Selasa, 19 September 2017

*Terkait Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta*, Ada Apakah Gerangan???

    Selasa, September 19, 2017   No comments

Siaran Pers
*Terkait Pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta*

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta dengan Mencabut Moratorium Reklamasi nyata-nyata bertentangan dgn semangat UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir teluk jakarta, lingkungan dan aspek ekologis lainnya.

Kami tidak habis pikir atas kengototan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ingin melanjutkan Reklamasi. Pertanyaannya ini untuk kepentingan siapa?? Sampai Menkomar bela-belain melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta.

Melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta dengan mencabut Moratorium adalah bentuk kesewenang-wenangan. Bisakah Bapak LBP dengan kebijaksanaanmu menyatakan berhenti dengan segala cara pembangunan yang mengancam keselamatan rakyat (nelayan), merusak produktifitas rakyat, menghancurkan layanan alam?

Melanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta sama halnya dengan Pemerintah (melalui LBP) mempertegas pola pembangunan Indonesia yang melayani keinginan koorporasi/taipan ketimbang keselamatan/kepentingan rakyat."Tuturnya sebagaimana dilansir di akun Facebook Mahyudin Rumata (Ketua Bidang Agraria dan Maritim PB HMI), Senin (18/9/2017).

Sisi lain, kita (Rakyat, Kelompok Civil Society, Aktivis) ko diam melihat kesewenang-wenangan terjadi di depan mata. Saatnya untuk menagih Komitmen dan janji pemimpin bangsa (Presiden dan Wakil Presiden) untuk mewujudkan janjinya membela kepentingan rakyat bukan kepentingan koorporasi/taipan.

Jika menengok Nawacitanya Jokowi-JK bisa kita lihat ada beberapa poin terkait penghormatan, perlindungan, yang berhubungan dgn Lingkungan Hidup, HAM dan Petani/Nelayan.

Kewibawaan negara nampak terlihat merosot akibat dari kebijakan pemerintah yang abai terhadap situasi lingkungan, keselamatan ekosistem, hak asasi manusia. Bahkan sebelum negara melalui KLHK dan KKP telah menyampaikan pendapat resminya bahwa reklamasi teluk jakarta wajib di hentikan. 

Negara tidak pernah melihat kepentingan keselematan ekosistem pesisir, keberlanjutan hidup ribuan nelayan dan kualitas lingkungan yang akan di hadapi kemudian hari. Masih dalam ingatan kita tentang pernyataan Nawacita tentang kepribadian dalam kebudayaan yaitu kemandirian tidak  hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. 
 
Sebagai bentuk menyelamatkan situasi ekologis di Teluk Jakarta, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden H.Jusuf Kalla, sebaiknya:

1. Menghentikan manufer Kementerian Koordinator Kemaritiman (Yang Terhormat Bpk Luhut Binsar Panjaitan) terkait kelanjutan Reklamasi Teluk Jakarta. Memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman untuk menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

2. Untuk kepentingan ekosistem pesisir dan lingkungan hidup, Memerintahkan Menteri KLH dan Menteri KP untuk menyampaikan pernyataan penghentian reklamasi

3. Menghentikan upaya-upaya/kebijakan yang memihak koorporasi/taipan

4. Memperkuat sumber ekonomi nelayan dan melindungi wilayah akses nelayan dari penghancuran sumber penghidupan mereka

5. Menolak Negara lemah dalam.menghadapi koorporasi

6. Mewujudkan kemandirian ekonomi warga pesisir dengan mngerakkam sektor ekonomi domestik melalui akomodasi kehendak rakyat. 

7. Menghentikan pemaksaan sektor ekonomi tertentu yang berlawanan dengan kepentingan ekonomi rakyat (akses nelayan vs pulau buatan)

8. Mempertegas visi Maritim Indonesia, dengan  menghentikan reklamasi yang nyata-nyata bertentangan dengan semangat negara maritim

Jakarta, Senin 18 September 2017
Komite Penyelamat Teluk Jakarta. (*) 

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner