Loading...

Selasa, 09 Mei 2017

loading...

Wapres RI H. Jusuf Kalla: Pembubaran HTI lewat Proses Hukum

    Selasa, Mei 09, 2017   No comments

Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla (Dok)
JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan dilakukan lewat jalur hukum.

Dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/05/2017), JK mengatakan, sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto mengenai pembubaran HTI. 

"Jadi memang, kalau itu melanggar, dan kita tidak setuju. Prosesnya nanti lewat hukum, pengadilan. Saya sudah berbicara dengan Menkopolhukam Wiranto, itu prosesnya hukum," katanya, dikutip dari laman antaranews. 

Pada Senin (8/5/2017), Menkopolhukam RI, Wiranto mengatakan bahwa  HTI tidak menjalankan peran positif, menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI serta terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sehingga pemerintah merasa perlu mengambil langkah hukum yang tegas untuk membubarkan HTI. 


Sementara itu sebelumnya sperti yang diberitakan, HTI membantah semua tudingan tersebut dan menilai niat pemerintah membubarkan organisasi mereka karena tidak berdasar sama sekali.

Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, selama lebih dari 20 tahun, mereka terbukti mampu melakukan dakwah dengan tertib, santun, dan damai serta sesuai prosedur yang ada.

"Oleh karena itu, tudingan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tudingan mengada-ada," tegasnya.

Menurut Ismail, ajaran Islam yang mereka dakwahkan juga tidak bertentangan dengan Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 17/2013 tentang Ormas.

HTI juga berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan mendidik kader-kadernya untuk menjadi pribadi bertakwa dan berkarakter mulia. Ketika terjadi bencana, seperti tsunami di Aceh pada 2004, HTI turun langsung memberikan bantuan.

Selain itu, lanjut Ismail, HTI juga secara konsisten terlibat dalam usaha mengkritisi setiap peraturan perundang-undangan liberal yang bakal merugikan bangsa dan negara, seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal dan lain-lain.

Dia menjelaskan bahwa HTI terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan (BHP) sehingga memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah, dan pemerintah semestinya menjaga dan melindungi hak tersebut. (*)


loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...