Loading...

Senin, 08 Mei 2017

loading...

Pembubaran Ormas Harus Melalui Pengadilan

    Senin, Mei 08, 2017   No comments

Loading...
Hizbut Tahrir Indonesia (net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Pembubarkan organisasi massa (Ormas)  harus melalui keputusan pengadilan, termasuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menurut mantan Ketua Pansus UU Ormas DPR, Abdul Malik Haramain 
“Tidak serta merta mencabut atau membubarkan,” kata Malik di Jakarta, Senin (8/5/2017). 

Pernyataan Malik ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan akan membubarkan HTI karena terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasilan dan UUD 1945. 

Menurut Wiranto, ada sejumlah alasan pemerintah membubarkan ormas tersebut. Diantaranya, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mencapai tujuan nasional dan kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan asas dan ciri Pancasila, UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. 


Malik mengamini pernyataan Wiranto bahwa ormas yang dicabut status ataupun dibubarkan adalah mereka yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Ormas azasnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Kalau ada ormas yang tidak setuju dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, melakukan gerakan nyata, maka pemerintah bisa lakukan tindakan, bisa menghentikan seluruh aktivitasnya atau pemerintah bisa membubarkan ormas itu. Dalam UU itu instrumen untuk menghentikan atau membubarkan ormas itu sudah ada prosedurnya,” kata Malik.

“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," sambungnya. (*) 


loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...