Loading...

Minggu, 30 Juli 2017

loading...

'Belum Bayar Pajak Jangan Nyanyi Indonesia Raya'!

    Minggu, Juli 30, 2017   No comments

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com  - Pemerintah terus mencari cara agar mencapai pajak. Sebab, pajak ini instrumen penting untuk membangun negara tanpa harus mengandalkan utang.

Selama ini, pemerintah menyusun APBN dengan memasukkan besaran utang. Hal ini tidak terlepas minimnya penerimaan negara dari pajak karena rendahnya tax ratio.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani cukup jengkel terhadap wajib pajak yang belum patuh membayar pajak. Hal itu diungkapkannya dengan menyindir para wajib pajak yang belum memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak.

Mengungkapkan kejengkelannya terhadap wajib pajak yang masih enggan untuk membayar pajak, Sri Mulyani menilai bahwa mereka tak sepatutnya bangga dengan elemen kebangsaan Indonesia. Sebab jika mereka bangga, bayar pajak menjadi salah satu bukti nyata yang mesti dilakukan.

"Jangan harap orang lain peduli dengan negaramu, jangan pernah merasa bangga nyanyi lagu Indonesia Raya dan Anda enggak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak) enggak pantas. Saya mau bilang enggak boleh kan enggak boleh, itu hak asasi. Jadi cuma enggak pantas saja," katanya dengan nada santai, Jakarta, Selasa (20/7/2017), dikutip dari detik.com.

Dia pun mengakui, mungkin publik dibuat bosan olehnya karena di tiap kesempatan selalu memberikan ceramah mengenai pentingnya membayar pajak bagi warga negara guna meningkatkan penerimaan negara agar program pembangunan bisa direalisasikan.

"Uang pajak yang kita kumpulkan bukan karena Sri Mulyani hobi ngumpulin pajak, tapi itu mandat konstitusi. Ngumpulin pajak enggak enak. Kalau berhasil banyak yang ngomel kok tagih pajak mulu," lanjutnya.

Dia pun berujar, jika ada yang keberatan dengan sikapnya dalam mengumpulkan sumber pemasukan negara lewat pajak, dia mempersilakan orang itu untuk menggantikan posisinya sebagai Menteri Keuangan. "Kalau enggak suka Anda saja yang jadi Menteri Keuangan," katanya.

Tercatat, dalam Undang-Undangan APBN-P 2017 yang telah disahkan. Di sini ada kewajiban pemerintah terkait pendapatan negara dan hibah yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp1.736,1 triliun.

Adapun pendapatan negara tersebut terdiri dari sektor perpajakan Rp1.427 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp280,2 triliun dan hibah sebesar Rp3,1 triliun. (*)

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...