Loading...

Minggu, 05 Maret 2017

loading...

DPR Apresiasi Polri Dipercaya Arab Saudi, "Kerjasama Polri-Kepolisian Arab Saudi Haruskan Perubahan UU"

    Minggu, Maret 05, 2017   No comments


JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan kerjasama antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Arab Saudi yang sepakat memerangi terorisme dan radikalisme mencerminkan kepercayaan dan pengakuan atas kinerja Polri memberantas terorisme. 

“Pilihan Arab Saudi untuk menjadikan Polri sebagai mitra mencerminkan kepercayaan dan pengakuan akan kompetensi dan kualifikasi Polri memerangi terorisme. Kerja sama Polri-Kepolisian Kerajaan Arab Saudi tampak jelas masuk dalam prioritas Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al Saud karena dokumen nota kesepahaman kepolisian kedua negara itu termasuk dalam 11 nota kesepahaman yang sudah disiapkan untuk ditantangani para pejabat kedua negara,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/3/2017). 

Apalagi,  sambung Bambang, momen penandatanganannya disaksikan langsung oleh Raja Salman dan Presiden Joko Widodo. Ketika berpidato di DPR pun, Raja Salman menekankan pentingnya kerjasama menghadapi terorisme. 

“Kesepakatan itu sangat penting dan strategis bagi kedua negara. Sebab, Indonesia terus dibayangi ancaman terorisme, sedangkan Arab Saudi juga pernah menjadi target serangan teroris, sebagaimana tercermin dari peristiwa tiga serangan bom bunuh diri pada Juli 2016. Salah satunya terjadi di dekat Masjid Nabawi, Madinah,” ujarnya politisi Partai Golkar itu. 

Selain itu, dengan menjadikan Polri sebagai mitra, Arab Saudi juga ingin menegaskan bahwa komunitas internasional sangat  mengharapkan peran signifikan Indonesia dalam merespons jaringan ISIS, karena Polri memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk pekerjaan itu. 

“Kerja sama itu diyakini sebagai pilihan dan kehendak Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, sehingga kesepakatannya langsung ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Kepolisian Kerajaan Arab Saudi Usman al Mughrij di Istana Bogor, Rabu (1/3/2017) kemarin. 

Dari pertemuan itu, kata Bambang, Indonesia dan Arab Saudi sepakat memerangi kejahatan lintas negara. Ada belasan poin kesepakatan. Tetapi prioritasnya adalah merespons terorisme masa kini. Seperti dikemukakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi, yang terpenting adalah kesepakatan memerangi ISIS. 

“Karena itu, Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi merumuskan strategi memerangi terorisme dan pendanaannya,” kata Bambang. 


Kerjasama Polri-Kepolisian Saudi Haruskan Perubahan UU.
Kerjasama antara Kepolisian RI dan Kepolisian Arab Saudi dalam memberantas terorisme dan radikalisme yang telah ditandatangani kedua pihak mengharuskan dilakukan revisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Revisi UU tersebut dalam rangka penguatan unit-unit di Mabes Polri seperti Densus 88. 

Penguatan unit-unit anti-teror seperti Densus 88 Mabes Polri menjadi kebutuhan mendesak.  Kebutuhan itu tercermin pada pilihan kerjasama Polri dengan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi yang sepakat memerangi terorisme dan radikalisme. Dengan kesepakatan ini, Arab Saudi secara tidak langsung mengingatkan Indonesia tentang betapa seriusnya ancaman terorisme masa kin.
Dok: Bambang Soesatyo
Lagi pula, teroris masa kini terus mengembangkan kemampuan sejalan dengan perkembangan teknologi modern, serta  mampu membentuk sindikasi melalui bentang jaringan di berbagai negara. untuk mengantisipasi masa depan ancaman terorisme itu, Indonesia harus terus memperkuat unit-unit anti-teror seperti Densus 88,” ujarnya. 

Dalam rangka penguatan unit-unit seperti Densus 88, juga diperlukan juga kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan negara dalam menindak siapa pun yang terindikasi sebagai teroris. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme.  

“Dengan demikian, alasan serta pertimbangan di balik Kesepakatan Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi ini diharapkan bisa menginsipirasi DPR dalam merevisi Undang-undang (UU) Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, Arab Saudi  telah mengingatkan betapa seriusnya ancaman terorisme masa kini. Negara butuh wewenang besar dan keleluasaan, karena ancaman terorisme akan selalu ada untuk rentang waktu yang sulit diprediksi,” Tandasnya Bambang Soesatyo. (*)


Source, rimanews
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...