Loading...

Kamis, 03 Agustus 2017

loading...

DR H Ridwan Mukti 'Selama 20 Hari di Rutan KPK Belum Diperiksa', Mungkinkah Akhirnya Bebas?

    Kamis, Agustus 03, 2017   No comments

Loading...


BENGKULU, SriwijayaAktual.com - Gubernur Bengkulu non aktif DR.H. Ridwan Mukti MH,  masih berpeluang bebas dari jeratan hukum yang disangkakan oleh KPK dalam kasus OTT pada bulan Juni 2017 lalu. Pasalnya, dikutip dari detik.com Kamis (27/7/2017), berdasarkan pernyataan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ridwan Mukti belum mengakui perbuatan korupsinya. 

Mahfud MD menceritakan kondisi sahabat lamanya yang sehat bugar di Rutan Guntur. Ridwan juga menerima dengan tawakal, meski pun tidak mengakui perbuatann korupsinya. 

"Dia sehat karena tawakal, (dia katakan) 'saya tidak merasa lakukan apa-apa', tetapi kalau KPK sudah tetapkan sulit dibantah, ya silakan aja. Maka dia mengaku tetapi dia bilang tidak tahu apa dilakukan. Maka silakan tanda tangan. Itu bagus sportif menurut saya," papar Mahfud.

Dalam nostalgia dengan Mahfud MD, Ridwan menceritakan proses pemeriksaan yang dialami oleh KPK. Penyidik juga memaksa Ridwan untuk mengaku perbuatan korupsi. Pada akhirnya, Ridwan menandatangani hasil pemeriksaan. Gubernur nonaktif Bengkulu itu juga menerima penahanan yang dilakukan KPK. 

Bahkan, dari cerita Mahfud MD, Ridwan Mukti selama menjalani penahanan di Rutan Guntur selama 20 hari belum diperiksa oleh penyidik KPK.  "Kenapa 20 hari tidak dipanggil dan dipanggil 20 hari berikut hanya untuk tanda tangan perpanjangan, itu juga menurut saya kurang benar, dari sudut keadilan. Artinya ketika dinyatakan OTT, ya setiap hari bisa dipanggil dan 20 hari baru dipanggil dan itu hanya minta perpanjangan. Tapi itu silakan KPK punya wewenang," paparnya.

Mahfud sendiri menyayangkan proses pemeriksaan KPK yang tidak maksimal, dengan penahanan 20 hari. Terlebih pemanggilan dilakukan hanya untuk memperpanjang masa penahanan.

"Ya sudah tahan saya, tapi 20 hari tidak panggil," tiru Mahfud.

Meski begitu Mahfud tetap mendukung pemberantasan korupsi KPK. Dia juga mengingatkan proses KPK pemeriksaan harus menjunjung tinggi HAM.

"Saya mengingatkan agar betul profesional menjaga HAM, KPK dalam menetapkan tersangka harus dengan moto semula, sudah ada keyakinan lebih 90 persen. Sehingga gampang pembuktian dan tidak perlu mencari dukungan publik berlebihan," pungkasnya seperti dikutip dari detik.com.

Terpisah, ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Bengkulu meminta dalam proses hukum yang menjerat Ridwan Mukti, seharusnya KPK memberikan progres keterlibatan Ridwan Mukti kepada publik seperti kasus OTT lainnya.

"Ini penting untuk menjaga marwah dan integritas KPK kepada publik, KPK kita minta tetap bekerja efektif dan efisien," kata Feri, Selasa (1/8/2017).

Feri juga mengkritik KPK yang menahan selama 20 hari namun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Mukti. "Kasus itu kan OTT, jadi seharusnya lebih cepat penanganannya, kita meminta KPK menjelaskan keterlibatan RM dalam Kasus OTT tersebut, " kata Feri, Selasa (1/8/2017).

Menurut Feri, Ridwan Mukti masih berpeluang bebas jika informasi yang dikatakan RM benar adanya. Namun RM harus melakukan upaya hukum perlawanan, semisal praperadilan. "Sebab KPK tidak mengenal SP3, jadi RM harus melakukan upaya perlawanan, dan itu dibenarkan oleh undang-undang," ujar Feri. 

Terkait kedatangan KPK dalam rekonstruksi, Rabu (2/8/2017) ke Bengkulu bersama tersangka OTT, Feri meminta KPK menjelaskan kepada publik atas keterlibatan Ridwan Mukti. "Harus dijelaskan kepada publik, dimana keterlibatan RM," imbuhnya. (BT/DBS)

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...