Loading...

Jumat, 26 Januari 2018

loading...

Beli Jet Tempur Sukhoi, Indonesia Disebut Terancam Embargo AS Maret Ini...

    Jumat, Januari 26, 2018   No comments

Loading...
Indonesia disebut terancam embargo AS jika membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia. (Norwegian Air Force/SCANPIX/AFP PHOTO)



JAKARTA, SriwijayaAktual.comWacana Indonesia kembali membeli alat utama sistem pertahanan dari Amerika Serikat kembali mencuat belakangan ini. Hal itu disebut tidak terhindarkan karena RI terancam bakal kembali dikenai embargo AS jika membeli jet tempur Sukhoi dari Rusia.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu telah menyatakan bahwa Indonesia aman dari embargo AS meski membeli pesawat Negeri Beruang Merah. Namun, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan sanksi itu bisa jadi datang dalam waktu dekat.

"Pertanyaannya kapan? Kalau menurut saya, Maret besok. Itu makanya kemarin Mattis (James, menteri Pertahanan AS) ke sini," kata Connie kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/1).

Connie mengatakan kemungkinan itu semakin kuat dengan kabar kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia untuk menandatangani kerja sama kemitraan strategis, di bulan yang sama. 

Selain itu, AS juga disebut syok karena pesawat pengebom Rusia Tupolev TU-95 mendarat di Pangkalan Udara Biak. Peristiwa ini merebut perhatian Amerika karena pesawat tersebut sama kelasnya dengan B-52 milik Paman Sam.

"Jadi ada masalah itu, Sukhoi dan bomber Rusia di Biak yang katanya hanya bernavigasi. Dengan perlengkapannya jelas itu bukan untuk navigasi," kata Connie.

"Yang jadi masalah adalah ketidakpekaan pemerintah dengan embargo AS yang dijatuhkan kepada Rusia soal Crimea. Ada salah satu pasalnya yaitu negara manapun yang kerja sama dengan Rusia, negara ketiga bisa kena juga embargo."

"Artinya kita juga bisa kena."

AS sempat menjatuhkan embargo militer untuk Indonesia pada pada 1995 sampai 2005. Paman Sam menyetop penjualan senjata dan suku cadang untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka.

Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991.

Jika embargo kembali diberlakukan, dampaknya bisa menimpa setengah lusin F-16 Fighting Falcon, sejumlah armada F-5 Tiger, sampai pesawat angkut militer C-130 Hercules yang seluruhnya buatan AS. Lebih parah lagi, beberapa pesawat Hawk 109/209 buatan Inggris–sekutu AS–yang dimiliki TNI juga ikut terkena dampak embargo.

Embargo membuat banyak pesawat militer RI tak bisa diterbangkan sekalipun kondisinya baik, bahkan tergolong baru. Alhasil sia-sia saja memiliki armada tempur jika banyak yang tak bisa digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Connie mengatakan hal itu bisa kembali terjadi dan membuat kerja sama alutsista dengan Amerika Serikat tidak terhindarkan karena Indonesia baru saja membeli pesawat F-16 dari AS. Jika terkena embargo, maka armada Angkatan Udara Indonesia rugi besar karena puluhan pesawat itu terancam mangkrak atau grounded.

Masalahnya, Indonesia saat ini tidak mempunyai anggaran pertahanan yang cukup untuk beralih begitu saja kepada negara lain, kata Connie. "Bisa saja Indonesia beralih ke Rusia, China. Masalahnya, kita punya uang berapa?"

"Begitu F-16 itu grounded mati sudah. Kalau kita punya 10 mobil di garasi, tiga mogok gak masalah. Tapi jangan sampai cuma punya tiga, tiga-tiganya mati. Kondisi (perekonomian) kita sedang tidak prima."

Menurut Connie, masalah ini semestinya dibahas dalam pertemuan Menhan Ryamizard Ryacudu dengan Mattis belum lama ini. 

"Kemarin kan hanya dibahas soal Kopassus. Mestinya bilang bahwa pelanggaran HAM itu absurd ketika orang sedang berperang," ujarnya, menggarisbawahi apa yang dilakukan Amerika Serikat di Timur Tengah.


Banyak Alternatif

Sebaliknya, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi Clark, mengatakan Indonesia mempunyai banyak alternatif pemasok alutsista di luar Amerika Serikat.

Dia menyoroti sejumlah masalah yang ada seputar pembelian persenjataan dari AS. Di antaranya adalah minimnya penyaluran teknologi atau transfer of technology (ToT) dan pembatasan penggunaan peralatan yang dibeli.

"AS itu pelit ToT. Kalau dulu kan masalahnya sedang perang dingin kita beli dari tempat lain jadi masalah. Sekarang sudah tidak ada masalah," kata Muradi. "Kita dapat hibah F-16, ya walaupun hibah, mana ada ToT?" 

Sementara soal pembatasan penggunaan masih terkait dengan masalah HAM. Karena dugaan pelanggaran hak asasi, Indonesia tidak boleh menggunakan alutsista yang didapatkan dari AS di Papua dan Aceh.



Jika masalah-masalah itu dapat diselesaikan, menurut Muradi, maka tidak ada masalah jika pemerintah jadi membeli peralatan Amerika. Hanya saja, dia menegaskan bahwa Indonesia punya banyak alternatif.

Wacana yang belakangan mencuat adalah pembelian armada tambahan F-16 dan pesawat angkut Hercules. Muradi mengatakan kedua pesawat itu bisa saja digantikan, meski TNI AU berharap masih bisa terus menggunakannya karena sudah familiar.


"Amerika sudah mengimpor F-35. Selain Sukhoi, tidak ada yang bisa mengejar manuvernya F-35," kata dia. "Kalau pesawat angkut ada Airbus, Antonov, Boeing."

"Semua negara sudah menawarkan. Ya meski kalau dari teman-teman TNI AU berharap Hercules karena sudah familiar dan tidak perlu tambahan SDM. Tapi masih banyak pilihan lain."


Posisi Tawar Indonesia

Di balik isu ini, Connie menyoroti ada masalah di jajaran pemerintahan Indonesia. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan tidak terintegrasi dengan baik sehingga RI kembali terancam embargo.

"Mestinya Kemlu kasi tahu Kemhan (soal keadaan politik internasional). Di saat yang sama, Kemlu juga akan menandatangani strategic partnership dengan Rusia," ujarnya. 


"Saya tidak akan bilang Kemlu lalai. Tapi ini tidak terintegrasi antara Kemlu dan Kemhan. Mana mungkin pesawat bomber masuk Kemlu tidak tahu."

Dia mengatakan kebijakan pertahanan semestinya sejalan dengan politik luar negeri. Di negara-negara lain, menurutnya, hal tersebut sudah dapat dipastikan.


Selain integrasi lebih baik antar-kementerian terkait, Connie berharap Indonesia menjelaskan posisinya dengan Rusia kepada Amerika Serikat agar tidak terkena embargo.

Menurutnya, jika punya argumentasi kuat, pemerintah bisa menjelaskan bahwa RI tidak berniat menentang Amerika meski bekerja sama dengan Rusia.

"Integrasikan dan sampaikan. Jangan sampai didikte, tapi kita harus hormati karena ada kebijakan kita juga yang mereka hormati."

"Indonesia mesti punya bargaining position (posisi tawar): misalnya soal Kopassus, embargo, kalau mau berhenti dari Rusia, AS punya apa untuk mewujudkan angkatan udara dan laut kita yang kuat," kata Connie.

(aal)


"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...