Loading...

Jumat, 10 Februari 2017

loading...

SK Penonaktifan Ahok Tidak Dikeluarkan Mendagri, Ini Alasannya ...

    Jumat, Februari 10, 2017   No comments

(Istimewa)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  – Tersangka kasus penistaan agama yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, bakal kembali memimpin Jakarta pada 12 Februari nanti.

Ini karena, masa cutinya berakhir dan Ahok akan kembali menjabat sebagai Gubernur DKI defenitif. Ahok dapat kembali menjabat karena sampai saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tak kunjung menerbitkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan Ahok yang sudah berstatus terdakwa tersebut.

Lalu apa alasan Mendagri? Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, beralasan, pihaknya belum bisa mengeluarkan SK penonaktifan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus Ahok belum juga memutuskan berapa lama Ahok akan dituntut.

"Jaksa itu kan mendakwa dua pasal 156 sama 156a (KUHP). Kalau sekarang kami berhentikan menggunakan dakwaan pasal 156a, terus tuntutannya menggunakan pasal satunya, ya kami digugat toh," kilah Widodo, Kamis (9/2/2017), dikutip dari jpnn.com.
Ia beranggapan, pasal 156 memiliki hukuman maksimal empat tahun dan pasal 156a lima tahun. Sementara sebagaimana ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemendagri baru bisa memberhentikan kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, jika tuntutannya kurungan penjara lima tahun ke atas.

"Kalau dakwaannya tunggal hanya satu pasal (156a,red) tentu saya akan pakai itu (sebagai dasar penerbitan SK penonaktifan Ahok,red). Nah masalahnya, ini berlapis. Sehingga tuntutannya menggunakan pasal yang mana, kan belum diketahui," ucap Widodo. (*)


loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...