Rabu, 11 Oktober 2017

Menhub RI Budi Beberkan Dalang Ribut-ribut Penolakan Kehadiran Taksi Online DAN Tak Mau Taksi Online Monopoli Pasar

    Rabu, Oktober 11, 2017   No comments

Menhub RI Budi Karya Sumadi [dok]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Para sopir taksi online mulai was-was jika ingin mengambil pesanan dari para konsumen. Alasannya, banyak terjadi aksi anarkis akan hadirnya taksi online di berbagai daerah di Indonesia.

Terakhir di Solo, Jawa Tengah, ratusan sopir taksi konvensional melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menolak kehadiran taksi online.

Menteri Perhubungan RI [Menhub RI] Budi Karya Sumadi mengakui penolakan tersebut berasal dari inisiatif para sopir taksi konvensional, bukan permintaan perusahaan taksi. Rasa cemburu dan kuatnya persaingan akibat banyaknya masyarakat yang beralih ke taksi online membuat mereka melakukan hal tersebut.

"Mereka memang kalah bersaing. Karena mereka pakai pelat kuning, sementara ini (taksi online) pelat hitam. Sementara, ini ada regulasi tarif batas bawah, mereka harus punya izin. Jadi saya tidak melihat itu sistematis perusahaan taksi konvensional. Tapi kalau ada kumpulan-kumpulan sopir mereka, ya bisa saja," ujarnya kepada merdeka.com, sebagaimana dilansir [10/10/2017].

Menhub Budi mengimbau untuk semua perusahaan taksi online harus mentaati aturan yang ada. Selain itu, Menhub mengajak agar para pengusaha transportasi membuat sistem transportasi Tanah Air semakin bagus dan ramah terhadap inovasi teknologi yang ada saat ini.

"Saya mengimbau kepada pengelola online, marilah kita sama-sama berpikir kita cari cara yang konstruktif supaya hidup bersama-bersama," jelas Budi.

Kendati demikian, Menhub Budi mengakui penerapan teknologi dalam transportasi merupakan salah satu inovasi. Dia pun tak melarang adanya inovasi-inovasi di sektor transportasi.

Lewat teknologi, masyarakat tak perlu menunggu lagi di pinggir jalan untuk menyetop transportasi umum. Saat ini, masyarakat hanya perlu duduk manis sambil memesan taksi online.

Inovasi-inovasi seperti ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanfaatkan dunia digital. Menurut Jokowi, saat ini teknologi digital sudah menguasai dunia. Bahkan, terdapat delapan dari 10 perusahaan yang memiliki nilai paling besar di dunia berasal dari industri digital.

"Kalau kita mau sejahtera, kita harus menyambut baik perkembangan-perkembangan ini. Tidak ada pilihan," ujar Jokowi.

Adanya inovasi teknologi ini tak bisa dibendung. Meskipun demikian, taksi online pun mendapatkan banyak penolakan. Mulai dari izin hingga uji KIR yang tak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Taun 2009 tentang Sistem Transportasi Nasional.


#Lewat Permenhub 26, Menhub Budi tak mau taksi online monopoli pasar
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak memungkiri bahwa angkutan online merupakan suatu kemajuan yang harus ditingkatkan di tengah berkembangnya teknologi digital saat ini, guna menjawab semua kebutuhan masyarakat.

"Kami (Kemenhub) melihat taksi online sebagai keniscayaan. Artinya ini adalah suatu teknologi suatu penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, itu harus diterima," kata Budi kepada merdeka.com.

Meski demikian, dirinya tidak ingin kehadiran taksi online justru menggantikan fungsi angkutan umum yang sudah lama melayani dan memberikan kehidupan masyarakat. Ini lah yang menjadi alasan Kemenhub mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 26 tahun 2017 tentang transportasi online.

Di mana, dalam peraturan tersebut, pihaknya memberikan ruang kepada taksi online untuk berkembang, namun di satu sisi Kemenhub juga tetap menjunjung tinggi kesetaraan agar antara taksi online maupun angkutan umum mendapat keuntungan yang sama.

"Banyak dikenal di negara maju bahwa ada kecenderungan taksi online untuk melakukan predatory pricing. Artinya dia akan berusaha menguasai pasar secara tunggal. Dan pada saat mereka tunggal melakukan operasi, maka kontrol pemerintah tidak akan berlaku. Dengan kesetaraan itu kita harapkan taksi online tidak melakukan itu," imbuhnya.


Budi menambahkan, salah satu kesetaraan tersebut terkait dengan tarif. Dalam hal ini, Menteri Budi ingin mengedukasi masyarakat bahwa tarif murah yang ditawarkan oleh taksi online hanya bersifat sementara.

Sebab, tarif tersebut merupakan tarif yang disubsidi. Sementara tarif atas bawah yang diatur dalam permenhub 26 tahun 2017 adalah tarif yang sesuai dengan undang-undang (UU) transportasi.

"Harga sekarang itu harga semu. Harga yang disubsidi. Harga dari orang atau pihak yang mau memonopoli pasar dengan membakar uang. Jadi diskon. Kalau kita menetapkan batas bawah itu, kita menghitung dengan detail bannya berapa, bensinnya berapa. Dan pada saat tidak ada subsidi, yang dikorbankan adalah safety," jelasnya. [sau/mrdk]

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner