Minggu, 22 Oktober 2017

"Kekuatan Politik Kelas Menengah Di Perlukan"

    Minggu, Oktober 22, 2017   No comments

SriwijayaAktual.com - Arus politik memang selalu berjalan dinamis. Adanya riak-riak politik di tanah air akhir-akhir ini anggaplah sebagai jalan menuju kematangan demokrasi. Namun pengalaman Pilkada menunjukan tujuan demokrasi tidak selamanya berjalan mulus, lepas dari rezim otoritarian Orde Baru, persoalan seperti korupsi, pelaksanaan program pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang jalan ditempat. Bahkan proses politik juga tak jarang memunculkan elit otoriter berwajah demokratis.

Konteks Pilkada Sumsel, rakyat hanya menikmati keputusan dan sikap politik elit, tidak ada kritik dan tuntutan. Ketika partai politik dan masyarakat sipil (civil society) telah dikooptasi oleh  politisi yang berkuasa (political leaders), hal yang ditakutkan kemudian adalah munculnya diktatorship, suatu pemerintahan yang berjalan tanpa penyeimbang.

Sosok muda Pengamat Politik Sumsel M. Haekal Al-Haffafah mengatakan,“Kelas menengah harus jadi kekuatan penyeimbanng, kelas menengah harus bersuara, gagasan untuk membangun kekuatan politik kelas menengah harus dimunculkan karena untuk memulai perubahan itu harus ada pra kondisi kalau tidak selamanya urusan politik itu akan menjadi milik segilintiir elit”

Direktur Eksekutif Teras Indonesia ini mengungkapan, Kritik dan pengawalan dari Kelas Menengah itu diperlukan karena hanya kelas menengah  punya akses dan sumber daya,  baik itu pendidikan akses ekonomi dan lainnya. “Elemen-elemen professional, baik itu ilmuwan, praktisi, akademis harus bersuara, .Karena semuanya harus ambil bagian untuk mempengaruhi sikap dan keputusan politik yang akan diambil”.

Pengalaman dari beberapa Pilkada yang telah berlangsung, Disaat kekuatan penyeimbang tidak terbangun, kecenderungan kekuasaan itu akan otaritarian. Monopoli politik atas sumber-sumber ekonomi yang dikuasai segilintir elit akan lebih mudah tercipta, pemerintahan yang terbangun adalah berdasarkan kedekatan politik, kesamaan partai, kolega bisnis dan monopoli politik berdasarkan hubungan keluarga dan pertemenan. Keputusan-keputusan pemerintahpun akan menjadi milik segeilintir elit. Tentu dalam konteks ini rakyatlah yang akan dirugikan,  sekalipun proses pemilu secara prosedural sebagai syarat demokrasi telah dijalankan.

Fungsionaris DPP KNPI juga ini menambahkan, bahwa  Kita tidak mempersoalkan siapapun  yang akan jadi gubernur, walikota dan bupati kedepan. Siapapun pemimpinnya, sehebat apapun leadershipnya, kita butuh kelas menengah yang kuat, karena dalam demokrasi kritik dari kelas menengah itu diperlukan ”Jika tidak ada kritik,  tidak ada masukan, pembangunan yang kita gaungkan ini milik siapa ?” [red]


loading...
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner