SriwijayaAktual.com - PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyelesaikan agenda Sidang Tanwir di Ambon. Kata tanwir berasal dari Bahasa Arab, berarti pencerahan (aufklarung, enlightenment). Itu berarti sebagai gerakan Islam Muhammadiyah harus terus melakukan dakwah pencerahan.

Gerakan pencerahan dimulai dari kiprah ideolog sekaligus pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, untuk meluruskan arah kiblat Masjid Besar Kauman. Ijtihad Kiai Dahlan kemudian memicu konflik dengan pejabat pemerintah, Kanjeng Penghulu Kamaludiningrat. Akibatnya, musala tempat pengajian Kiai Dahlan dan murid-muridnya dirobohkan. Peristiwa perobohan musala sama sekali tidak menyurutkan dakwah Muhammadiyah. Bahkan ijtihad Kiai Dahlan merambah ke berbagai bidang, tidak sebatas meluruskan kiblat salat.

Jika melihat kiprahnya, tampak sekali Kiai Dahlan telah melampaui zamannya. Kiai Dahlan mempelopori penggunaan Bahasa Jawa dan Melayu untuk berkhutbah Jumat. Juga memperbaiki pengelolaan ibadah haji, program mubalig keliling, shalat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, penafsiran Alquran dengan bahasa lokal, dan pembentukan badan amil zakat. Di bidang pendidikan, Kiai Dahlan mengupayakan terbentuknya sekolah modern dengan sistem klasikal. Kurikulum pendidikan masa itu diperbarui dengan mengintegrasikan ilmu umum dan agama.

'Kewelasasihan’
Di bidang kesehatan, Kiai Dahlan telah meletakkan dasar-dasar pembangunan rumah sakit melalui majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Tokoh Budi Utomo, Dokter Soetomo, yang pernah menjabat penasihat Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah bidang kesehatan, merupakan figur yang sangat berjasa dalam pengembangan rumah sakit. Pada 1924, Dokter Soetomo ditunjuk untuk meresmikan poliklinik Muhammadiyah di Jalan KH Mas Mansur, Surabaya.

Saat berpidato, Dokter Soetomo menyampaikan alasan dirinya bergabung dengan Muhammadiyah. Dia menyampaikan bahwa paham ‘kewelasasihan’ yang diajarkan Kiai Dahlan melalui berbagai kegiatan PKO telah memikat hatinya. Tatkala meresmikan poliklinik Muhammadiyah Surabaya itulah Dokter Soetomo mengajak undangan untuk menyumbang. Ajakan ini disambut hadirin dengan antusias. Peristiwa ini menarik karena sebagian besar undangan adalah ‘noni-noni’ Belanda. Dengan sukarela noni-noni Belanda menyerahkan cincin, gelang, dan kalung yang dikenakannya untuk disumbangkan ke poliklinik Muhammadiyah.

Kini Muhammadiyah sukses melewati usia satu abad. Hebatnya, Muhammadiyah konsisten melakukan dakwah amar makruf nahi munkar, tanpa sekalipun tergoda menjadi partai politik. Karena tantangan yang dihadapi saat ini berbeda, orientasi dakwah Muhammadiyah juga harus berubah. Jika pada periode awal, pendiri dan ideolog Muhammadiyah sukses meluruskan arah kiblat sholat, pertanyaannya mampukah generasi Muhammadiyah sekarang meluruskan kiblat bangsa?

Pertanyaan itu penting karena situasi kehidupan bernegara sedang menghadapi banyak persoalan seperti ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan ketakadilan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Soal kedaulatan dan keadilan sosial itulah yang menjadi materi utama Sidang Tanwir di Ambon. Sidang Tanwir di Negeri Seribu Pulau inipun menghasilkan Resolusi Ambon yang berisi lima poin penting.

Meluruskan
Pertama, kedaulatan dan keadilan sosial merupakan asas, napas, serta tujuan yang menggerakkan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan perdamaian dunia. Kedua, kedaulatan berarti kemerdekaan, yakni bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Ketiga, keadilan sosial bermakna pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat. Keempat, semua pihak harus menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa sering dipertaruhkan berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam, dan menggusur rakyat kecil.

Kelima, pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang prorakyat, menegakkan hukum dengan seadiladilnya, dan mengelola sumber daya alam berdasarkan amanah konstitusi. Pemerintah juga harus menata sistem kepartaian sehingga lebih aspiratif, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan telah mendikte praktik penyelenggaraan negara.

Melalui Resolusi Ambon, Muhammadiyah ingin meluruskan kiblat bangsa. Sebagai pilar civil society Muhammadiyah mendorong pemerintah mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial untuk Indonesia berkemajuan. (*)


*(Dr Biyanto. Dosen UIN Sunan Ampel dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 2 Maret 2017)