Loading...

Senin, 05 Februari 2018

loading...

ALAMAK!!! Korupsi di Desa Naik 100% Per Tahunnya

    Senin, Februari 05, 2018   No comments

Loading...
Ilustrasi

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - DALAM memantau pelaksanaan pembangunan desa disampaing banyaknya capaian dari pemerintah dari program tersebut, Indonesia Coruption Watch (ICW) menyebutkan terdapat sejumlah data yang cukup mengkhawatirkan yang perlu diperhatikan pemerintah khususnya dalam hal peningkatan kasus korupsi di tingkat desa.

Dalam pemantauan mengenai kasus korupsi di level desa ICW menemukan bahwa kasus yang terjaditidak hanya berfokus hanya kepada anggaran tetapi juga objek non anggaran lainnya dan secara jumlah cukup memprihatinkan karena meningkat dari tahun ke tahunnya.

"Kita melihat setidaknya dari 2015 ke 2017 peningkatannya selalu dua kali lipat dari tahun ke tahun. misalnya di tahun 2015 ada 17 kasus kemudian 2016 ada 41 kasus dan 2017 ada 96 kasus dengan total hingga 154 kasus," terang Peneliti ICW Egi Primayogha di Kantor ICW di Jakarta, Senin [5/2/2018].

Dari total jumlah kasus tersebut dalam temuan ICW menunjukkan mayoritas objek korupsinya adalah anggaran desa yang mencapai 82% atau sebanyak 127 kasus yang mencakup alokasi anggaran desa, ADD, kas desa dan lainnya. Sedangkan sisanya yang non anggaran desa sebanyak 27 kasus atau 18% dengan mencakup pungutan liar atau izin penggunaan tanah dan lainnya.

Egi menyebutkan dari sisi aktor pelaku mayoritas didominasi oleh kepala desa dengan mencapai 112 orang. "Jumlahnya sendiri selalu meningkat dari tahun ketahun. Dari data ICW terlihat pada tahun 2015 terdapat 15 orang kepala desa dan meningkat pada 2016 sebanyak 32 orang kepala desa hingga akhirnya pada 2017 terdapat 65 orang kepala desa yang diproses karena kasus korupsi.

Selain kepala desa ICW juga menemukan terdapat 32 orang dari perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga dari kepala desa. Selain itu juga terdapat kepala dinas, kepala daerah dan lainnya.

"Modus yang dilakukan oleh para aktor korupsi di desa cukup beragam meski yang terbanyak adalah praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, kemudian disusul oleg penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus," terang Egi.

Kasus kasus korupsi di desa hingga saat ini memang mayoritas masih ditangani oleh Kepolisian dengan 82 kasus dan juga Kejaksaan 72 kasus. KPK sendiri menurut Egi tidak dapat masuk kedalam penindakan korupsi di desa karena adanya keterbatasan dalam kewenangannya kecuali terdapat penyelenggara negara dalam kasus tersebut seperti dalam kasus Bupati Pamekasan.

Dari sisi aspek kerugian negara ICW mencatat korupsi di tingkat desa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Pada 2015 kerugian nya mencapai Rp 9,12 Miliar dan pada 2016 kerugian negara mencapai Rp 8,33 miliar. Sedangkan pada 2017 kerugian negara nya melompat ke Rp 30,11 miliar. Total kerugian negara nya sendiri dari tiga tahun tersebut mencapai Rp 47,56 miliar.

Sejumlah faktor dipandang mendorong korupsi di tingkat desa diantaranya masih minimnya keterlibatan mayarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor lainnya juga seperti terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. (OL-7/MI)

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...