Loading...

Kamis, 01 Februari 2018

loading...

Terkait Soal Status Puan Maharani, Megawati Masih Tunggu Petunjuk Jokowi, Status Apanya Sich?

    Kamis, Februari 01, 2018   No comments

Megawati Soekarno Putri - Jokowi [foto/dok/net]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menunggu petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal status Puan Maharani. Sebelumnya, Puan merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan sekaligus salah satu fungsionaris PDIP.

Seperti dilansir dari reportase CNNIndonesia.com, Selasa (30/1/2018), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, sampai sekarang, Puan masih berstatus nonaktif usai menjabat Ketua DPP bidang politik dan keamanan.

“Saya bertanya kepada ibu ketua umum, beliau (Puan) masih nonaktif hingga ada petunjuk lebih lanjut, arahan lebih lanjut dari bapak Presiden Jokowi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/01/2018).

Hasto menerangkan, status nonaktif Puan sudah ditetapkan Megawati saat Kongres PDIP berlangsung. Walau telah menjabat Menko PMK, kala itu Megawati tetap menunjuk Puan sebagai salah satu Ketua DPP PDIP.

Untuk itu, tambah Hasto, PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi mendukung setiap kebijakan Presiden, termasuk soal rangkap jabatan menteri dan fungsionaris partai politik.

“Tetapi sekiranya presiden mengambil pertimbangan lain dalam rangka konsolidasi politik yang terus menerus dilakukan dan memberikan kesempatan menteri untuk merangkap jabatan, maka Mbak Puan menyatakan siap,” terangnya.

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, rangkap jabatan dalam era demokrasi bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Para pemimpin parpol yang merangkap sebagai perdana menteri, ataupun menteri merupakan hal yang wajar.

Puan yang masuk dalam kepengurusan pusat PDIP, tampak hadir dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU. PDIP dinyatakan lolos verifikasi faktual di tingkat pengurus pusat.

“Sehingga beliau hadir dalam rangka verifikasi parpol ini, berkaitan dengan jabatan di partai,”  tukas Hasto.

Menyoal rangkap jabatan menteri dengan pimpinan partai politik dalam Kabinet Jokowi, PDIP enggan ributkan hal itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Ia yakin Jokowi punya pertimbangan sendiri atas kebijakannya tersebut, seperti dikutip dari Tirto.ID.

Hasto berujar, partainya tidak mempersoalkan rangkap jabatan asal dilakukan secara setara.
“Kami pribadi berpendapat, sebenarnya di negara lain, pimpinan partai merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. Mengapa kita ributkan? Yang penting setara semuanya,” jelas Hasto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1/2018), tanpa menjelaskan arti kata setara yang ia sebutkan. Demikian melansir CNNindonesia.com.

Seperti diketahui, saat ini, kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla diisi dua menteri yang merangkap jabatan yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham.

Airlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus menjabat Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar.

PDIP, lanjut Hasto, mendukung apapun sikap Jokowi. Bila rangkap jabatan diperbolehkan karena menghadapi tahun politik, PDIP mempersilakannya. Begitupun apabila dilarang, pihaknya akan tetap mendukung. [sk]

loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam Terpercaya.

Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
loading...