Loading...

Jumat, 25 Agustus 2017

loading...

Upaya Pencegahan Tipikor Dana Desa, Camat dan Kades di Kumpulkan oleh Kejari Kab.PALI

    Jumat, Agustus 25, 2017   No comments

Ilustrasi



PALI-SUMSEL, SriwijayaAktual.com - Kejaksaan Negeri  (Kejari) Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),   memberikan arahan serta mensosialisasikan tentang pengelolaan atau  penggunaan Dana Desa dan peranan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia (RI), dengan peserta puluhan orang  Kepala Desa (Kades) dan Camat  se-Kabupaten PALI,  di kantor Kejari  Kab.PALI, Kamis (24/8/2017) pagi.

Kegiatan sosialisasi diisi dengan  narasumber, diantaranya:  Pelaksana Harian (Plh) Kejari Kabupaten PALI Hardijono Sidayat SH, Kasi DATUN kejari Kab.PALI  Ade Canra Oktavia SH, dan kepala Inspektorat Kab.PALI  Husni Tamrin Ciknung.

Plh.Kejari PALI, Hardijono Sidayat SH, mengatakan, bahwa maksud dan tujuan sosialiasi penggunaan dana desa dan peranan TP4D,  supaya  para Kades dapat memahami dalam  menggunakan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Menghimbau kepada Camat sebagai  pengawas, supaya tetap aktif berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, dan Kejari PALI juga siap serta dengan senang hati apabila mengajukan bantuan konsultasi hukum mengenai Dana Desa."Ujarnya.

Presiden RI  Joko Widodo, telah menginstruksikan untuk mengawal dan mengamankan penggunaan dana desa, sehingga dapat  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Poksi TP4D Kejari  Kabupaten PALI adalah  untuk pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa yang digulirkan pemerintah pusat ke desa-desa. Hal ini dilakukan guna pengamanan dan mengawal atas implementasi dana desa tahun 2017, sehingga  terlaksana dengan tepat."Katanya.

Bahwa, sesuai Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017,  Bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sehingga Kejari Kab.PALI  siap mengawal implementasinya."Jelasnya.

"Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan serta  sarana olahraga desa."Terangnya Hardi.
Peserta Sosialisasi (Ist) 

Sementara itu, Ade Canra Oktavia SH, menambahkan, bahwa  terkait  dengan pengelolaan dana desa, Kejaksaan pun berusaha untuk mengawal dan mengamankan implementasi dana desa. Mengingat aparat hukum memiliki fungsi pengawalan pembangunan di Kabupaten PALI.


"Melalui TP4D yang dibentuk kejaksaan di seluruh Indonesia, TP4D Tim ini juga mengawal penyaluran dana desa, juga turut melakukan pendampingan terhadap aparat desa, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta  terus melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa yang dinilai cukup besar.

"Berharap, dengan adanya penjelasan tentang hukum dalam pengelolaan dana desa ini, Kepala Desa dapat  lebih jelas dan fahm mana yang harus dilaksanakan dan yang  tidak boleh dilakukan, khususnya dalam administrasi pengelolaan anggaran tersebut. Karena  salah menggunakan dana desa berisiko hukum."Tandasnya.

Selain itu, Husni Thamrin Ciknung, mengatakan, Bahwa sampai saat ini ada beberapa desa yang belum menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 lalu."Katanya.

Pihaknya  sudah membuat tim untuk memantau kendalanya apa supaya dapat  segera diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). SPJ tersebut  sangat penting untuk mengetahui kemana saja Dana Desa digulirkan."Ujarnya Husni.

Menurutnya Husni, Dana Desa harus dikawal, dimonitoring dan dievaluasi oleh berbagai instansi terkait, untuk mengawal pelaksanaan Dana Desa supaya  tidak ada penyelewengan.

Beberapa hari lalu sudah ada penandatanganan MoU antara Kejari dengan seluruh Kepala Desa di rumah dinas Bupati PALI. MoU itu sifatnya hanya perdata, untuk penegakan hukumnya pihak kepolisian.
"Untuk itu, Pemkab.PALI  mengajak supaya  seluruh Kepala Desa melaksanakan dan menyalurkan Dana Desa sesuai aturan.

Pemkab.PALI  ingin di Kab.PALI tidak terjadi adanya Kepala Desa yang tersandung hukum terkait penyelewengan atau penyalahgunaan  Dana Desa."Tandasnya Husni. (***) 

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner