Loading...

Selasa, 11 Juli 2017

loading...

'DPR Berhak Bubarkan KPK', 'Tidak Ada Jaminan KPK Selalu Benar'

    Selasa, Juli 11, 2017   No comments

Loading...


JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa DPR mempunyai wewenang untuk membubarkan KPK.

Dia membandingkan pembubaran KPK dengan komando pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) di era presiden Soeharto. 
"Dulu presiden Soeharto membentuk Kopkamtib karena pasca G30S/PKI untuk memperkuat kepolisian. 

Tapi ketika sudah aman, maka presiden Soeharto membubarkan Kopkamtib," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/07/2017).
"Sama halnya KPK, saat dibentuk bertujuan untuk memperkuat kepolisian dan kejaksaan. Jadi, KPK bisa dibubarkan dan itu terserah pada DPR dan pemerintah."

Menurut Yusril, KPK dibentuk menggunakan undang-undang dengan tujuan untuk melakukan supervisi bila kepolisian dan Kejaksaan Agung tak mampu memberantas korupsi.

"Jadi kalau mau bubarkan KPK, terserah DPR dan pemerintah. Apalagi, KPK dibentuk dengan UU. Kewenangan KPK berdasarkan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Ternasuk soal SP3 yang diatur dalam KUHAP. Pansus Hak Angket KPK lah nanti," kata Yusril.

Sementara itu, penggagas UU KPK, Zain Badjeber mengatakan, KPK lahir karena DPR.
"DPR adalah ibu kandung KPK. Jadi, ibu kandung berhak dan boleh membunuh anak kandungnya," kata Zain.

Hak angket diperlukan karena tak ada jaminan KPK selalu benar
Sebelumnya, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Lubis mendukung penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap KPK karena lembaga antirasuah ini tidak terjamin selalu benar dalam melakukan tugasnya.

Ali lubis menegaskan bahwa hak angket yang dilakukan DPR merupakan bentuk evaluasi terhadap KPK supaya melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. 

"Sebab tidak ada satupun manusia dapat menjamin kalau Lembaga KPK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam memberantas korupsi sudah sesuai dengan harapan semua orang ? Sebab saat ini masih ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK belum juga selesai, lalu apakah ada jaminan pula didalam Penggunaan Anggarannya KPK tidak menyimpang?" ujar Ali Lubis saat dikonfirmasi Rimanews.com, Minggu (8/7/2017).

Menurutnya, hak angket merupakan hak yang diberikan Undang-undang kepada DPR untuk menjalankan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 A UUD 1945.

Selain itu, penggunaan Hak Angket juga sudah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya dalam Pasal 79 ayat 3.

"Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Hak DPR untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan /atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ali Lubis melanjutkan, dengan melihat KPK yang terlahir dari rahim suatu pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, maka KPK merupakan lembaga lembaga negara yang dibiayai dengan duit rakyat dalam menjalankan tugasnya.

"Oleh karena itu KPK Sebagai Lembaga Negara yang menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat, (tentunya) anggota DPR RI sebagai wakil rakyat berhak untuk melakukan penyelidikan atau melakukan angket terkait penggunaan anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPK," katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk berpikir kritis demi kebaikan KPK itu sendiri. (Source Rimanews)

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...