OPINI-SriwijayaAktual.com - SETELAH hampir setengah tahun, sejak pertama kali mewacanakan pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada Desember 2016, akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan dasar hukum bagi pembentukan lembaga tersebut. Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 19 Mei 2017 dan diundangkan empat hari kemudian (23/5).

Perlu mendapat catatan mula bahwa Presiden akhirnya menggunakan term ‘pembinaan’bukan ‘pemantapan’. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua term tersebut memiliki tekanan yang sedikit berbeda. Pemantapan cenderung untuk peneguhan agar kukuh, kuat, dan tidak goyah. Sedangkan pembinaan lebih berorientasi pada tindakan penyempurnaan untuk hasil yang lebih baik.

Politik Simbol
Di luar perspektif leksikal tersebut, penggunaan kata ‘pembinaan’ sebagai substansi tugas UKPPIP mengingatkan kita pada Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang dibentuk oleh Presiden Presiden Soeharto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 10 Tahun 1979. BP7 sepanjang pemerintahan Soeharto memikul tugas utama sebagai tangan kanan Presiden dalam pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Mulai dari konsep hingga implementasi. Sebagaimana jamak diketahui, BP7 dibubarkan oleh MPR melalui Ketetapan No XVIII/MPR/1998.

Dilihat dari perspektif politik simbol, Presiden Jokowi tampaknya sedang ingin membangkitkan kembali ghirah ber-Pancasila sebagaimana dilakukan Pemerintah Orde Baru. Sebagai catatan tambahan, dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin redaksi berbagai media massa di Istana belum lama ini, Presiden juga menggunakan diksi ‘digebuk’, seperti yang juga digunakan Soeharto, dalam merespons wacana kebangkitan komunisme di Indonesia belakangan ini.

Di titik ini, kita harus mengingatkan Pemerintahan Jokowi bahwa pembinaan Pancasila di era ini tidak mungkin dilakukan dengan cara merepetisi pola-pola represif dan indoktrinatif seperti yang dilakukan rezim Soeharto. Pendekatan, strategi, dan pola pembinaan Pancasila harus dikontekstualisasikan dengan perubahan dan keterbukaan politik demokratis yang kini sedang berlangsung.

Publik tetap harus membaca langkah Presiden Jokowi sebagai sikap dan kebijakan politik untuk menjawab tantangan kontemporer ideologisasi Pancasila. Di tengah penguatan politik identitas sebagai konsekuensi logis dari kelemahan tatakelola politik demokratis oleh pemerintahan-pemerintahan pasca 1998.Terhadap kebijakan politik tersebut, ada dua catatan pendek.

Peminggiran Ideologis
Pertama, Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus menjadikan UKPPIP sebagai instrumen sekaligus momentum mengatasi peminggiran ideologis yang selama ini berlangsung secara diam-diam. Banyak pihak melihat bahwa rezim pascareformasi sebenarnya ‘kecolongan’ dalam perebutan ruang publik di kalangan generasi muda dalam hal ideologisasi. Lembaga-lembaga pendidikan telah banyak disusupi doktrindoktrin anti-Pancasila.

Survei Setara Institute pada tahun 2015 dengan responden siswa-siswa 114 SMA/sederajat di DKI mengirimkan indikasi bahaya bagi ideologisasi Pancasila. Di antara sinyalnya, 9,5% responden setuju dengan perjuangan ISIS dan 7,3% mendukung penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan. Bahkan, 8,1% mendukung penggantian Pancasila sebagai dasar negara dan 8,5% setuju Pancasila diganti dengan agama tertentu.

Kedua, UKPPIP harus dijauhkan dari agenda politisasi Pancasila dengan menjadikannya sebagai alat politik praktis. Dalam konteks politik, UKPPIP juga Pekan Pancasila 2017 dan Keppres No 24/2016 yang terbit tahun lalu harus dibaca juga sebagai jawaban politik atas serangan yang secara bertubi-tubi mengarah kepada dirinya dan istana. Serangan pada Jokowi dan istana serta propaganda-propaganda lain telah diberondongkan kelompok anti-Jokowi dalam lima tahun terakhir. Situasi tersebut diperburuk pascakasus Ahok. Hal itu berpontensi mendelegitimasi Jokowi secara politik. Presiden tidak mungkin dan tidak boleh diam, bukan demi dirinya, tapi demi Indonesia yang sudah dibangun oleh para pendiri negara sebagai negara ‘satu untuk semua, semua untuk satu’.

Dalam konteks itu, agenda pembinaan Pancasila tidak boleh menjadi alat politik praktis. Indikatornya minimal dua. (1) UKPPIP bukan hanya pos bagi para elite politik juga intelektual pendukung. (2) Pembinaan Pancasila harus dijauhkan dari propaganda negara untuk melabeli semua yang berseberangan dengan pemerintah sebagai ‘anti-Pancasila’.

(Halili MA. Pengajar Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta dan peneliti di Setara Institute for Democracy and Peace. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 Juni 2017)