Loading...

Selasa, 01 Mei 2018

loading...

Gemuruh Ribuan Kaum Buruh di Provinsi Sumsel 'May Day 2018', "APA KATA MEREKA!!

    Selasa, Mei 01, 2018   No comments

Loading...
Massa Aksi KASBI Sumsel dan SBSI Sumsel


PALEMBANG, SriwijayaAktual.com – Sekitar seratusan masa aksi yang tergabung dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Wilayah Sumsel menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari Buruh Internasional  atau May Day 2018, Selasa (1/5/2018) di simpang lima DPRD Provinsi Sumsel dan ke DPRD Provinsi Sumsel untuk menyampaikan uneg-uneg atau aspirasinya.

Tampak dalam pantauan Sriwijaya Aktual aksi unjuk rasa SBSI Sumsel yang dipimpin Ramlianto (Koordinator Aksi/Korwil SBSI Sumsel), Bung Umar dan Avir (Koordinator Lapangan) ini, dilakukan sekaligus dalam rangka Ulang Tahun (Ultah) SBSI yang ke 26 dengan melakukan “Potong Nasi Tumpeng”.
Pemotongan Nasi Tumpeng HUT SBSI di Halaman DPRD Sumsel

Sementara itu, dalam aksi tuntutan, SBSI Sumsel, menyampaikan, antara lain:
1. Meminta Pemerintah cabut PP No.78 Tahun 2015.
2. Cabut Pepres No.20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
3. Copot Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)  Muhammad Hanif Dhakiri.
4. Meminta hapuskan sistem kerja outsourcing dan kontrak kerja
5. Segera tuntaskan kasus kasus buruh di  pengawasan Disnaker.
6. Selain itu, meminta pihak Kepolisian untuk dapat menerima dan menindaklanjuti laporan union busting  perusahaan ataupun oknum, yang dilakukan terhadap Serikat Buruh/pekerja dan anggota SB/SP.

Sementara itu, Ribuan massa Serikat Buruh yang tergabung dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel, juga melaukan aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari Buruh Internasional  atau May Day 2018, Selasa (1/5/2018) dengan titik kumpul Benteng Kuto Besak (BKB) dan Halaman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Palembang dengan rute Simpang 5 DPRD Sumsel dank e gedung DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya.
Massa Aksi KASBI Saat Start Longmach dari Pelataran BKB kota Palembang

Aksi unjuk rasa KASBI Sumsel yang dipimpin atau dikoordinatori oleh M. Hadi Irwanto ini, menyampaikan tuntutanya, yakni diantaranya:
1.       Menuntut pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak (Outsourcing dan magang).
2.       Menuntut pemerintah untuk segera mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
3.       Menuntut pemerintah untuk menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL), BBM dan
4.  Meminta buat aturlah serta adakan agar harga sembako murah untuk rakyat serta Hentikan krimininalisasi kaum buruh, tani dan buruh perempuan.

“Terkait Peppres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa KASBI dengan tegas meminta pemerintah komitmen dan konsisten serta tegas terhadap seleksi para TKA dengan melakukan pengawasan ketat akan kebutuhan, kepatutan serta alih teknologi sehingga kaum buruh lokal tidak termarjinalkan dengan buruh TKA."Ujarnya

Berita Terkait: Aksi Peringatan May Day 2016 Di Kota Palembang

Menurut buruh KASBI ini, kebijakan rezim Jokowi – JK jauh dari harapan dan gagal dalam memperjuangkan kaum buruh. Pada Pilpres 2014 KASBI dengan konsisten mendukung dan menghantarkan Jokowi – JK menjadi RI 1 dan RI 2 namun pada kenyataannya selama memimpin, rezim Jokowi – JK sangat jauh dari kenyataan janji-janji politik pada kaum buruh. Tetapi, rezim ini lebih berpihak kepada kaum pemodal sehingga buruh semakin terpuruk kondisinya dimana kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan hak-hak buruh semakin tidak layak dan tertindas sehingga momentum May Day tahun 2018 kaum buruh harus melawan atas keterpurukan ini.


Selain itu, mengkritisi MoU TNI – Polri dan rancangan KUHP, lanjut Nining, adalah langkah terbaik dimana mengembalikan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai Kamtibmas.

“Apabila hal tersebut tidak dikritisi, aksi intimidasi dan tekanan terhadap perjuangan kaum buruh khususnya para aktivis buruh sangat luar biasa menindas. Karena TNI-Polri terkesan lebih berpihak kepada kaum pemodal sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi – JK yang tidak pro buruh dan rakyat,” paparnya.
Ia juga menyampaikan, pada Pilpres tahun 2019 mendatang, KASBI tidak berpihak pada salah satu kandidat, karena rezim yang sebelumnya dan rezim sekarang yang memimpin negeri ini tidak pernah komitmen dan konsisten akan janji politik terhadap kaum buruh.

“Siapapun yang memimpin Indonesia bagi KASBI adalah yang mampu menempatkan buruh secara layak dan sejahtera jauh dari penindasan dan kriminalisasi,” Tandasnya. [Red_SA]

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...