Loading...

Kamis, 04 Mei 2017

loading...

oH..Ternyata, Desa Sendi Tidak Diakui Pemerintah, Begini Cara Warganya Bertahan

    Kamis, Mei 04, 2017   No comments

Foto: Enggran Eko Budianto

MOJOKERTO-JATIM, SriwijayaAktual.com Belum diakuinya Sendi menjadi sebuah desa oleh Pemkab Mojokerto, memaksa warganya mandiri. Penduduk eks Desa Sendi secara swadaya menata pembangunan perekonomian dan fasilitas umum di kampung mereka tanpa sedikit pun bantuan dari pemerintah.

Sendi yang tak berpenghuni sejak perang kemerdekaan, kembali ditempati sejak tahun 1999. Orang-orang yang merasa sebagai ahli waris dari penduduk asli Sendi, berbondong-bondong menetap di wilayah eks Desa Sendi.

Perpindahan penduduk ke eks Desa Sendi secara bertahap hingga kampung di lereng Gunung Welirang saat ini dihuni 50 kepala keluarga atau 86 jiwa. Namun, menurut Pemerintah Desa Pacet, penduduk Sendi 67 KK. Sebelum itu, penduduk eks Desa Sendi merupakan warga desa sekitar, seperti Desa Pacet, Sajen, Padusan, dan Petak.

Namun, kembalinya warga Sendi terbilang terlambat. Sejak Indonesia merdeka 72 tahun lalu, Sendi tidak lagi diakui sebagai desa oleh Pemkab Mojokerto. Selain itu, hampir seluruh wilayah Sendi telah dikuasai oleh Perhutani Kawasan Pemangku Hutan (KPH) Pasuruan.

Hanya tersisa lahan kurang dari 24 hektare yang sebagian milik sah warga Sendi, sebagian lainnya tanah ganjaran para perangkat Desa Sendi di masa lalu yang kini dititipkan untuk dikelola oleh Pemerintah Desa Pacet.

Kondisi ini justru memantik perlawanan dari penduduk eks Desa Sendi. Mereka nekat menetap di lahan Perhutani sembari membentuk wadah pergerakan, Forum Perjuangan Rakyat (FPR) Sendi yang diketuai oleh Supardi (59). Selain menjadi wadah perjuangan warga untuk meminta kembali tanah Sendi, FPR bisa dibilang sebagai pengganti pemerintahan desa.

"Warga Sendi banyak yang tak punya lahan dan tempat tinggal karena asal usulnya mengungsi, maka saya ajak musyawarah hingga sepakat untuk mengembalikan Sendi menjadi desa," kata Supardi  Rabu (3/5/2017), dikutip dari detikcom.

Pria yang akrab disapa Pak Toni ini menjelaskan, jumlah orang yang dinilai mempunyai hak atas lahan di wilayah eks Desa sendi mencapai 236 KK. Dari jumlah itu, yang memilih menetap di eks Desa Sendi hanya 50 KK, sedangkan sisanya tinggal di desa sekitar, seperti Pacet, Padusan, Sajen, dan Petak. Warga yang menetap, menempati dan menggarap lahan yang sampai saat ini dikuasai Perhutani.

"Luas wilayah Sendi menurut versi sejarah saksi hidup 212 hektare, semua saya bagi ke ahli waris Desa Sendi. Sebagian untuk tempat tinggal, pertanian sayur, dan pertanian serta hutan. Rata-rata per KK kebagian tak sampai satu hektare, sekitar 8.000 meter persegi," ujar bapak dua anak ini.

Tak diakuinya Sendi sebagai desa yang berimbas pada nihilnya pembangunan, tak membuat penduduk eks Desa Sendi berpangku tangan. Sejumlah fasilitas umum mereka bangun secara swadaya. Mulai dari masjid, taman pendidikan Al Quran (TPQ), balai pertemuan, pembangkit listrik tenaga air, hingga pipanisasi air yang menjamin pasokan listrik dan air ke rumah dan warung penduduk.

Bahkan, penataan perekonomian warga juga dilakukan secara mandiri. Salah satunya dengan membangun pusat wisata kuliner nasi jagung Sendi dan gerakan penanaman bambu. Selain menjadi mata pencaharian warga setempat, keberadaan pusat kuliner juga menyumbang pendapatan kas FPR dari ongkos parkir pengunjung.

Penanaman bambu hasilnya juga dimasukkan ke kas. Uang bersama ini lah yang digunakan warga untuk melakukan pembangunan sejumlah fasilitas umum di eks Desa Sendi.

"Dari pembayaran listrik dan air warga juga kami masukkan ke dalam kas FPR. Kalau air sebulan Rp 5 ribu per KK, sedangkan listrik tarifnya bervariasi," ungkapnya.
Foto: Enggran Eko Budianto
Senada dengan penduduk eks Desa Sendi lainnya, Supardi berharap Sendi segera ditetapkan menjadi desa oleh Pemkab Mojokerto. Sehingga pembangunan berbagai fasilitas umum yang selama ini dikeluhkan warganya, segera terealisasi. Selain itu, warga juga meminta kembali hak atas tanah mereka di eks Desa Sendi.

"Tanah warga Sendi dikuasai negara melalui Perhutani, tapi masyarakat punya kepentingan hidup, kalau pemerintah mengembalikan ke masyarakat, kami juga bayar pajak," tandasnya.  (*)

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...