imam sekitar lima juta orang.
"Memang tidak mudah, tapi yang penting harus tahu keahliannya," Tandasnya. (RN)


Source, antaranews
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...