Loading...

Selasa, 07 Maret 2017

loading...

'Polisi Terkorup se Asia Pasific'

    Selasa, Maret 07, 2017   No comments

Loading...
(Ilustrasi/Net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Kepolisian menempati peringkat pertama sebagai lembaga paling korup di kawasan Asia Pasific, berdasarkan survei meter Global Corruption Barometer (GBC) 2017 oleh Transparency International (TI).  

"Polisi menempati urutan pertama dengan 39 persen. Publik menganggap polisi adalah lembaga paling korup, disusul lembaga legislatif 37 persen,  legislatif daerah 35 persen, birokrasi 35 persen dan kementerian 31 persen," ujar Manajer Riset TI Indonesia, Wawan Suyatmiko, saat peluncuran Global Corruption Barometer (GBC) 2017 di D'Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Survei se-Asia Pasifik dilakukan terhadap 21.861 responden di 16 negara. Penelitian dilakukan dari Juli 2015 hingga Januari 2017. Kuesioner diterjemahkan ke dalam bahasa lokal untuk masing-masing negara.  

Di tiap negara, sampel survei diperhitungkan secara proporsional menjadi perwakilan nasional dari semua orang dewasa di negara tersebut. Negara-negara yang masyarakatnya dilakukan survei selain Indonesia yaitu India, Srilangka, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand dan Malaysia.  

Wawan menjelaskan, hasil ini memberikan gambaran bahwa korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik. Ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap. GCB memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara. 

Di Indonesia, survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dan telepon. Pengambilan data dilakukan pada 26 April sampai 27 Juni 2016.
"Sampel dikelompokkan berdasarkan daerah dan tingkat urbanisasi. Kalangannya adalah rumah tangga yang dipilih secara acak," kata Wawan. 

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko mengungkapkan, bahwa hasil ini menunjukan bahwa anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik itu perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap masyarakat yang jadi whistleblower. "Tambahnya

Pemerintah harus menepati janji untuk memberantasan korupsi, termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. 

"Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup," beber Dadang. (*)


Sumber, rimanews
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...