Loading...

Minggu, 18 Februari 2018

loading...

25 Pokok Pemikiran Pribumisasi Islam ala Gus Dur

    Minggu, Februari 18, 2018   No comments

Loading...
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

SriwijayaAktual.com - Di tengah situasi kehidupan umat beragama yang tengah tegang di Indonesia dengan munculnya aksi kekerasan terhadap pemuka agama Islam dan nasrani, mendadak nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kembali disebut-sebut dengan penuh kerinduan.

Cucu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini disebut-sebut sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan praktik keagamaan yang toleran dan lembut. Ia mengingatkan kepada semua orang tentang bahaya tafsir keras keagamaan yang berasal dari Timur Tengah, dan memandang perlunya adaptasi tafsir keagamaan dengan nilai-nilai lokal keindonesiaan yang lebih toleran.

Salah satu artikel yang menjadi tonggak pemikiran Gus Dur adalah Pribumisasi Islam yang terbit pada medio 1990-an. Penggunaan kata 'pribumi' menunjukkan bahwa kendati Islam adalah agama universal, namun tetap penyebarannya harus beradaptasi dengan nilai-nilai lokal agar tak memunculkan benturan. Belakangan artikel ini disebut oleh sebagian kalangan intelektual NU sebagai manifesto Islam Nusantara. Setidaknya ada 25 butir pemikiran dalam artikel ini.

1. Agama (Islam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen.

2. Budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah.

3. Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang.

4. Bahaya dari proses arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan.

5. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tak terhindarkan.

6. Sebagai titik tolak dari upaya rekonsiliasi ini (antara Islam dengan budaya lokal, penulis) adalah meminta agar wahyu dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya.

7. Dalam proses ini pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat islamnya. Al-Quran adalah harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam salat, sebab hal ini telah merupakan norma. Sedangkan terjemahan al-Quran hanyalah dimaksud untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Quran sendiri.

8. Pribumisasi Islam bukanlah ‘jawanisasi’ atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa menambah hukum itu sendiri. Juga bukan upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nasm dengan tetap memberikan peranan kepada usul fikih dan kaidah fikih.

9. Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia.

10. Proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah mengubah Islam, melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.
11. Penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya.

12. Adat tidak bisa mengubah nas melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja, dan memang aplikasi itu akan berubah dengan sendirinya. Pribumisasi Islam adalah pemahaman terhadap nas dikaitkan dengan masalah-masalah di negeri kita.

13. Hukum Islam akan berfungsi dengan baik apabila ia dikaitkan dengan perubahan pada struktur masyarakat itu sendiri. Sasaran perubahan itu bukanlah pada sistem pemerintahan atau sistem politik, akan tetap pada sub-sub sistemnya.

14. Tantangan umat Islam adalah bagaimana mengisi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan sistem politiknya dengan wawasan Islam yang secara kultural bisa mengubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat.

15. Pendekatan sosio-kultural menyangkut kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau yang terakhir ini yang terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (eskapisme).

16. Kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik jelas tidak menguntungkan karena hanya akan menimbulkan kekeringan substitusi. Karena itu, patut diusulkan agar terlebih dahulu Islam menekankan pembicaraan tentang keadilan, demokrasi, persamaan. Dengan demikian, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa ini akan lebih efektif dan perilaku mereka akan lebih demokratis.

17. Weltanschauung Islam sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasikan kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat. Prinsip ini harus mewarnai segala wujud, baik bentuk kelembagaan maupun produk hukum.

18. Orang Islam baru pada tahap membuat komponen-komponen weltanschauung Islam sendiri.
19. Umat Islam masih sibuk dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran (periferal). Apa yang disebut dengan islamisasi pada umumnya barulah pada arabisasi budaya, yaitu semakin banyaknya dipakai terminologi Arab yang berasal dari nas.

20. Selama problem krisis identitas kaum muslimin belum terpecahkan, maka langkah-langkah belum bisa diambil untuk membentuk weltanschauung Islam. Dan selama masih dalam keadaan demikian, yang ada barulah weltanschauung Islam yang semu dan baru pada tahap semangat keislaman saja atau sekadar slogan-slogan islami kosong.

21. Jalan yang terbaik adalah melakukan upaya rekonstruksi hukum agama secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau bersifat ad-hoc sejalan dengan situasi ad-hoc yang tengah berlangsung. Tawaran ini datang dari cara pandang sarwa-fikih. Fikih adalah alat paling efektif untuk mengatur kultur umat Islam dan bisa dikatakan sebagai kunci kemajuan atau kemunduran mereka.

22. Tiga pilar dasar – keadilan, persamaan, dan demokrasi (Weltanschauung) – itu diejawantahkan ke dalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan, kemanusiaan.

23. Inti persoalannya adalah membangun etika masyarakat yang baru. Hubungan yang lebih egaliter, kebebasan berpendapat, dan ketundukan kepada hukum adalah inti keadilan, yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru.

24. Pancasila masih dalam taraf mencari bentuk atau masukan, untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai dasar bangsa. Di sini Islam bisa masuk tanpa perlu formalisasi, tetapi lebih dengan membawa Weltanschauung yang khas dari dirinya.

25. Semua kelompok masyarakat bertanggungjawab terhadap proses pribumisasi Islam, dalam arti mengokohkan kembali akar budaya kita, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. [wir/suf/BJ]


"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...