Loading...

Senin, 07 Mei 2018

loading...

"SALAH KAPRAH POLITISASI MASJID"

    Senin, Mei 07, 2018   No comments

Loading...
Ilustrasi/Pengajian/Majelis Taklim

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Kecemasan akan "politisasi masjid" yang belakangan menyeruak tampaknya berasal dari pemahaman keliru akan karakter sosial masjid. Kekhawatiran ini kembali menyeruak seiringan dengan kemunculan sekelompok warga yang menamakan dirinya sebagai "Gerakan Nasional Jutaan Relawan Dukung Joko Widodo". Mereka mencoba mengembalikan fungsi masjid hanya sebagai tempat ibadah melalui program antipolitisasi masjid.

Klaim bahwa masjid bisa "dipolitisasi" sepertinya mengasumsikan masjid hanya bermanfaat sebagai tempat ibadah. Padahal, dalam sejarah masyarakat Muslim --baik di Timur Tengah maupun Indonesia sendiri-- masjid hampir tidak pernah difungsikan hanya sebagai tempat melepas rindu pada Tuhan kemudian pulang. Masjid jugalah tempat bermusyawarah merespons masalah sosial-politik.

Di awal abad ke-21 misalnya, saban selepas Salat Jumat para pemuda Mesir berkumpul di masjid dengan kerabat dan teman untuk menyusun rencana aksi. Rencana aksi berbuah menjadi sebuah gerakan protes terhadap otoritarianisme: Arab Spring.

Berdasarkan pengamatan sarjana keagamaan Reza Aslan, meski media sosial memang punya peran dalam mengorganisasi massa, kemampuannya tak lebih hebat dari jaringan pertemanan yang terbangun dari kegiatan di masjid. Lewat ikatan kuat antarsahabat, para peserta aksi dapat membangun keberanian dan menyusun rencana bersama untuk melawan rezim otoriter.

Masyarakat kita di Indonesia juga punya kisah serupa. Di masa kolonial Belanda, pergerakan nasionalisme di awal abad ke-20 dibangun lewat jejaring sosial di masjid. Tatkala pemerintah kolonial mulai was-was dengan gerakan kesadaran nasional, warga menemukan ruang untuk mendiskusikan persoalan kebangsaan di serambi masjid saban usai Salat Isya.

KH Hasyim Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama, merekacipta slogan "hubbul wathan minal iman" (mencintai negara sebagian dari iman) untuk menunjukkan kemampuan semangat keagamaan dalam merespons permasalahan sosial-politik. Ada juga laskar bersenjata Hizbullah yang dikelola di bawah Masyumi. Laskar ini dibentuk dari jaringan pemuda aktif di masjid daerah. Semua itu punya proyek politik yang jelas: nasionalisme Republik Indonesia.

Masjid memang tak pernah bisa lepas dari aktivitas sosial-politik. Itu alasan mengapa, dari sisi tata rancang wilayah, masjid kerap dibangun di sekitar permukiman atau pasar tempat banyak warga beraktivitas. Dalam kajian tentang sentralitas masjid di kota-kota muslim bersejarah, Garsivaz-Gazi Hamid meninjau bahwa sepanjang riwayat masyarakat muslim, masjid selalu terletak di pusat kota --apalagi di masa Kesultanan Umayyah, ketika kehidupan urban berkembang pesat.

Sebab itulah dalam kajian sosiologi agama, Emile Durkheim menekankan satu pokok penting dalam definisi agama: iman dan praktik yang terpadu dalam sebuah komunitas moral yang (dalam agama Kristen) disebut gereja. Agama selalu meruang --dan dengan meruang agama memiliki peran dalam kehidupan sosial. Bukan suatu aktivitas soliter yang dikerjakan sendiri-sendiri. Di masyarakat muslim, ini terwujud dalam keberadaan masjid.

Jadi apa yang salah dari politisasi masjid? Kalau ditinjau dari perspektif ini, semestinya tidak ada.

Jika kita pahami "politisasi" sebagai kemampuan merespons masalah sosial-politik, yang harus dipermasalahkan bukanlah politisasinya, tapi aktivitas politik seperti apa yang terjadi di masjid. Di tahun politik seperti tahun ini, yang sering terjadi adalah politisasi yang penuh fitnah dan kampanye hitam. Ini dilakukan untuk menyerang calon politik tertentu, dan menaikkan pamor calon politik lainnya. Sejenis partisanisme ketokohan.

Sikap partisan terhadap tokoh inilah yang harusnya dipermasalahkan. Sikap seperti ini bisa terjadi lantaran literasi politik yang buruk pasca-Orde Baru. Sepanjang 32 tahun Orde Baru, masyarakat dibiasakan menganggap politik sebagai suatu hal yang kotor berkubang lumpur, kadang identik dengan korupsi. Politik menjadi permainan penguasaan modal oleh segelintir elite saja, yang terwujud melalui rebutan kekuasaan tiap pemilu. Sampai hari ini kita masih menemui anekdot soal kursi DPR sebagai kursi yang bikin lupa ingatan --lupa akan umbar janji saat kampanye.

Padahal politik mestinya bukan sebatas siklus lima tahun sekali di pemilu. Politik juga bukan sekadar memenuhi syahwat berkuasa. Menurut diktum ilmuwan politik Harold Lasswell, politik adalah sesederhana tentang siapa yang mendapat akses terhadap sumber daya --pendidikan, kesempatan kerja, dan lainnya.

Politik adalah "who gets what, how, and when." Jika dipahami sebagai cara mengalokasikan sumber daya, tak mengherankan bila dalam sejarah panjang masyarakat muslim tak ada masalah tatkala agama bertaut dengan politik. Situasi Orde Baru membuat dua hal itu seakan bertentangan. Politik dianggap kotor dan tak bisa bersentuhan dengan agama yang suci.

Tumbangnya Soeharto belum menghilangkan sentimen ini. Padahal demokratisasi pasca-Soeharto membutuhkan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya --pengawasan dan kritik yang sehat.

Situasi ini dimanfaatkan oleh elite untuk menggiring masyarakat kepada taklid buta ketokohan. Alih-alih bicara sumber daya --seperti halnya para aktivis antikolonial bicara soal pengorganisasian masyarakat-- yang lebih sering didengar di mana-mana adalah sekadar partisanisme ketokohan: masalah mendukung siapa dan membenci siapa. Sekadar bersorak sorai dengan tagar #2019GantiPresiden atau #DiaSibukKerja.

Alhasil masyarakat lebih sibuk bicara anti-kubu tertentu dan pro-kubu lainnya ketimbang bicara bagaimana, misalnya, membicarakan akses kesehatan yang layak bagi warga kurang mampu.

Atau, memanfaatkan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiap daerah agar bisa jadi lebih efektif sebagai fasilitas warga menyalurkan aspirasinya bagi pemda --bukannya sekadar tempat sosialisasi program belaka. Atau, bahkan hal yang paling sederhana: mengupayakan pembangunan ruang ramah anak di kompleks sendiri, misalnya. Tentunya tanpa harus didorong CSR perusahaan terlebih dahulu.

Dalam kondisi inilah fitnah serta kampanye hitam bergulir ke mana-mana. Karena tidak bisa bicara alokasi sumber daya, yang muncul cuma soal pro dan anti-tokoh tertentu. Fitnah dan kampanye hitam kemudian sibuk menyetankan satu elite dan menjagokan elite yang lain. Padahal di skenario tertentu, seperti di pilkada tahun ini, yang katanya partai Allah bisa saja berkoalisi dengan yang katanya partai setan.

Gerakan antipolitisasi masjid, dengan demikian, adalah langkah keliru.

Untuk menghadapi pelaku yang terus menyebar fitnah, bukan masjid yang harus diwaspadai. Namun, jaringan sosial seperti apa yang memungkinkan pelaku ini terus mendapatkan panggung untuk menyebarkan kebencian. Seperti yang diilustrasikan dalam gerakan Arab Spring maupun antikolonialisme Belanda, suatu gerakan dan ide dapat menjadi kuat karena ada jaringan sosial rekat yang mendukungnya.

Ilmu Antropologi mengenal analisis jaringan sosial kualitatif sebagai pisau analisis untuk mendeteksi pelaku penyebar fitnah seperti ini. Jika jaringan sosial pelaku ini bisa diidentifikasi, dan individu-individu yang membuat pesannya teramplifikasi bisa diintervensi, penyebaran kebencian bisa dihentikan.

Namun yang lebih penting daripada itu adalah upaya untuk fokus membangun literasi politik masyarakat. Dengan literasi politik yang mumpuni, pembicaraan mengenai pro dan anti kubu-kubu tertentu bisa digeser menjadi pembicaraan mengenai kebijakan publik, dan bagaimana mengakses sumber daya bagi warga.
 
Bila warga memiliki literasi politik yang baik, dengan sendirinya fitnah dan kampanye hitam akan kehilangan pasarnya. Akan tumbuh kesadaran politik lantaran sudah fokus dengan isu substansial mengenai apa yang bisa mereka peroleh sebagai warga negara. Pada akhirnya, partisanisme ketokohan pun berkurang, hingga masjid kembali ke fungsinya sebagai tempat musyawarah masyarakat muslim --bebas dari para pengujar kebencian. [mmu/kolom-detik.com] 

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...