Loading...

Selasa, 08 Agustus 2017

loading...

Hasil Pertemuan Mediasi Permasalahan UKT Mahasiswa Unsri dengan Pihak Terkait

    Selasa, Agustus 08, 2017   No comments

Loading...
Suasana pertemuan DPRD Sumsel dengan pihak rektorat Unsri, mahasiswa dan pihak kepolisian, membahas tentang tuntutan penurunan UKT oleh mahasiswa semester IX, di Ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (7/8/2017)

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com - Terkait aksi unjuk rasa  mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang meminta keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa semester 9, belum menemui solusinya, setelah ada hasil pertemuan mediasi antara pihak rektorat Unsri dengan perwakilan mahasiswa yang difasilitasi oleh anggota DPRD Sumsel di Kantor DPRD Sumsel Jalan POM IX Palembang, Senin (7/8/2017). 

Pertemuan mediiasi  dipimpin wakil ketua  DPRD Sumsel M Yansuri yang dihadiri  anggota DPRD Sumsel lainya dari pihak mahasiwa Unsri dihadiri  Presiden Mahasiswa (Presma) Unsri Rahmat Farizal bersama pengurus BEM Unsri lainya, dihadiri juga jajaran Polda Sumsel yakni Dirkrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Irawan DS, Dir Intel Polda Sumsel Kombes Pol Slamet Hariyadi, dan Kabid Propam Kombes Pol M Zulkarnain, Sementara itu pihak rektorat Unsri yang diwakilkan oleh Dekan FH Unsri Dr Feberian SH MS, Wakil Rektor II Mukhtaruddin SE, Ak M.Si, Wakil Rektor III Dr dr M Zulkarnain M.Med Sc dan jajaran lainnya.

M. Yansuri, mengatakan, bahwa  permasalahan UKT yang menjadi tuntutan mahasiswa Unsri dalam aksi unjuk rasanya beberapa hari kemarin. DPRD Sumsel tidak bisa memutuskan, karena ini aturan dari pusat, Pemerintah Daerah tidak bisa mengintervensi, terkait penetapan jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT), terpaksa akan  dibawa atau disampaikan DPRD Sumsel ke Pemerintah Pusat   yakni Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI."Katanya.  M Yansuri dalam  memimpin pertemuan mediasi.
Pihak DPRD Sumsel  siap mendampingi mahasiswa untuk mengadu ke pusat. Bahkan waktunya sudah dijadwalkan. Karena untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa ini sudah berakhir masanya.

"Kita rencanakan tanggal 15 Agustus ini berangkat ke pusat bersama perwakilan mahasiswa dan pihak rektorat Unsri. Untuk batas akhir pembayaran UKT, pihak rektorat Unsri sudah memberikan masa perpanjangan hingga tanggal 13 Agustus 2017 nanti.. Karena untuk pembayaran UKT ini sistemnya sudah diatur di pusat," ujarnya.

Terkait permasalahan adanya tiga mahasiswa yang dinonaktifkan dan ada kasus pemukulan yang berujung ke ranah hukum, Yansuri meminta agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.
Karena untuk masalah itu merupakan masalah interen kampus yang seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus ke ranah hukum.

"Mahasiswa dan dosen itu bagaikan anak dan orangtua, jadi jika ada permasalahan, seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya sampaikan kepada mahasiswa, tunjukan sikapnya sebagai anak yang hormat kepada orangtua. Kami sebagai pihak penengah dan tidak ada berpihak kemana pun, jadi alangkah bagusnya permasalah yang diluar UKT bisa diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Yansuri.

Sementara itu pihak rektorat Unsri, Dekan FH Unsri Dr Feberian SH MS, mengungkapkan  rasa keprihatinanya dan sedih atas permasalahan mahasiswa yang membuat malu nama baik Unsri.

"Kami sedih ada mahasiswa yang bilang rektorat menjadikan mahasiswa sebagai sapi perah. Intinya kami sedih dan prihatin. Kepada mahasiswa agar perlu dimatangkan betul kata-kata yang diucapkan. Kalau kami melanggar hukum, kami semua siap diperiksa dan silakan laporkan. Jadi orangtua dan anak itu hanya sebatas omongan saja. Sebenarnya kita ini malu dan bukan hanya mahasiswa saja," ujar Dr Febrian.

Mengenai tuntutan UKT yang disampaikan mahasiswa, Febrian mengatakan, bahwa peraturan UKT itu adalah milik negara dan bukan milik Unsri serta sudah ada aturannya. Kewajiban mahasiswa itu membayar UKT selama menjalani aktifitas kuliah.

"Mahasiswa menginginkan pengurangan 50 persen UKT untuk semester 9 secara umum, logika itu tidak berlaku sesuai aturannya. Karena mereka masih berstatus mahasiswa, meskipun hanya menyusun skripsi. Kalau kami merubah peraturan UKT, kami tidak bisa, karena itu aturan dari pusat. Meskipun kami bisa merubah sistemnya, bisa-bisa kami diperiksa KPK atau jaksa, karena itu melanggar aturan," jelas Febrian.
"“Namun, karena ini adalah aspirasi, maka kami akan menghadap kementerian untuk menyampaikan tuntunan mahasiswa. Ini bukan aturan rektor, tapi ini aturan pusat jadi kami hanya menjalankan,” Jelasnya.


Lanjutnya Febrian, mengatakan, mahasiswa dapat mengajukan penurunan UKT sesuai dengan syarat yang ditetapkan karena terkendala ekonomi. Tapi, nanti secara personal pihaknya akan melakukan verifikasi apakah mahasiwa tersebut layak untuk tidak membayar UKT atau tidak. “Mahasiswa kita mencapai ribuan. Dari ribuan tersebut, ada sekitar 150 saja yang mengajukan keberatan hal tersebut karena tidak mampu bayar. Yang masuk dalam syarat tersebut adalah miskin, anak yatim piatu dan syarat lainnya,” katanya.

Menurut Febrian, mahasiswa yang dikenakan UKT mulai dari Rp500.000 hingga Rp20 jutaan, tergantung dari masing-masing fakultas. Sudah tentu disesuaikan dan ini sudah diberlakukan sejak tahun 2013 lalu. Kalau tuntutan mahasiswa ini sendiri memang sudah ada sejak lama."Terangnya.

"Ada beberapa syarat yang bisa memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa. Misalnya orangtua mahasiswa meninggal dunia, orangtua yang bercerai hingga berdampak ekonomi, dan juga problem lainnya misalnya orangtuanya bangkrut. Namun semua itu harus diverifikasi dulu. Bisa saja ada yang pura-pura. Perlu diketahui UKT persemester itu mulai dari Rp 500 ribu hingga tertinggi Rp20 juta untuk fakultas kedokteran," ujar Febrian.

                                   - "UKT Ku Sayang, UKT ku Malang"

Sementara itu Presma Unsri Rahmat Farizal,  yang mewakili rekan-rekannya mengatakan,  UKT yang dikenakan kepada mahasiswa berpariasi, mulai dari Rp500.000 -Rp20 jutaan. Karena, tidak semua mahasiswa mempunyai uang untuk membayar UKT. Jadi, sebagian mahasiswa terus melakukan tuntutan agar uang UKT diturunkan hingga 50%. “Ada hampir 64% mahasiswa angkatan 2013 meminta agar UKT diturunkan. Karena tidak semua kami mampu membayar uang UKT."katanya.

"Hasil pertemuan akan disampaikan ke teman-teman lainnya. Terutama bagi mahasiswa semester sembilan. Tentunya kami ini tidak mau kena stop out atau drop out setelah habisnya masa pembayaran UKT ini. Keinginan kami berharap UKT semester 9 dapat  diturunkan."Tutupnya. (DBS)

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...